- Beranda
- Berita dan Politik
Dalam 4 Tahun,Jokowi Bayar Cicilan Utang Rp 1.600 T Dan Nambah Utang Rp 1.644 Triliun
...
TS
dybala.mask
Dalam 4 Tahun,Jokowi Bayar Cicilan Utang Rp 1.600 T Dan Nambah Utang Rp 1.644 Triliun
Ada yang luput dari perhatian publik, pemerintahan Jokowi sebenarnya selain menambah utang juga melakukan pembayaran utang.
"Sebenarnya pemerintahan Jokowi selain menambah utang juga mengurangi utang, ini yang tidak ketahui juga," kata Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan kepada detikFinance.
Menurut data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo dari 2014 hingga 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp 1.628 triliun yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN).
Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun.
"Pak Jokowi dan Menteri Keuangannya juga bekerja keras melunasi utang dari pemerintahan sebelumnya," terangnya.
Menurutnya utang merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi kampanyenya. Sehingga wajar jika pemerintah menambah utang dengan tujuan hal yang produktif.
"Utang ini kan efek saja akibat belanja yang diarahkan untuk pembangunan untuk masyarakat dengan tujuan adil dan makmur. Tanpa ada tujuan yang ingin dicapai, bisa saja tak ada utang," tegasnya.
Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menjelaskan ada beberapa cara untuk melihat kondisi utang negara. Salah satunya dengan melihat rasio utang terhadap PDB. Menurut data Juli 2018 rasio itu masih berada di level 29,75%.
"Rule of time rasio utang terhadap PDB masih bisa samlai 35%. Jadi masih aman karena ada ruang utangnya masih ada. Berarti masih aman," terangnya kepada detikFinance.
Kedua bisa dilihat dari pembagian jenis utang pemerintah dari sisi tenor. Jika pinjaman dengan tenor jangka pendek masih di bawah 50% maka masih aman.
Hal itu untuk membandingkan kemampuan cadangan devisa untuk membayar utang jangka pendek.
"Katakanlah utang jangka pendek 50% dari Rp 4 ribu triliun, berarti kan Rp 2 ribu triliun. Sementara cadev US$ 118 miliar itu sekitar Rp 1.600 triliun. Berarti kan utang jangka pendek masih jauh dibawah 50% dari cadev," tuturnya.
Selain itu untuk melihat kemampuan pembayaran bunga utang bisa dilihat dari neraca keseimbangan primer. Makin tahun defisit keseimbangan primer semakin baik, dari 1,24% di 2015 menjadi 0,59% di 2018.
"Kalau dilihat kinerja dari waktu ke waktu menurun, artinya pajak bisa untuk pakai bayar bunga utang. Walaupun masih defisit tapi sudah oke, defisit primer sudah terjadi sejak jaman SBY," tambahnya.
Menurut Lana jika ingin memperdebatkan soal hutang harus melihat dari kaca mata yang sama. "Kalau melihat pakai pakem ekonomi ya seperti itu, tidak bisa jadi bahan politik," terangnya.
Pemerintah beralasan penambahan utang dilakukan untuk memenuhi target-target pembangunan. Lalu sebenarnya bisakah program-program termasuk anggaran pemerintah dibiayai tanpa berutang?
Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih memandang hal itu bisa saja dilakukan. Asalkan sektor perpajakan benar-benar digenjot.
Lana menjelaskan, penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai (PPN) saja seharusnya negara punya pemasukan sekitar Rp 1.400 triliun.
"Gini seluruh transaksi baik itu di restoran, supermarket dan sebagainya itu PDB. Sementara PDB kita Rp 14.000 triliun. PPN itu 10%, jadi jika dari PPN saja bisa dapat Rp 1.400 triliun," terangnya.
Namun kenyataannya, penerimaan PPN di 2017 misalnya hanya sebesar Rp 478,4 triliun. Itu artinya kesadaran pembayaran PPn dari pelaku usaha masih sangat kecil.
"Coba iseng tanya ke restoran atau supermarket setelag membayar apakah mereka setor PPN, nunggak tidak? Ini masalahnya konsumen sudah bayar loh PPN," terangnya.
Dari sisi kesadaran pajak secara keseluruhan juga masih sangat rendah. Tahun ini saja pemerintah menargetkan rasio pajak terhadap PDN hanya 11,6%.
"Gini NPWP kita ada sekitar 28 juta. Lalu yang menyerahkan SPT hanya 9-10 juta, yang mengaku kurang bayar hanya 1 juta. Sisanya kemana? nihil," terangnya.
Jika penerimaan pajak benar-benar bisa maksimal, Lana yakin anggaran pemerintah bisa dibiayai tanpa perlu berutang. "Masalahnya ketika pemerintah meningkatkan pengejaran potensi pajak selalu saja ada yang tidak senang," tambahnya.
Utang Pemerintah Nambah Rp 1.644 Triliun Selama Dipimpin Jokowi
Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sejak empat tahun atau periode 2014-2018 jumlah utang pemerintah bertambah dari Rp 2.608,8 triliun menjadi Rp 4.253,02 triliun per Juli.
Mengutip Dokumen Nota Keuangan, Jakarta, Senin (20/8/2018), posisi utang pemerintah pada 2014 sampai Juli 2018 telah bertambah Rp 1.644,22 triliun.
Baca juga: Cicil Utang 400 Triliun di 2019, Sri Mulyani: 44% Warisan Masa Lalu
"Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong efisiensi pengelolaan utang, pemenuhan aspek kehati-hatian (prudent), dan pemanfaatan utang secara produktif sehingga berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," tulis Dokumen Nota Keuangan.
Kenaikan utang pemerintah saat periode Jokowi-JK tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN dalam denominasi rupiah. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan.
Pada 2014, total utang pemerintah sebesar Rp 2.608,8 triliun. Utang tersebut kembali bertambah di 2015 menjadi Rp 3.165,1 triliun. Pada 2016, utang pemerintah kembali bertambah menjadi Rp 3.515,5 triliun, dan pada 2017 kembali bertambah menjadi Rp 3.995,1 triliun, dan terakhir di Juli 2018 menjadi Rp 4.253,02 triliun.
Baca juga: Rupiah Ditutup Menguat 22 Poin di 14.566
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4174452/utang-pemerintah-nambah-rp-1644-triliun-selama-dipimpin-jokowi
https://finance.detik.com/berita-eko...ga-rp-1600-t/2
Awas nasbung
suka bikin hoax 
contohnya
Jokowi dilantik udah diwarisi utang 2600-an T belum termasuk bunga utang
Kebo nambah utang 1500T belom plus bunga utang juga mewariskan defisit dan inflasi gila2an yg bikin nilai kurs rupiah jatuh tajam 
Chatib Basri (Menkeu SBY 2013-2014) Wariskan Beban Defisit kepada Jokowi
Chatib Basri juga mewariskan kepada pemerintah Jokowi suatu kondisi makro ekonomi triple deficit yaitu defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN. Neraca perdagangan tahun 2014 tercatat defisit USD 1,89 miliar. Transaksi berjalan sepanjang tahun 2014 tercatat defisit USD 26,33 miliar. APBN (perubahan) 2014 mencatat defisit Rp 227,3 triliun (2,36 persen PDB). Selama Chatib menjabat juga perekonomian justru mengalami perlambatan dari 5,6 persen (2013) menjadi 5 persen (2014).
http://ekbis.rmol.co/read/2018/02/20/327470/Bahaya-Chatib-Basri-Bahaya Chatib Basri
"Sebenarnya pemerintahan Jokowi selain menambah utang juga mengurangi utang, ini yang tidak ketahui juga," kata Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan kepada detikFinance.
Menurut data Kementerian Keuangan, total utang jatuh tempo dari 2014 hingga 2018 yang dibayarkan pemerintah mencapai Rp 1.628 triliun yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN).
Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun.
"Pak Jokowi dan Menteri Keuangannya juga bekerja keras melunasi utang dari pemerintahan sebelumnya," terangnya.
Menurutnya utang merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi kampanyenya. Sehingga wajar jika pemerintah menambah utang dengan tujuan hal yang produktif.
"Utang ini kan efek saja akibat belanja yang diarahkan untuk pembangunan untuk masyarakat dengan tujuan adil dan makmur. Tanpa ada tujuan yang ingin dicapai, bisa saja tak ada utang," tegasnya.
Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menjelaskan ada beberapa cara untuk melihat kondisi utang negara. Salah satunya dengan melihat rasio utang terhadap PDB. Menurut data Juli 2018 rasio itu masih berada di level 29,75%.
"Rule of time rasio utang terhadap PDB masih bisa samlai 35%. Jadi masih aman karena ada ruang utangnya masih ada. Berarti masih aman," terangnya kepada detikFinance.
Kedua bisa dilihat dari pembagian jenis utang pemerintah dari sisi tenor. Jika pinjaman dengan tenor jangka pendek masih di bawah 50% maka masih aman.
Hal itu untuk membandingkan kemampuan cadangan devisa untuk membayar utang jangka pendek.
"Katakanlah utang jangka pendek 50% dari Rp 4 ribu triliun, berarti kan Rp 2 ribu triliun. Sementara cadev US$ 118 miliar itu sekitar Rp 1.600 triliun. Berarti kan utang jangka pendek masih jauh dibawah 50% dari cadev," tuturnya.
Selain itu untuk melihat kemampuan pembayaran bunga utang bisa dilihat dari neraca keseimbangan primer. Makin tahun defisit keseimbangan primer semakin baik, dari 1,24% di 2015 menjadi 0,59% di 2018.
"Kalau dilihat kinerja dari waktu ke waktu menurun, artinya pajak bisa untuk pakai bayar bunga utang. Walaupun masih defisit tapi sudah oke, defisit primer sudah terjadi sejak jaman SBY," tambahnya.
Menurut Lana jika ingin memperdebatkan soal hutang harus melihat dari kaca mata yang sama. "Kalau melihat pakai pakem ekonomi ya seperti itu, tidak bisa jadi bahan politik," terangnya.
Pemerintah beralasan penambahan utang dilakukan untuk memenuhi target-target pembangunan. Lalu sebenarnya bisakah program-program termasuk anggaran pemerintah dibiayai tanpa berutang?
Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih memandang hal itu bisa saja dilakukan. Asalkan sektor perpajakan benar-benar digenjot.
Lana menjelaskan, penerimaan dari sektor pajak pertambahan nilai (PPN) saja seharusnya negara punya pemasukan sekitar Rp 1.400 triliun.
"Gini seluruh transaksi baik itu di restoran, supermarket dan sebagainya itu PDB. Sementara PDB kita Rp 14.000 triliun. PPN itu 10%, jadi jika dari PPN saja bisa dapat Rp 1.400 triliun," terangnya.
Namun kenyataannya, penerimaan PPN di 2017 misalnya hanya sebesar Rp 478,4 triliun. Itu artinya kesadaran pembayaran PPn dari pelaku usaha masih sangat kecil.
"Coba iseng tanya ke restoran atau supermarket setelag membayar apakah mereka setor PPN, nunggak tidak? Ini masalahnya konsumen sudah bayar loh PPN," terangnya.
Dari sisi kesadaran pajak secara keseluruhan juga masih sangat rendah. Tahun ini saja pemerintah menargetkan rasio pajak terhadap PDN hanya 11,6%.
"Gini NPWP kita ada sekitar 28 juta. Lalu yang menyerahkan SPT hanya 9-10 juta, yang mengaku kurang bayar hanya 1 juta. Sisanya kemana? nihil," terangnya.
Jika penerimaan pajak benar-benar bisa maksimal, Lana yakin anggaran pemerintah bisa dibiayai tanpa perlu berutang. "Masalahnya ketika pemerintah meningkatkan pengejaran potensi pajak selalu saja ada yang tidak senang," tambahnya.
Utang Pemerintah Nambah Rp 1.644 Triliun Selama Dipimpin Jokowi
Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), sejak empat tahun atau periode 2014-2018 jumlah utang pemerintah bertambah dari Rp 2.608,8 triliun menjadi Rp 4.253,02 triliun per Juli.
Mengutip Dokumen Nota Keuangan, Jakarta, Senin (20/8/2018), posisi utang pemerintah pada 2014 sampai Juli 2018 telah bertambah Rp 1.644,22 triliun.
Baca juga: Cicil Utang 400 Triliun di 2019, Sri Mulyani: 44% Warisan Masa Lalu
"Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong efisiensi pengelolaan utang, pemenuhan aspek kehati-hatian (prudent), dan pemanfaatan utang secara produktif sehingga berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," tulis Dokumen Nota Keuangan.
Kenaikan utang pemerintah saat periode Jokowi-JK tersebut sebagian besar bersumber dari SBN, utamanya SBN dalam denominasi rupiah. Hal itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang baru dalam mata uang rupiah dalam rangka pengembangan pasar domestik menuju kemandirian pembiayaan.
Pada 2014, total utang pemerintah sebesar Rp 2.608,8 triliun. Utang tersebut kembali bertambah di 2015 menjadi Rp 3.165,1 triliun. Pada 2016, utang pemerintah kembali bertambah menjadi Rp 3.515,5 triliun, dan pada 2017 kembali bertambah menjadi Rp 3.995,1 triliun, dan terakhir di Juli 2018 menjadi Rp 4.253,02 triliun.
Baca juga: Rupiah Ditutup Menguat 22 Poin di 14.566
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4174452/utang-pemerintah-nambah-rp-1644-triliun-selama-dipimpin-jokowi
https://finance.detik.com/berita-eko...ga-rp-1600-t/2
Awas nasbung
suka bikin hoax contohnya
Quote:
Jokowi dilantik udah diwarisi utang 2600-an T belum termasuk bunga utang
Kebo nambah utang 1500T belom plus bunga utang
juga mewariskan defisit dan inflasi gila2an yg bikin nilai kurs rupiah jatuh tajam Chatib Basri (Menkeu SBY 2013-2014) Wariskan Beban Defisit kepada Jokowi
Chatib Basri juga mewariskan kepada pemerintah Jokowi suatu kondisi makro ekonomi triple deficit yaitu defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN. Neraca perdagangan tahun 2014 tercatat defisit USD 1,89 miliar. Transaksi berjalan sepanjang tahun 2014 tercatat defisit USD 26,33 miliar. APBN (perubahan) 2014 mencatat defisit Rp 227,3 triliun (2,36 persen PDB). Selama Chatib menjabat juga perekonomian justru mengalami perlambatan dari 5,6 persen (2013) menjadi 5 persen (2014).
http://ekbis.rmol.co/read/2018/02/20/327470/Bahaya-Chatib-Basri-Bahaya Chatib Basri
Diubah oleh dybala.mask 22-08-2018 15:30
tien212700 memberi reputasi
3
4.6K
33
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru