Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. PDIP menyebut kampanye membaca melalui Pergub adalah tindakan berlebihan dan tidak mendesak.

"Itu sebenarnya bukan pekerjaan yang urgen, nggak harus diterbitkan Pergub. Bisa melalui Seruan Gubernur atau Instruksi Gubernur saja," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, ketika dihubungi, Selasa (21/8/2018).

Gembong mengatakan pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan melalui imbauan. Gembong juga menilai Pergub itu janggal karena tak mencantumkan sanksi.

"Masa aturan dilanggar terus didiemin aja, ngapain buat aturan. Logika sederhananya kan begitu saja. Kalau nggak ada sanksi ngapain buat aturan?" tutur Gembong.

Gembong meminta Anies fokus menerbitkan Pergub untuk program prioritas saja. Salah satunya program rumah DP Rp 0.

"Kalau Pergub-nya menopang program prioritas, nggak apa-apa. Kalau tidak ada korelasinya, Fraksi PDIP mempertanyakan," ujarnya.

Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca. Pada pasal 12, Anies mewajibkan sekolah dan madrasah mengunjungi perpustakaan serta mengadakan lomba literasi.

Pihak swasta juga diminta bekerja sama melalui program CSR dalam berbentuk sumbangan pengadaan taman bacaan, rumah pintar, atau perpustakaan warga. Setiap perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun diminta membuat pojok baca.




(fdu/ams)
https://news.detik.com/berita/d-4176...749.1518149445

===

Sesuai SOP, apa yg dibikin Anus selalu salah di mata nastak.
Bahkan ketika bikin pergub positif agar minat baca masyarakat meningkat.

Apa PDIP takut pemilihnya berkurang karena orang-orang semakin pintar dengan banyak membaca?