MEDAN - Aduhot Simamora kesal dengan prilaku pemerintah terkesan rakus terhadap aset daerah.

Prihal tersebut ia katakan, menilik 95 unit mobil dinas eks DPRD Sumut tidak didistribusikan.

Anggota DPRD Sumut tidak lagi mendapatkan jatah mobil dinas, dikarenakan mereka sudah mendapatkan jatah uang saku tambahan transportasi.

Hal ini pun berlaku sejak 2017 lalu, 95 unit mobil dinas telah ditarik oleh pemerintah.

Aset mobil ini kemudian dikelola oleh pemerintah, Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Agus Tripriyono sudah membagikan mobil tersebut.

Mobil tersebut telah dibagikan kepada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi. Agus mengatakan, sudah memberikan mobil dinas kepada tiap-tiap OPD.

"Sudah kita bagikan mobil dinas tersebut kepada tiap OPD yang membutuhkan,"ujarnya.

Sementara temuan di lapangan, ada Kepala Dinas dan staff yang menguasai mobil. Salah satu contoh Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, staff biasa menguasai mobil dinasnya hingga dua satu orang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sabrina telah melakukan perintah kepada bawahan, untuk melakukan penertiban terhadap mobil dinas tersebut.

"Kita akan melakukan penarikan kepada mobil dinasnya eks DPRD Sumut, supaya yang sudah pensiun jangan ada yang memakainya,"ujar Sabrina beberapa waktu lalu kepada Tribun Medan.

Salah satu contoh, Ketua Karang Taruna Provinsi Sumut Solahuddin mendapatkan jatah mobil dinas esk DPRD. Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora mengaku kesal, lantaran mobil dinas tersebut tidak boleh digunakan diluar kepentingan.

"Nah, mana boleh begini, kok bisa pula LSM atau Ormas dapat mobil, kan itu mobil pemerintah masa dikasih sama yang bukan pemerintah, rakus kali lah memang,"ucap Aduhot kepada Tribun, Kamis (16/8/2018).

Kekesalan ditunjukan, dengan tampak memukul meja, karena mobil diberikan secara hibah bahkan dikuasai oleh orang-orang tertentu.

"Berengsek mereka itu (Pemerintah) Gak bisa, luar biasa itu, dari mana alas hukumnya bisa hibah kepada mereka, jangan mereka anggap dewan aja yang korupsi, mereka bahkan lebih parah,"ujarnya.

Namun, Aduhot menaruh harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah bisa mengatasi masalah ini sampai tuntas dikupas habis.

"Saya harap bisa nanti Edy dan Musa Rajekshah bisa mengatasi masalah ini, saya tau betul, pak Edy cukup tegas dalam mengambil keputusan, semoga merek habis dibuat pak Gubernur,"ujarnya.

(Cr19/Tribun-Medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2018/08/...ormas?page=all
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lah ormas kan pemerintah yang resmi di sumut, ente bisa duduk di DPRD sumut itu juga karena ormas okp

Jalanan di kuasai preman,DPRD di kuasai preman, Pemerintahan di kuasai preman, Semua WNI di sumut bayar japrem harian/bulanan, semuanya berkat ormas okp putera daerah sumut

Maka nya sumutisme itu jauh lebih berbahaya dari radikalisme, efek fantat inang jauh lebih merusak dari efek ISIS

Petisi Fantat Inang Jiayuuuuu