TRIBUNWOW.COM - Menteri Sosial, Idrus Marham, secara tersirat turut meng-kampanyekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui dana bantuan sosial (bansos) yang meningkat dua kali lipat.

Menanggapi hal itu, politikus partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan melalui Twitter miliknya,
@LawanPolitikJKW, Sabtu (18/8/2018).

Ferdinand menyatakan jika itu adalah sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang telah diperiksa secara hukum.
Karena diberitakan sebelumnya dari Kompas.com , Idrus Marham telah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Idrus Marhan kampanye dukung Jokowi pakai Dana Bansos? Ngga heran saya. Itu sdh kebiasaan orang-orang yang diperiksa secara hukum. Mau daftar panjangnya? Ngga perlu kan? Toh kita sama2 tau daftarnya.
Mgkn ini venomena keajaiban dunia," tulis Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand juga menambahkan jika waktu untuk kampanye pada calon presiden (capres) belum dimulai, namun Idrus, menteri lain dan pejabat negara sudah mulai mengkampanyekan Jokowi.

"Kampanye saja belum, tp menteri dan pejabat negara sdh kampanye pilih Jokowi bahkan memperalat bantuan sosial. Netralitas yg hilang dalam demokrasi ini sgt berbahaya.
Tampaknya pak Idrus ingin aman juga di KPK," tambah Ferdinand Hutahaean.

Tweet dari Ferdinand ini pun juga ditanggapi oleh politikus Demokrat yang lain, yakni Sartono Hutomo.
Melalui Twitter-nya, @sartonohutomo, Sartono mengatakan jika untuk mempertahankan kekuasaan segala cara akan dilakukan temasuk melanggar sejumlah peraturan dan hukum.

"Konon Apapun caranya akan di lakukan demi mempertahankan Kekuasaan walaupun melanggar etika dan norma,UU,Hukum,kebenaran pun di rekayasa untuk melanggengkan dan menguasai kekuasaannya...benarkah?," tulis Sartono.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh sesama politikus Demokrat, Yan Harahap melalui Twitter @YanHarahap.
Dengan mentautkan berita terkait Idrus Marham, Yan mengatakan jika melalui bansos, uang rakyat telah dijadikan alat kampanye.

"Udah kalap rezim ini.... Uang rakyat pun dijadikan bahan kampanye Jokowi. Makin yakin 2019 Ganti Presiden," tulis Yan Harahap.

Sementara itu, diberitakan TribunWow.com dari
Kompas.com, anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dua kali lipat pada tahun depan menjadi Rp 34,4 triliun.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun.

Kenaikan ini sudah tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 yang sudah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR, Kamis (16/8/2018) kemarin.

"Itu saya kira suatu kenaikan yang luar biasa. Dan kenapa dinaikan? Ya salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Sosial Idrus Marham di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Idrus pun berharap dengan kenaikan dana bantuan ini, masyarakat bisa menyadari bahwa pemerintahan Jokowi memang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
Efeknya, ia berharap elektabilitas Jokowi bisa meningkat dan terpilih kembali pada Pilpres 2019 mendatang.

"Ya kan kalau Pak Jokowi berhasil dapat pahala, ya kenapa tidak ? Orang juga berbuat amal itu ada pahalanya," kata Idrus.

"Jadi kalau Pak Jokowi dinilai berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini, kalau dapat pahala dalam arti rakyat memilih kembali, itu kan pahala," tambah politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Politisi Partai Golkar ini juga telah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Pemeriksaan terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan, lamanya pemeriksaan hari ini karena ia ingin segera dituntaskan.

"Hari ini memang sengaja minta dituntaskan supaya tidak berkali-kali dipanggil dan karena itu saya berterima kasih kepada penyidik siap melayani terhadap saya, dalam rangka untuk melengkapi keterangan yang diperlukan terkait dengan tersangka saudara Johannes dan Eni," kata Idrus di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

"Terima kasih kepada penyidik karena mau sampai jam berapa pun katanya, yang penting saya katakan saya siap dan kalau bisa kita selesaikan," ujarnya.

Namun, Idrus sendiri enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaannya hari ini.
Ia menegaskan, seluruh substansi keterangan yang ia ketahui telah disampaikan kepada penyidik.

"Kan ndak bagus kalau saya menyampaikan, 'Saya ditanya ini, saya ditanya ini'. Pokoknya semua yang terkait, yang saya ketahui sudah saya jelaskan. Jadi kalau mau tanya, tanyalah ke penyidik," kata dia.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pemeriksaan terhadap Idrus masih terkait pendalaman berbagai informasi terkait sejumlah pertemuan antara Idrus dan tersangka, baik secara formal dan informal.

KPK juga melakukan pemeriksaan silang terhadap dua tersangka Eni dan Johannes terkait kasus ini.

"Jadi kami masih menggali, sebenarnya bagaimana proses persetujuan atau proses sampai dengan rencana penandatanganan kerja sama dalam proyek PLTU Riau-1," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.
(TribunWow.com/Tiffany Marantika)


http://wow.tribunnews.com/2018/08/18...-saya?page=all

Original Posted By selayo►