Jokowi memilih seorang ulama konservatif yang berpengaruh sebagai pasangannya untuk pemilihan umum 2019 atau Pilpres 2019, sebuah tanggapan yang diperhitungkan terhadap kritik oposisi atas kredibilitas spiritualnya. Hal ini membuat kelompok sekuler khawatir dengan cetak biru politik Indonesia di masa depan.

Di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 228 juta penduduk, mungkin aneh bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo khawatir tentang suara masyarakat Islam pada pemilihan umum 2019 atau Pilpres 2019 mendatang.

Tapi pilihannya yang kontroversial dengan memilih seorang ulama konservatif yang menua, Ma’ruf Amin, sebagai pasangannya untuk Pilpres 2019, adalah tanda yang jelas bahwa masalah ini telah membebani dirinya selama 16 bulan. Tepatnya sejak pasukan primordial menjatuhkan sekutu politiknya, Gubernur Jakarta beretnis China dan Kristen, Basuki Purnama (Ahok), atas tuduhan penistaan agama.

eskipun tidak ada keraguan Indonesia tidak akan siap untuk seorang presiden non-Muslim selama beberapa dekade yang akan datang, sebagian besar jajak pendapat menunjukkan bahwa di masa lalu, pertimbangan mendasar pemilih Indonesia menganggap keagamaan yang taat sebagai faktor minor dari seorang kandidat.

Hasil pemilu lokal baru-baru ini, dan bukti anekdotal lainnya, menunjukkan bahwa upaya oposisi untuk membuat Presiden Jokowi tampak tidak Islami sebagian besar tidak efektif. Tetapi dengan memilih Amin yang berusia 75 tahun, dibandingkan Mohammad Mahfud Mahmodin (61 tahun)—mantan Kepala Hakim Mahkamah Konstitusi—Jokowi terlihat tidak mau mengambil risiko untuk Pilpres 2019.

Terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi untuk Pilpres 2019, seorang tokoh agama doktriner, untuk menjabat sebagai calon wakil eksekutif, menjadi contoh yang ditakuti oleh kelompok sekuler dapat menjadi cetak biru untuk pemilu di masa depan.

Meskipun Amin mungkin merupakan seorang ahli dalam perbankan dan ekonomi Islam, namun ia tidak memiliki keduniawian dan paham bisnis seperti petahana Jusuf Kalla, yang berkuasa di zaman ketika wakil presiden diharapkan melakukan lebih dari sekadar menuangkan teh.

Sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)—badan ulama Muslim tertinggi—dan pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama (NU)—organisasi Muslim terbesar di Indonesia—Amin memiliki kredensial agama yang jauh lebih tinggi dibandingkan Mahfud.

Ini adalah hal yang membuat Jokowi terkesan pada pertemuan mitra koalisinya yang berlangsung pada menit-menit terakhir, di mana enam di antaranya memiliki kursi di parlemen. Di antara mereka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB), keduanya berafiliasi erat dengan NU dan keanggotaannya yang diklaim terdiri dari 90 juta orang.

“Itu sampai pada titik di mana Presiden Jokowi berpikir bahwa kredibilitas spiritualnya sendiri dipertaruhkan,” kata seorang politikus veteran. “Dia kehilangan keberaniannya dan menyerah pada tekanan.”

Beberapa tekanan itu rupanya berasal dari Amin sendiri. Sehari sebelum pengumuman pencalonan pada tanggal 9 Agustus, Amin dikutip memperingatkan Jokowi, jika ia tetap dengan Mahfud—yang saat itu dianggap sebagai calon terdepan—”maka kita (mungkin mengacu pada NU) akan mengatakan wassalam, bahasa Arab untuk ‘selamat tinggal. ‘”

Sumber di lingkaran Jokowi dapat memberikan sedikit informasi tentang pemikiran di balik keputusan pemilihan pendamping untuk Pilpres 2019 tersebut, dan mengapa proses seleksi telah berlarut-larut hingga menit-menit terakhir. Seperti yang dikatakan seorang pejabat senior, “Itu adalah lanskap politik Indonesia yang sesungguhnya saat ini.”

Dengan Amin yang ikut bergabung dalam Pilpres 2019, Jokowi mungkin memecah suara Muslim konservatif, dan menangkis upaya garis keras untuk menyerang kredibilitas Muslimnya. Serta mencegah pengulangan tuduhan, yang tidak berdasar tetapi memberatkan, bahwa orang tuanya adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang. Tetapi ia juga berisiko kehilangan reputasinya di antara pendukungnya sendiri, yang sekarang mungkin tergoda untuk tidak memilih.

Ironisnya, perubahan tunggangan Jokowi yang dramatis, terjadi pada saat yang sama dengan saat-saat terakhir runtuhnya aliansi oposisi yang bertumbuh antara Pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dan Pemimpin Partai Demokrat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menolak putra SBY, Agus Harimurti (AHY), sebagai calon wakil presiden, Prabowo justru memilih Wakil Gubernur Jakarta dan pengusaha kaya Sandiaga Uno, tampaknya secara tiba-tiba dalam upaya yang membingungkan untuk menenangkan kedua sekutunya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Partai Demokrat akan tetap bersama Prabowo, mengikuti peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengharuskan partai untuk bergabung dengan salah satu koalisi. Namun satu ajudan SBY menyatakan bahwa mereka sepenuhnya terkejut oleh langkah untuk menyingkirkan AHY, yang diputuskan tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu.

“Itu datang tiba-tiba. Kami tidak tahu apa yang terjadi,” katanya, dan membantah klaim bahwa SBY telah mengganggu Prabowo dan mitra koalisinya, dengan secara aktif mendorong pencalonan putranya. “Itu adalah misteri. Hingga dua hari yang lalu semuanya baik-baik saja.”

Sumber yang dekat dengan Prabowo mengatakan, mantan presiden itu menolak tawaran delapan kursi kabinet sebagai ganti rugi karena menyingkirkan AHY dari pencalonan. Tapi apa yang membingungkan orang-orang di sekitarnya adalah, Prabowo tidak pernah sebelumnya menyebut Sandiaga Uno sebagai calon yang potensial, dan mengatakan pada satu titik bahwa Sandiaga tidak memiliki temperamen untuk politik tingkat atas.

Mantan Wakil Gubernur tersebut dilaporkan telah menjanjikan satu triliun rupiah (US$ 69 juta) untuk kampanye—potongan yang cukup besar dari kekayaan pribadinya—dan tidak diragukan lagi harus menghabiskan lebih banyak uang sekarang, mengingat SBY kemungkinan tidak akan mengeluarkan dana besarnya sendiri.

Jokowi berusaha menunjukkan wajah berani atas pilihannya Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019, dan menggambarkannya sebagai pemimpin agama yang bijaksana dengan pengalaman luas sebagai mantan anggota PPP dan PKB pada masa kelahiran era Orde Baru Presiden Suharto, pada awal tahun 1970-an.

Muhammad Romahurmuzly—ketua PPP yang berbasis Syariah—mengatakan bahwa tim baru itu mewakili apa yang ia sebut sebagai pasangan nasionalis-religius. “Kami, para pemimpin partai, sedang mencari tokoh-tokoh yang mewakili religiusitas yang dapat mengurangi kebencian di media sosial.”

Tetapi itu hanya menambah gelombang kekecewaan di kalangan pemilih berpendidikan dan etnis minoritas, yang mengingat peran Amin sebagai penasihat SBY ketika MUI mengeluarkan dekret keagamaan tahun 2005 dalam melawan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, yang mempertanyakan reputasi Indonesia terhadap toleransi.

Amin juga memberikan suaranya pada fatwa tahun 2008 yang sangat menghasut, yang melarang penyebaran ajaran oleh aliran Muslim yang dikucilkan Ahmadiyah, yang berfungsi sebagai pembenaran untuk serangkaian serangan massa berdarah terhadap minoritas kecil pengikutnya, di mana polisi hanya memainkan peran sebagai pengawas.

Didirikan pada tahun 1975, MUI adalah lembaga semi-pemerintah yang mengeluarkan fatwa dan membantu membentuk kebijakan pemerintah dalam masalah-masalah Islam. MUI memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia, dan dewannya terdiri dari perwakilan semua organisasi Muslim Sunni di negara itu.

Pada awal tahun 2005, SBY menegaskan bahwa ia telah menempatkan MUI dalam peran sentral dalam masalah kepercayaan Islam, “sehingga menjadi jelas apa perbedaannya antara masalah-masalah yang berkaitan dengan kenegaraan, dan masalah-masalah di mana pemerintah atau negara harus memperhatikan fatwa dari MUI dan ulama.”

Hal itu memberikan kendali atas agama dan dampaknya terhadap kehidupan publik, kepada kelompok lobi konservatif yang terus menyerang kesekuleran Indonesia, yang mengeluarkan fatwa menentang Hari Valentine dan bahkan melarang umat Islam—termasuk presiden—menghadiri perayaan Hari Natal.

Langkah itu kemudian dikritik oleh Azyumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri yang dihormati, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat urusan agama dan sosial Wakil Presiden Jusuf Kalla: “MUI bukan lembaga negara dan fatwa-fatwa yang dikeluarkannya seharusnya tidak dianggap sebagai hukum.”

Ini bukan hanya masalah fatwa. Human Rights Watch mendokumentasikan kasus di mana setidaknya 120 orang telah dihukum karena penistaan agama selama 14 tahun terakhir. Meskipun undang-undang penodaan agama telah ada di buku-buku undang-undang sejak tahun 1965, dan merupakan bagian dari KUHP, namun itu jarang digunakan sampai SBY mengambil alih kekuasaan.

Pernyataan Amin pada Oktober 2016 bahwa Ahok telah melakukan penodaan agama dengan mencoba menafsirkan kembali sebuah ayat dalam Al Quran, mendorong berbagai peristiwa yang mengarah pada pembentukan Gerakan 212—koalisi sayap kanan yang menghancurkan karirnya yang berkibar dan membuat Jokowi sangat khawatir bahwa perginya sekutunya tersebut akan membayangi masa depan politiknya sendiri.

Ulama yang berpengaruh itu juga merupakan seorang saksi ahli penuntut di sidang penodaan agama Ahok yang banyak dikritik, yang mengirim Ahok ke penjara selama dua tahun—hukumannya baru akan berakhir beberapa hari setelah pemilihan presiden dan parlemen pada bulan April mendatang.

Salah satu kandidat awal pendamping untuk Pilpres 2019 dalam daftar pendek Jokowi adalah Ketua Partai Golkar dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang akan tetap menjadi sekutu utamanya, ketika presiden tersebut masih banyak diharapkan untuk memenangkan masa jabatan kedua.

Tetapi Hartarto dibatalkan sebagai kandidat wakil presiden untuk Pilpres 2019 setelah pertemuan koalisi yang berkuasa di Bogor beberapa minggu lalu, di mana presiden tersebut memutuskan seorang kandidat non-partai untuk menghindari mengacak-acak koalisi politik.

Itu tampaknya menjadikan Mahfud dan Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode Zainul Majdi (46 tahun)—seorang akademisi Islam progresif yang mengenyam pendidikan di Mesir—sebagai dua pilihan calonnya yang tersisa buat Pilpres 2019.

Amin baru muncul pada akhir bulan Juli, ketika Koran Tempo menerbitkan sebuah cerita di halaman depan yang mengutip Amin mengatakan bahwa dia bersedia berdiri di samping Jokowi. “Kami, para ulama,” katanya, “harus siap jika negara memanggil kami.”

Masih harus dilihat apa pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah baru, khususnya UU Halal yang tertunda—UU yang didorong oleh MUI dan diloloskan pada saat-saat terakhir pemerintahan SBY, yang mewajibkan sertifikasi halal untuk segala hal mulai dari bahan makanan dan kosmetik hingga obat-obatan, pakaian, dan bahkan sarung jok mobil.

Baca Juga: Peluang Kemenangan Jokowi Lewat Sosok Cawapres Ulama Konservatif

Presiden tersebut menolak untuk memberikan persetujuannya untuk UU tersebut, dan menugaskan Jusuf Kalla dan ahli hukum pemerintah untuk bekerja pada revisi terhadap UU yang berpotensi menimbulkan bencana tersebut.

Kementerian Kesehatan dan para pengusaha yang khawatir, sama-sama mengatakan bahwa itu tidak bisa diterapkan dalam praktiknya, dan itu mendorong penyuapan yang merajalela.

Walau ia mungkin telah sedikit meningkatkan pandangannya sejak menjadi pemimpin tertinggi NU pada tahun 2015, namun Amin sulit dibaca. Ia mendukung ideologi sekuler negara Pancasila dan filsafat Islam Nusantara NU yang pluralistik di satu sisi, tetapi mendorong hukum Syariah dan larangan hak-hak komunitas gay di sisi lain.

Tetapi para pluralis Indonesia takut menghadapi yang terburuk, jika ia menjadi wakil kepala negara berikutnya.

https://www.matamatapolitik.com/pilpres-2019-jokowi-mainkan-kartu-islam/