KEBIJAKAN Pemprov DKI era Anies Baswedan menaiki sewa rusun dinilai semakin mencekik warga Jakarta.
Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, meminta Anies Baswedan membatalkan rencana kenaikan hunian vertikal tersebut memberatkan warga ibu kota.
Sebab, ujar Pras, yang berada di Rusunawa sebagian besar orang tidak mampu, sehingga akan mempersulit warga.

’’Anies jangan aneh-aneh buat kebijakan. Hidup sudah sulit, ditambah kenaikan tambah sulit,’’ tegas Pras di gedung DPRD DKI, Kamis (16/8/2018).
Prasetio Edi Marsudi menilai keputusan Pemprov DKI menaikkan tarif sewa 19 Rusunawa bukan membahagiakan warga Jakarta. Tetapi justru memberatkan penghuni tersebut.
Anies Baswedan, kata Prasetio Edi Marsudi, harus ingat dengan selogan kampanye pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.
Selogan itu yakni bahagia warganya maju kotanya. "Nah, sekarang, dengan kebijakan kenaikan sewa rusun tidak lagi bahagia warganya. Ini sama saja mencekik warga. Makanya, harus dibatalkan,” kata Prasetio.
Prasetio menilai Anies Baswedan mesti memahami ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang menyatakan kenaikan harus memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian.
’’Apakah, Anies sudah mengkaji. Kalau sudah bagaimana hasilnya. Jangan, menaikan saja. Ini jelas-jelas membebani. Kami, akan panggil dinas terkait nanti. Kalau, kami rasa tidak puas dengan jawaban dinas. DPRD DKI akan panggil Anies,’’ tegas Prasetio.
Dia mengingatkan, periode sebelumnya, Pemprov DKI merelokasi banyak warga yang bermukim di bantaran kali untuk menempati rusun.

Dia mengingatkan, periode sebelumnya, Pemprov DKI merelokasi banyak warga yang bermukim di bantaran kali untuk menempati rusun.

Sementara para warga itu kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu.

’’Jika masyarakat enggak punya uang, dan tarif dinaikkan, akhirnya tinggal di bantaran kali lagi bagaimana? Coba, saran saya kaji yang baiklah,’’ pintanya.



Prasetio menjelaskan, ada Rusun Tambora I, Tambora II, Pondok Bambu, Jatirawasari, Karang Anyar, Marunda, Kapuk Muara, Cakung Barat, Pinus Elok, Jatinegara Kaum, dan Pulogebang.

Kenaikan antara satu rusun dengan rusun lainnya bervariatif. Yang tertinggi terjadi di Rusun Jatirawasari, Rp 578.400 hingga Rp 705.600.
Rusun Cakung Barat juga jadi rusun dengan tarif termahal untuk masyarakat terprogram.

Tarif di Rusunawa ini berkisar Rp230.400 per bulan hingga Rp343.200 per bulan.

’’Anies jangan ingkari, slogan Bahagia Warganya Maju Kotanya,” sindi Pras.

Selain itu, Pras mempertanyakan, tidak dijalankannya pembangunan rusun pada tahun ini.

’’Masak ingin digagalkan seperti pembangunan rumah DP 0 Rp,’’ tandas dia.


sumber


bikin kebijakan kok malah makin mencekik warga nya padahal slogan nya waktu kampanye berpihak pada warga miskin, 230ribu sebulan aja banyak yang nunggak ini malah di naekin lagi