- Beranda
- Berita dan Politik
Mahfud MD ke Romahurmuziy: Jangan Main-Main dengan Saya
...
TS
madcabonger2018
Mahfud MD ke Romahurmuziy: Jangan Main-Main dengan Saya
Mahfud MD ke Romahurmuziy: Jangan Main-Main dengan Saya
15 Agu 2018, 08:56 WIB
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/730409/original/033760200_1409500747-Mahfud_MD_11.jpg)
Mahfud MD (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tak mempersoalkan batalnya ia menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Meski demikian, ia mengaku tersinggung dengan ucapan Ketum PPP Romahurmuziy.
"Dia bilang, 'Pak Mahfud tuh kan maunya sendiri katanya bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh itu'. Saya agak tersinggung," kata Mahfud menirukan pernyataan Romi dalam acara Indonesia Lawyers Club di TvOne, Selasa (14/8/2018) malam.
Baju yang dimaksud adalah kemeja putih yang dikenakan Mahfud jelang Jokowi mendeklarasikan cawapres yang akan mendampinginya. Padahal, Mahfud mengenakan pakaian itu berdasarkan instruksi dari pihak Istana.
Yang bikin Mahfud jengkel, sehari sebelum pengumuman nama pendamping Jokowi, Romi mengatakan bahwa namanya sudah final dipilih jadi cawapres.
Hal itu dikatakan Romi saat bertemu di kediaman Mahfud. Pertemuan itu dirancang melalui Sekjen PPP Arsul Sani.
"Dia (Romi) ke rumah saya hari Jumat dua minggu lalu. Dia memberi tahu menyebut penyebutan nama 10 itu memang betul Romi dapat dari Pak Jokowi dan itu betul dari Pak Jokowi. Kenapa dia sebut di situ, disebut ada Ma'ruf Amin, ada Din Syamsyudin, kenapa ada nama Din Syamsudin karena titipan dari halalbihal di Muhammadiyah kata Romi agar disebut satu nama. Masa NU semua, lalu ada Pak Mahfud ini gitu," beber Mahfud.
Yang lebih membuat Mahfud heran, Romi mengatakan dirinya yang ngotot menjadi cawapres Jokowi. Padahal sejak awal Romi terang-terangan menyatakan mendukungnya.
"Nah jadi Romi sejak awal sudah ke saya, bahkan sehari sebelumnya itu saya sudah komunikasi dengan (Suharso) Monoarfa, Pak Mahfud saya bersama Romi sudah menghadap Presiden dan Romi mengatakan kalau lawan pasangannya Prabowo itu Salim Segaf nanti lawannya Pak Mahfud. Kalo pasangannya Prabowo itu AHY sama-sama millenial cawapresnya Romi, gitu.
Tapi sudah tahu dia kalau Pak Jokowi memilih saya," kata Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud mengaku tak dendam kepada Romi. Ia hanya mewanti-wanti.
"Saya ingatkan saja, Mas Anda ini kok ngomongnya beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-mainlah," kata Mahfud kepada Romi.
https://www.liputan6.com/pilpres/rea...in-dengan-saya
---------------------
Rupanya ada "Gank Four'... Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Muhaimin dan Romahurmuziy di tahun politik ini yak!
15 Agu 2018, 08:56 WIB
Mahfud MD (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tak mempersoalkan batalnya ia menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Meski demikian, ia mengaku tersinggung dengan ucapan Ketum PPP Romahurmuziy.
"Dia bilang, 'Pak Mahfud tuh kan maunya sendiri katanya bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh itu'. Saya agak tersinggung," kata Mahfud menirukan pernyataan Romi dalam acara Indonesia Lawyers Club di TvOne, Selasa (14/8/2018) malam.
Baju yang dimaksud adalah kemeja putih yang dikenakan Mahfud jelang Jokowi mendeklarasikan cawapres yang akan mendampinginya. Padahal, Mahfud mengenakan pakaian itu berdasarkan instruksi dari pihak Istana.
Yang bikin Mahfud jengkel, sehari sebelum pengumuman nama pendamping Jokowi, Romi mengatakan bahwa namanya sudah final dipilih jadi cawapres.
Hal itu dikatakan Romi saat bertemu di kediaman Mahfud. Pertemuan itu dirancang melalui Sekjen PPP Arsul Sani.
"Dia (Romi) ke rumah saya hari Jumat dua minggu lalu. Dia memberi tahu menyebut penyebutan nama 10 itu memang betul Romi dapat dari Pak Jokowi dan itu betul dari Pak Jokowi. Kenapa dia sebut di situ, disebut ada Ma'ruf Amin, ada Din Syamsyudin, kenapa ada nama Din Syamsudin karena titipan dari halalbihal di Muhammadiyah kata Romi agar disebut satu nama. Masa NU semua, lalu ada Pak Mahfud ini gitu," beber Mahfud.
Yang lebih membuat Mahfud heran, Romi mengatakan dirinya yang ngotot menjadi cawapres Jokowi. Padahal sejak awal Romi terang-terangan menyatakan mendukungnya.
"Nah jadi Romi sejak awal sudah ke saya, bahkan sehari sebelumnya itu saya sudah komunikasi dengan (Suharso) Monoarfa, Pak Mahfud saya bersama Romi sudah menghadap Presiden dan Romi mengatakan kalau lawan pasangannya Prabowo itu Salim Segaf nanti lawannya Pak Mahfud. Kalo pasangannya Prabowo itu AHY sama-sama millenial cawapresnya Romi, gitu.
Tapi sudah tahu dia kalau Pak Jokowi memilih saya," kata Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud mengaku tak dendam kepada Romi. Ia hanya mewanti-wanti.
"Saya ingatkan saja, Mas Anda ini kok ngomongnya beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-mainlah," kata Mahfud kepada Romi.
https://www.liputan6.com/pilpres/rea...in-dengan-saya
Quote:
Kasus Korupsi Romahurmuziy Macet Sejak 2014?
APRIL 17, 2018
KetuaUmum Partai Persatuan Pembangungan Muhammad Romahurmuziy
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil Muhammad Romahurmuziy (Romy), Ketua Umum PPP Versi Muktamar Bandung pada perioda 2014 lalu.
Politisi muda kelahiran Sleman ini diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romy pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidnag pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.
Ia diduga mengetahui banyak seputar revisi Surat Keputusan (SK) Mentri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. SK tersebut menyebutkan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektar dalam alih fungsi hutan di Riau.
Hal ini pernah dilansir oleh media rmol.co tahun 2017 lalu. Ketika itu Direktur Center For Budget (CBA), Uchok Sky Khadafi mencium ada kejanggalan dengan status Romy yang sampai saat ini masih menjadi saksi dalam kasus tersebut.
Romy dan Keengganan KPK meneruskan kasusnya
Semenjak menjadi Ketua Umum PPP versi pemerintah, Romy langsung merapat dan membawa gerbong PPP ke kubu koalisi yang dipimpin PDIP, yang saat itu tengah bertarung dalam kancah pemilihan umum 2014.
Ucok Khadafi menyatakan lebih lanjut, jika mengacu pada aturan yang ada maka alih fungsi hutan lindung berdasarkan aturan harus minta izin DPR.
Namun diduga semenjak keberadaan Romy di kubu koalisi pemerintah, KPK seakan enggan dan tidak berani lebih, selain hanya menjadikan Romy sebagai saksi. Hal itu disampaikan Ucok Khadafi pada 2 Agustus 2017 lalu.
Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014.
Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu.
Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari KPK mengenai dugaan keterlibatan Romy dalam kasus korupsi tersebut.
Dimana pada saat itu Romy menjabat sebagai Ketua Komisi IV. Komisi IV sendiri membidangi pertanian, perkebunan, Kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan.
https://daimca.com/2018/04/17/romahu...ar-lahan-riau/
Omongan Mahfud Buka Tabir Kasus Kardus Durian, KPK Wajib Usut
RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 08:33:00 WIB
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membuka kembali tabir kasus kardus durian yang menyeret Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Demikian disampaikan pakar hukum pidana Unair Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/8).
"Omongan Pak Mahfud semalam, itu membuka fakta baru tentang kasus kardus durian itu. Seharusnya KPK menindaklanjutinya," kata dia.
Wayan menegaskan, di KPK sendiri tak mengenal dengan penghentian kasus alias SP3, karenanya dia yakin kasus kardus durian masih berjalan di komisi antirasuah itu.
"Saya yakin masih berjalan," tukasnya.
Mahfud MD membuka cerita terkait penyelamatan menteri sekaligus kader NU yang terseret kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kasus menteri terseret kasus kardus duren. Saya ingat, ketika waktu di berada di Mekkah, pagi-pagi subuh, Pak Aqil Siroj menelepon saya dan berbicara ''Pak Mahfud Pak Mahfud Tolong, sesama kader NU tolong ini diselamatkan, nanti NU bisa rusak ini kalau kena'," kenang Mahfud MD ketika berbicara di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), kemarin malam (Selasa, 14/8).
Komisi Pemberantasan Korupsi ketika itu mengusut perkara suap di lingkungan Kemenakertrans, di mana Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merupakan menterinya.
Kasus 'kardus durian' ini diketahui sempat menyeret nama-nama orang besar, salah satunya yakni mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Uang suap tersebut ditempatkan di sebuah kardus durian, maka munculah istilah kasus suap Durian
https://hukum.rmol.co/read/2018/08/1...PK-Wajib-Usut-
KPK Pelajari Dugaan Keterlibatan Cak Imin Di Korupsi "Kardus Durian"
JUM'AT, 06 APRIL 2018 , 00:03:00 WIB
Muhaimin Iskandar
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus 'kardus durian'.
Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga disebut ikut kecipratan duit 'kardus durian'.
"Coba saya pelajari dulu ya seperti apa itu kasusnya," kata Saut ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/4).
Kasus 'kardus durian' ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Tim KPK, kala itu menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.
Penyidik KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian.
Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.
Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, Cak Imin berkali-kali membantah, baik di dalam atau luar persidangan.
Menurut Saut, KPK harus ekstra hati-hati menggali seseorang atau pihak lain dalam kasus ini. Itu juga berlaku untuk Cak Imin yang katanya akan menerima uang Rp1,5 miliar itu.
"Karena sebut-menyebut nama yang makin fenomenal itu harus kami sikapi dengan kehati-hatian. Namun harus firm dan prudent tentunya," jelasnya.
Saut menambahkan, KPK saat ini fokus pada hukum pembuktian atas perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana korupsi. Sehingga, kata dia pihaknya harus membuktikan ada peristiwa pidananya dalam kasus korupsi.
"Jadi harus bisa membuktikan bahwa ada peristiwa pidananya lebih dahulu, tidak hanya sebatas disebut kemudian reaktif," tandasnya.
https://hukum.rmol.co/read/2018/04/0...ardus-Durian--
APRIL 17, 2018
KetuaUmum Partai Persatuan Pembangungan Muhammad Romahurmuziy
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil Muhammad Romahurmuziy (Romy), Ketua Umum PPP Versi Muktamar Bandung pada perioda 2014 lalu.
Politisi muda kelahiran Sleman ini diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romy pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidnag pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.
Ia diduga mengetahui banyak seputar revisi Surat Keputusan (SK) Mentri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. SK tersebut menyebutkan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektar dalam alih fungsi hutan di Riau.
Hal ini pernah dilansir oleh media rmol.co tahun 2017 lalu. Ketika itu Direktur Center For Budget (CBA), Uchok Sky Khadafi mencium ada kejanggalan dengan status Romy yang sampai saat ini masih menjadi saksi dalam kasus tersebut.
Romy dan Keengganan KPK meneruskan kasusnya
Semenjak menjadi Ketua Umum PPP versi pemerintah, Romy langsung merapat dan membawa gerbong PPP ke kubu koalisi yang dipimpin PDIP, yang saat itu tengah bertarung dalam kancah pemilihan umum 2014.
Ucok Khadafi menyatakan lebih lanjut, jika mengacu pada aturan yang ada maka alih fungsi hutan lindung berdasarkan aturan harus minta izin DPR.
Namun diduga semenjak keberadaan Romy di kubu koalisi pemerintah, KPK seakan enggan dan tidak berani lebih, selain hanya menjadikan Romy sebagai saksi. Hal itu disampaikan Ucok Khadafi pada 2 Agustus 2017 lalu.
Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014.
Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu.
Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari KPK mengenai dugaan keterlibatan Romy dalam kasus korupsi tersebut.
Dimana pada saat itu Romy menjabat sebagai Ketua Komisi IV. Komisi IV sendiri membidangi pertanian, perkebunan, Kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan.
https://daimca.com/2018/04/17/romahu...ar-lahan-riau/
Omongan Mahfud Buka Tabir Kasus Kardus Durian, KPK Wajib Usut
RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 08:33:00 WIB
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membuka kembali tabir kasus kardus durian yang menyeret Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Demikian disampaikan pakar hukum pidana Unair Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/8).
"Omongan Pak Mahfud semalam, itu membuka fakta baru tentang kasus kardus durian itu. Seharusnya KPK menindaklanjutinya," kata dia.
Wayan menegaskan, di KPK sendiri tak mengenal dengan penghentian kasus alias SP3, karenanya dia yakin kasus kardus durian masih berjalan di komisi antirasuah itu.
"Saya yakin masih berjalan," tukasnya.
Mahfud MD membuka cerita terkait penyelamatan menteri sekaligus kader NU yang terseret kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kasus menteri terseret kasus kardus duren. Saya ingat, ketika waktu di berada di Mekkah, pagi-pagi subuh, Pak Aqil Siroj menelepon saya dan berbicara ''Pak Mahfud Pak Mahfud Tolong, sesama kader NU tolong ini diselamatkan, nanti NU bisa rusak ini kalau kena'," kenang Mahfud MD ketika berbicara di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), kemarin malam (Selasa, 14/8).
Komisi Pemberantasan Korupsi ketika itu mengusut perkara suap di lingkungan Kemenakertrans, di mana Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merupakan menterinya.
Kasus 'kardus durian' ini diketahui sempat menyeret nama-nama orang besar, salah satunya yakni mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Uang suap tersebut ditempatkan di sebuah kardus durian, maka munculah istilah kasus suap Durian
https://hukum.rmol.co/read/2018/08/1...PK-Wajib-Usut-
KPK Pelajari Dugaan Keterlibatan Cak Imin Di Korupsi "Kardus Durian"
JUM'AT, 06 APRIL 2018 , 00:03:00 WIB
Muhaimin Iskandar
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan kasus 'kardus durian'.
Dalam kasus itu mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga disebut ikut kecipratan duit 'kardus durian'.
"Coba saya pelajari dulu ya seperti apa itu kasusnya," kata Saut ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (5/4).
Kasus 'kardus durian' ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 25 Agustus 2011 silam. Tim KPK, kala itu menangkap dua anak buah Cak Imin, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.
Penyidik KPK juga menciduk Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang baru saja mengantarkan uang Rp1,5 miliar ke kantor Kemenakertrans. Uang itu dibungkus menggunakan kardus durian.
Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.
Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, Cak Imin berkali-kali membantah, baik di dalam atau luar persidangan.
Menurut Saut, KPK harus ekstra hati-hati menggali seseorang atau pihak lain dalam kasus ini. Itu juga berlaku untuk Cak Imin yang katanya akan menerima uang Rp1,5 miliar itu.
"Karena sebut-menyebut nama yang makin fenomenal itu harus kami sikapi dengan kehati-hatian. Namun harus firm dan prudent tentunya," jelasnya.
Saut menambahkan, KPK saat ini fokus pada hukum pembuktian atas perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana korupsi. Sehingga, kata dia pihaknya harus membuktikan ada peristiwa pidananya dalam kasus korupsi.
"Jadi harus bisa membuktikan bahwa ada peristiwa pidananya lebih dahulu, tidak hanya sebatas disebut kemudian reaktif," tandasnya.
https://hukum.rmol.co/read/2018/04/0...ardus-Durian--
---------------------
Rupanya ada "Gank Four'... Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Muhaimin dan Romahurmuziy di tahun politik ini yak!
Diubah oleh madcabonger2018 15-08-2018 11:53
0
2.2K
20
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.2KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya