JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat enggan mempersoalkan pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait dugaan pemberian mahar dari Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Andi mengaku diperintah partainya untuk bicara mengenai dugaan pemberian mahar Rp 500 miliar ke dua partai tersebut. "Saya tidak mau lagi masuk polemik itu dan sudah selesai. Demokrat selalu mengedepankan politik beretika. Suara resmi partai hanya akan bersumber dari Ketua Umum atau dari Sekjen atas seizin Ketua Umum," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui pesan singkat, Selasa (14/8/2018).

Menurut Ferdinand, mekanisme Partai Demokrat sudah berjalan dan menyatakan akan fokus dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain itu, kata Ferdinand, Andi juga telah menyatakan dukungan yang sama. Oleh sebab itu, Ferdinand meminta polemik terkait pemberian mahar diakhiri. "Tadi malam mekanisme partai sudah berjalan dan Andi Arief sudah menyatakan akan fokus memenangkan Prabowo Sandi," kata Ferdinand.

"Polemik ini harus diakhiri dan disudahi. Andi Arief sudah nyatakan saatnya menangkan Prabowo,"ucapnya. Sebelumnya, Andi Arief mengaku diperintah oleh partainya untuk bicara mengenai dugaan mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno ke Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Mahar itu, disebutnya, dijanjikan agar PAN dan PKS mau menerima Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai bicara ini," kata Andi dalam acara sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/8/2018) malam. Andi memastikan pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, menurut dia, keputusan Demokrat untuk mengungkap soal dugaan mahar ini diambil dalam rapat resmi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (8/8/2018) malam. "Hasil rapat menyatakan kita kemukakan saja ke publik problem sebenarnya," kata dia. Andi mengaku tidak takut jika pernyataannya di Twitter berujung pada konsekuensi hukum.

Mantan staf khusus Presiden keenam SBY ini menyatakan siap menghadapi proses hukum jika kicauannya diproses oleh pihak kepolisian. Ia bersedia dikonfrontasi dengan pihak yang merasa dirugikan dengan pernyataannya. Ia juga menolak minta maaf perihal isu mahar Rp 500 miliar masing-masing kepada PKS dan PAN itu. "Saya orang yang taat hukum, pasti akan hadir, tidak mungkin saya menghindar. Saya siap dikonfrontasi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

sumur