Ankara- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Amerika Serikat (AS) menikam Turki 'dari belakang' terkait sengketa diplomatik yang dipicu penahanan pendeta AS. Sengketa diplomatik itu secara tidak langsung telah membuat mata uang Turki, Lira, anjlok terhadap dolar AS.

Dalam pernyataan terbaru di Ankara, seperti dilansir AFP, Senin (13/8/2018), Erdogan melontarkan komentar keras terhadap otoritas Amerika Serikat.

"Di satu sisi, Anda bertindak sebagai mitra strategis, tapi di sisi lain, Anda menembakkan peluru-peluru ke kaki mitra strategis Anda," tegas Erdogan merujuk pada AS.

"Kita bersama di NATO dan kemudian Anda menikam mitra strategis Anda (Turki-red) dari belakang. Bisakah hal semacam itu diterima?" tanyanya kepada otoritas AS.

Baik Turki maupun AS sama-sama sekutu di NATO. Namun keduanya terlihat sengketa sengit untuk berbagai isu, mulai dari penahanan pendeta AS Andrew Brunson terkait terorisme hingga soal konflik Suriah.

Sengketa itu akhirnya membuat mata uang Turki, Lira, terjun bebas sejak Jumat (10/8) lalu. Kepada publik, Erdogan menyebut Turki menghadapi 'kepungan ekonomi'. Dia menyebut pergerakan Lira yang anjlok sebagai 'serangan terhadap negara kita'.

Pada Jumat (10/8) lalu, Presiden Donald Trump menyatakan dirinya melipatgandakan tarif baja dan aluminium untuk Turki. Hal itu ditempuh Trump setelah Turki menolak membebaskan pendeta Brunson yang ditahan di negara itu selama dua tahun terakhir. Turki meyakini pendeta Brunson terlibat upaya kudeta.

Namun Erdogan meminta rakyat Turki tidak khawatir. "Dinamika perekonomian Turki solid, kuat dan teguh dan akan terus seperti itu," tegasnya.

Erdogan juga berupaya menguatkan dan menenangkan rakyatnya dengan mengatakan, walaupun dolar AS terus menguat, namun Turki masih memiliki Allah di sisinya. "Jika mereka memiliki dolar mereka, kita memiliki masyarakat, kita memiliki Allah," kata Erdogan seperti dikutip dari CNBC.

Tidak hanya itu, Erdogan juga mengecam praktik 'teror ekonomi' yang meluas di media sosial. Dia bersumpah akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk menghukum pihak-pihak yang memicu isu via media sosial. Kantor berita Anadolu melaporkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Turki telah meluncurkan penyelidikan terhadap 346 akun media sosial atas dasar tuduhan 'membagikan material provokatif di media sosial'.

SUMUR