Keputusan Joko Widodo memilih KH. Ma'ruf Amin sebagai cawapres menyita perhatian pegiat HAM. Sosok yang aktif mengupayakan kriminalisasi minoritas agama dan seksual ini dipandang sebagai jalan mundur penegakan HAM.

Hingga Juli silam Direktur Lokataru, Haris Azhar masih mengkampanyekan untuk tidak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak menjawab permasalahan rakyat. Usai penetapan dua pasangan calon, terutama pilihan KH. Ma'ruf Amin oleh Presiden Joko Widodo dan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto, apakah pegiat HAM itu mengubah pikirannya?

Haris tidak menganjurkan pemilih jadi golongan putih. Dia sebaliknya mengkampanyekan #CoblosSamping yang mendorong pemilih menihilkan suara sendiri dengan tidak mencoblos kotak berisi gambar paslon yang menjadi syarat berlakunya surat suara. Menurutnya kampanye #CoblosSamping penting untuk menyuarakan penolakan terhadap politik identitas.

"Yang penting adalah menunjukkan kepada mereka suara-suara yang menolak." Ketika ditanya apakah kelompok masyarakat yang menolak dua paslon tersebut akan mampu membangun kekuatan pengimbang, Haris menjawab dirinya "cukup optimis bahwa #CoblosSamping atau golput akan tinggi."

Golput diramal akan naik signifikan

Sikap Haris sedikit banyak mewakili kelompok yang kecewa terhadap pilihan Presiden Joko Widodo. Hal serupa disampaikan pegiat HAM dari Human Rights Watch, Andreas Harsono. "Saya kira (Golput) akan naik lagi karena para pemilih, terutama yang berpendidikan, tidak puas dengan sosok Sandiaga Uno atau Ma'ruf Amin. Saya kira kemungkinan Golput akan membesar."

Andreas mengatakan kepada DW KH. Ma'ruf Amin punya "reputasi panjang dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia." Dia termasuk figur yang paling vokal menyuarakan kriminalisasi kaum minoritas agama dan seksual dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

"LGBT itu kan memang haram. Jadi memang sudah seharusnya itu masuk ke delik pidana," tutur KH. Ma'ruf saat diwawancara harian konservatif, Rakyat Merdeka, Januari 2018 silam. Ia bahkan menyuarakan terapi reparatif untuk 'menyembuhkan' kaum LGBT. "Mereka ini masih harus dibina lagi, jangan dibiarkan begitu saja. Mereka harus diberikan tun­tunan. Jangan sampai mereka melakukan lagi berulang-ulang kegiatan LGBT-nya itu. "

KH. Ma'ruf juga punya pandangan serupa terkait kelompok Syiah, Ahmadiyah atau terkait kewajiban umat Muslim memilih pemimpin seagama yang memperkuat politik identitas pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Fatwa-fatwa yang dibidani Ma'ruf, menurut Andreas, turut melahirkan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Tidak heran jika sejumlah pegiat HAM yang sebelumnya cendrung mendukung pemerintahan Joko Widodo kini dibuat meradang. "Rekam jejak Kyai Ma'ruf dalam beberapa isu memang terkadang bersebrangan, seperti misalnya dalam hal minoritas agama atau minoritas seksual," imbuh Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat.

https://m.dw.com/id/golput-jadi-poros-ketiga-sosok-cawapres-maruf-amin-di-mata-pegiat-ham/a-45034655?


tadinya pegiat ham, anak muda, seniman dan inovator banyak yg jadi pendukung jokowi (kalo prabowo memang gak pernah dilirik sama sekali)

tapi jokowi sudah menunjukkan wajah aslinya yg ternyata cuma mementingkan kekuasaan dgn memilih monster.
menjijikkan

Mari #golput2019