Merdeka.com - Pengusaha Sandiaga Uno telah resmi mengundurkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Hal itu ia lakukan untuk merebut kursi Wakil Presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Pak Sandiaga sudah mengundurkan diri, dari Partai Gerindra. Jadi beliau ya sekarang sebagai calon independen,"kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/8).

Menurut Fadli, status Sandiaga sebagai Independen lebih bisa diterima oleh partai koalisi seperti PAN, PKS dan Demokrat. Ke depannya, kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini, ketiga partai koalisi menginginkan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tetap berada di jalur independen dan tidak masuk ke lingkar partai politik.

"Artinya seorang yang punya background profesional, seorang pelaku usaha, pelaku bisnis gitu ya, pelaku ekonomi. Dan saya kira ini bisa diterima oleh partai-partai koalisi," ungkapnya.

"Saya enggak tahu ya. Tapi rasanya dari partai-partai yang ada meminta untuk biar tetep sebagai independen," ucapnya.

Diketahui, untuk bisa menjadi cawapres Sandiaga mundur dari dua jabatan strategis. Pertama, adalah jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Surat pengunduran diri itu langsung djemput oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Kedua, Sandiaga juga mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Kabarnya, pengunduran diri itu sudah dilakukan sejak semalam (9/8).

POLITIK | 23 Juni 2018 18:01Reporter : Iqbal Fadil

Merdeka.com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia bidang kepemudaan Dedek Prayudi menilai anjuran Ketua Umum Parta Gerindra, Prabowo Subianto untuk menerima money politics tidak mendidik. Para pemilih diajak menjadi oportunis, bukannya mengajak mereka mencegah praktik curang itu.

"Anjuran Pak Prabowo tidak ubahnya mengajarkan publik untuk menjadi oportunis tanpa memecahkan masalah sebenarnya. Itu adalah cara primitif yang sudah tak lagi diterapkan negara-negara maju," ucap Dedek melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (23/6).

Politisi yang akrab disapa Uki ini mengatakan bahwa permasalahan money politics tidak dapat disederhanakan semudah menerima pemberiannya tanpa memilih kandidatnya. "Money politics sudah menjadi ekosistem jahat yang menjadi parasit di demokrasi kita. Hulu dari ekosistem ini ada pada parpol dan hilirnya ada pada pemilih," jelasnya.

Uki menilai bahwa kesadaran akan pentingnya membangun politik bersih dan pengawasannya oleh seluruh pihak adalah metode efektif dalam melawan money politics. "Penegakan hukum dan membangun kesadaran hukum dan politik bersih yang melibatkan sinergi parpol, pemerintah dan masyarakat harus menjadi sentral perlawanan terhadap money politics," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa parpol adalah aktor penting dalam memerangi money politics. "Parpol harus secara tegas melarang dan mengawasi para calon yang mereka ajukan. Parpol juga harus hadir sebagai institusi pendidikan politik bagi publik. Adalah tugas parpol untuk menyadarkan bahaya money politics bagi demokrasi dan bagaimana cara menolaknya lalu melaporkannya, bukan menerimanya," tegasnya.

"Praktik politik mahar oleh parpol adalah sangat dekat hubungannya dengan money politics. Ya kalau parpolnya sudah menerapkan mahar pasti nggak bisa menjadi institusi pendidikan politik," sindir Uki.

Publik, lanjut dia, harus berperan dalam memerangi money politics. "Pemilih adalah hilir dari money politics. PSI sedang dan akan terus mengedukasi publik untuk tidak menerima uang dari kandidat politik, atau kalaupun menerima, itu hanya untuk menjadi bukti laporan kepada Panwaslu atau Kepolisian. Kalau perlu viralkan ke publik siapa yang memberi, meski kalau itu datang dari PSI sekalipun," lanjut Uki.

Uki juga berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memerangi money politics. "Sementara itu pemerintah harus hadir menjadi wasit yang adil dan tegas," tutup Uki.

Sebelumnya, dalam video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya, Kamis, 21 Juni 2018, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan warga agar menerima jika ada yang menyuap dengan memberikan sembako atau uang menjelang pemilihan kepala daerah. Menurut dia, sembako atau uang suap itu pada dasarnya adalah hak rakyat.

Prabowo yakin duit yang digunakan untuk menyuap adalah uang haram yang diambil dari hak masyarakat Indonesia.

"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang terima saja karena itu hak rakyat," kata Prabowo dalam video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya, Kamis, 21 Juni 2018.

Namun, meski menganjurkan untuk menerima pemberian itu, Prabowo meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dalam memilih kandidat. "Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran," ucap mantan Danjen Kopassus itu.
(mdk/bal)