Pahlawan tanpa tanda jasa! Ya, itulah gelar yang disematkan kepada para guru, tak peduli itu guru yang telah menjadi PNS atau yang bertahun-tahun tetap menjadi honorer. Sebutan yang sebenarnya mengandung arti yang sangat dalam.

Guru, dalam KBBI diartikan sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan mengajar, mencari nafkah dengan mengajar, meskipun sebenarnya pengartian ini tidak terlalu tepat, sebab tidak semua guru itu mencari upah atau balas jasa berupa uang. Ini harus digarisbawahi.

Seorang guru bukan cuma pengajar, tetapi dia adalah pendidik dan pembimbing. Mengajar hanyalah diutamakan untuk sebuah ilmu, tetapi mendidik mengutamakan akhlak dan budi pekerti, dimana nantinya seseorang yang berilmu harus bisa menerapkan ilmunya bagi kepentingan masyarakat dengan baik. Jangan sampai menjadi orang yang punya ilmu, pintar, tetapi ilmunya untuk 'memintari' orang lain.



Puluhan tahun yang lalu, era Orde Baru, profesi guru dijadikan mesin politik Golongan Karya untuk mendulang suara, bukan hanya pada kaum guru, akan tetapi juga pada murid-muridnya yang kebanyakan buta akan politik. Saat itu, para murid diintimidasi secara halus dan terstruktur.



Ane sedikit ingin cerita disini, bagaimana dulu di sekolah ane, ada seorang guru olah raga yang sengaja menyuruh murid-murid yang olah raga memakai kaos Golongan Karya. Dan itu pas masa kampanye. Hingga akhirnya ane nekat mengibarkan bendera PDI di sekolah, disamping tiang bendera Merah Putih sebagai bentuk protes! Atau saat sehari sebelum Ebtanas, ada kartu ucapan yang disebar ke seluruh murid di Jakarta (entah di daerah lain) yang berbunyi : Selamat menempuh Ebtanas. Semoga sukses. Jangan lupa memilih tanda nomor 2 (Golongan Karya). Hingga akhirnya ane kumpulkan seluruh kartu itu dari semua murid. Bersama-sama teman akhirnya kartu itu ditaruh di dus ditengah lapangan, lalu dibakar! Atau bentuk keberpihakan yang nyata dan sebagai bentuk intimidasi, diadakan simulasi pencoblosan dengan gambar buah dan nomor urut. Ternyata dibalik kertasnya ditulis kode angka sebagai nomor urut. Alhasil semua yang memilih nomor 1 dan 3 dipanggil ke ruang guru. Cara-cara picik seperti ini Insya Allah tidak dan jangan sampai terjadi lagi. Tapi toh nyatanya ada juga berita soal guru yang dipecat dengan tidak hormat dalam sebuah Yayasan Pendidikan hanya karena beda pilihan yang sudah digariskan oleh Yayasan. Ini artinya bukan hanya murid yang terancam hak politiknya, tetapi juga seorang guru, meskipun dia bukan berstatus PNS.

Lalu, haramkah seorang guru berpolitik? Ataukah halal? Penekanan kata haram dan halal disini hanya merujuk pada maksud kata dilarang keras dan diperbolehkan. Sementara profesi guru terbagi menjadi 2, guru yang jelas PNS, dan guru non PNS.

Dalam UU No. 43 tahun 1999 pada pasal 3 disebutkan, PNS harus memberikan pelayanan yang jujur, adil dan profesional.

Secara khusus pada ayat 2, undang-undang ini menyatakan “pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Bahkan, pada ayat 3, pegawai negeri sipil dilarang dengan tegas menjadi anggota dan/atau pengurus politik. Selain dilarang untuk menjadi anggota dan/atau pengurus, guru pegawai negeri sipil juga tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye.

Ini juga sesuai dengan surat edaran MenDikBud no 4 Tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil dalam kegiatan kampanye Pemilu 2004, apalagi dilakukan di dalam lingkungan kampus. Dilarang!

Ini artinya jelas, seorang guru PNS TIDAK BOLEH melakukan kegiatan politik.

Lantas bagaimana dengan para guru yang non PNS? Tidak ada larangan sama sekali. Cuma ada ketentuan moral yang melatarinya yaitu Jujur dan Adil. Semestinya seorang guru tidak berpihak.

--------
- Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba lu ngebahas soal guru dan politik? Ada apa emang?
+Gw lagi eneg. Ada laporan seorang guru di salah satu SMK Negeri yang mengajar Matematika, membuat grup WA, tetapi tiap hari memposting tentang Prabowo, yang gak ada hubungannya sama Matematika. Padahal yang bikin grup dan jadi adminnya dia.
Ini artinya dia emang memanfaatkan bikin grup cuma untuk ajang kampanye, sampai murid-muridnya muak dan protes sama Wali Kelasnya. Wali Kelasnya cuma bilang: Emang orangnya begitu. Dibawa sabar aja.
--------
Menyudutkan pemerintah, tetapi dapat gaji dari pemerintah. Mau gaji ke 13nya, tapi gak mau yang ngasihnya. Ini mirip dengan para Khilafahers. Gak setuju Demokrasi, tapi demo. Dan mereka bisa demo karena dijamin demokrasi. Atau para mahasiswa pendukung Khilafah. Mau Beasiswanya dari pemerintah, tapi menolak yang memberi. Ngantri jadi PNS, tapi anti sama sistem Demokrasi dan Pemerintahnya. Otaknya dimana ya?



Jadi bagi siapapun juga yang berprofesi sebagai guru, janganlah memanfaatkan jabatan untuk menekan murid. Meskipun tidak secara langsung, tetapi murid bisa down dan hilang respek. Tetaplah jadi Pahlawan tanpa tanda jasa yang jujur, ikhlas dan adil demi terciptanya manusia-manusia Indonesia yang bersih hatinya, jiwanya, pikirannya, juga tindakannya, demi Indonesia.

Teriring salam buat para guru Honorer. Tetaplah ikhlas berjuang. Yakinlah suatu ketika, kebahagiaan itu akan datang.

TOLAK GURU BERPOLITIK!

Merdeka!

©n4z1 2018®

======