Pekanbaru - Ijtimak sejumlah ulama merekomendasi Prabowo Subianto sebagai Capres 2019. Secara kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilarang melakukan politik praktis.

"Kan banyak segmen-segmen ulama, semuanya memanfaatkan ulama. Tapi kita juga tidak bisa melarang itu. Yang pasti MUI tak ada yang melakukan hal seperti itu. Tidak boleh itu," kata Ketua MUI Riau Prof DR HM Nazir Karim kepada detikcom, Kamis (2/8/2018).

Menurut Nazir, kalaupun MUI diminta pendapatnya soal calon pemimpin, selama hanya merekomendasikan sejumlah kreteria saja.

"MUI itu paling ya hanya membuat kreteria-kreteria saja. Misalkan, presiden ke depan seperti ini seperti ini (kriterianya), bukan langsung menunjuk namanya," kata Nazir.

Lantas apakah MUI Riau tidak mengakui ijtimak tersebut?

"Bukan tak mengakui itu. Kan mereka (ulama) punya sekmen sendiri yang melakukan itu. Tapikan atas nama MUI tidak ada," kata Nazir.

Menurut Nazir, posisi ulama hanya memberikan masukan seperti apa calon pemimpin ke depan. Bukan pada porsinya ulama merekomendasikan nama calon pemimpin.

Apakah MUI Riau akan mengikuti hasil ijtimak tersebut?

"MUI tidak masuk dalam kapasitas itu. Tapi ulama-ulama dalam persolnya kan silakan saja, tak ada masalah, ndak pula bisa dilarang mereka, itu hak-hak personal, kalau pun mereka berkumpul, itu hak mereka, kan gitu," tutup Nazir.