Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
Keterlibatan Prabowo Subianto dalam aksi penghilangan paksa aktivis pada tragedi 1998 kembali diumbar dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) yang dirilis National Security Archive (NSA), Selasa (24/7/2018).

Ada 34 dokumen rahasia yang dibuka. Semuanya berasal dari periode Agustus 1997 sampai Mei 1999, alias pada era pra dan pasca-reformasi yang berujung pada lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto.

Dokumen merekam pelbagai percakapan antara diplomat Indonesia dengan AS, berikut beberapa percakapan pejabat tinggi Indonesia dengan staf Kedutaan Besar AS.

Pada salah satu dokumen, terungkap telegram yang melaporkan percakapan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dengan Prabowo yang membahas perihal situasi Indonesia saat itu.

Prabowo, ketika itu masih menjadi menantu Soeharto, memangku jabatan sebagai Komandan Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal.

Dokumen mengungkap pertemuan Prabowo dan Roth terjadi pada 6 November 1997. Dalam percakapannya, Prabowo menyampaikan harapan sejumlah pejabat Indonesia atas hubungan yang lebih “akrab” dengan AS.

“Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi ‘Yugoslavia’. Etnis, budaya, ekonomi, agama, dan keragaman bahasa bisa menjadi potensi konflik di Indonesia,” sebut Prabowo, mengutip dokumen itu.

Namun, yang diinginkan Prabowo bukanlah campur tangan AS dalam menangani bahaya komunisme dan paham ekstrem lainnya di Indonesia, melainkan transisi politik dan transformasi Indonesia.

“Akan lebih baik jika Soeharto lengser pada Maret 1998 dan negara ini bisa melewati proses transisi kekuasaan secara damai. Apakah itu terjadi Maret atau beberapa tahun lagi, era Soeharto akan segera berakhir,” kata Prabowo.

Cuplikan dokumen rahasia AS yang mengungkap keterlibatan Prabowo Subianto dalam kelengseran Soeharto
Selain konspirasi makar, nama Prabowo juga berkali-kali disebut dalam dokumen yang diberi nama “Telegram 0002579 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri AS, ‘Siapa di balik aksi penghilangan?’ Rahasia”.

Dokumen tersebut membuka percakapan antara seorang pejabat di Departemen Politik Kedutaan dengan seorang sumber yang terafiliasi dengan sebuah gerakan mahasiswa.

Sang sumber mengumbar lokasi yang dicurigai menjadi tempat para aktivis yang hilang disembunyikan. Markas Kopassus Tim 81 Antiteroris Unit yang berada di jalan yang menghubungkan Jakarta dan Bogor tepatnya.

Sumber itu mendapatkan informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup IV Kopassus di bawah komando Chairawan. Namun, Prabowo diyakini masih memiliki kendali terhadap unit khusus yang juga dikenal dengan sebutan “Tim Mawar”.

Namun, perintah penghilangan itu dilakukan Prabowo setelah mendapat mandat dari Soeharto.

Tekanan publik membuat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengeluarkan rekomendasi untuk menjatuhkan hukuman kepada prajurit yang terlibat dalam kejadian itu.

Panglima ABRI—kini TNI—Jenderal Wiranto akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa dinas Prabowo dan Wakil Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR.

Rekam jejak ini selalu dibantah Prabowo. Menurutnya, apa yang dilakukannya adalah atas perintah atasan. “Sebagai seorang prajurit, kami melakukan tugas sebaik-baiknya,” ucap Prabowo saat debat capres pertama, 2014, mengutip BBC Indonesia.

Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selama periode 1997-1998, sebanyak 23 orang telah dihilangkan, dengan perincian satu meninggal dunia, 13 hilang, dan sisanya dilepaskan kembali.

Cuplikan dokumen rahasia AS yang mengungkap keterlibatan Prabowo Subianto dalam kelengseran Soeharto
Bantahan juga muncul dari kaki tangan Prabowo di kereta politiknya, Partai Gerindra.

Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa menyebut dokumen tersebut sebagai kabar bohong. “Dokumen yang diekspos ini beneran atau khayalan? Kalau itu khayalan, ini kan nggak ada artinya,” ucap Desmond dalam detikcom, Rabu (25/7/2018).

Mantan aktivis 1998 ini bahkan mengancam akan menuntut media massa jika dokumen yang ramai diberitakan ini adalah hoaks.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyebut dokumen-dokumen tersebut sebagai isu basi yang terus didaur ulang.

“Isu penculikan ini adalah isu daur ulang yang sudah basi. Kami harap kita semua tidak ikut menggoreng isu tersebut, lebih baik kita konsentrasi bagaimana mengatasi situasi ekonomi yang sekarang semakin sulit,” ketus Sufmi.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...dalam-arsip-as

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Motor Anda pun harus mengerem efek rumah kaca

- Kepala daerah boleh kampanye dukung capres

- Transaksi mamin halal Indonesia diprediksi capai 1 triliun dolar