https://www.indopos.co.id/read/2018/...wakan-ngabalin

INDOPOS.CO.ID - Ketua Divisi Bidang hukum dan advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menertawakan pernyataan juru bicara Istana Ali Mochtar Ngabalin bahwa Partai Demokrat sudah melakukan perjanjian dengan Jokowi hingga kemudian telah mendapatkan jatah kementerian untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurutnya, bangunan koalisi yang ingin dibangun partainya bukan didasarkan atas kekuasaan. "Koalisi dengan siapapun, bagi Demokrat bukan sekadar bagi jabatan (menteri). Itu tidak benar. Dan saya tertawa, rasanya Ngabalin harus banyak diskusi dengan pak Jokowi agar lebih tau apa yang terjadi," ucap Ferdinand kepada INDOPOS di Jakarta, Rabu (25/7).

Dia menjelaskan Demokrat bukan partai yang tunduk membebek hanya dengan tawaran kursi menteri. "Karena Demokrat itu lebih bicara dan memprioritaskan serta memberi solusi atas masalah bangsa saat ini," jelasnya.

Bagi Demokrat, kata Ferdinand, banyak sekali masalah yang harus diselesaikan negeri ini untuk periode lima tahun ke depan.

Di antaranya ekonomi, kemiskinan, lapangan kerja, hukum, persatuan bangsa yang semua dianggap pemerintah Jokowi ini sudah sukses.

"Jadi ada cara pandang yang tidak sama. Kami melihat masalah rakyat yang terjadi saat ini harus diberi solusi bukan soal bagi bagi kursi kekuasaan. Ngabalin tampaknya cuma mampu berpikir bagi bagi kursi," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman presiden RI keenam itu di Jalan Mega Kuningan Timur VII No 26 pada Selasa (24/7) malam.

Dari hasil pertemuan itu, SBY secara tegas menyatakan bahwa Demokrat sulit untuk membangun koalisi dengan Jokowi, sehingga pilihan koalisi jatuh ke poros Prabowo Subianto.

"Saya menjalin (komunikasi) dengan Pak Jokowi setahun terakhir ini. Pak Jokowi berharap saya berada di dalam (koalisi). Tapi saya menyadari banyak rintangan dan hambatan untuk menjalin ke koalisi itu. Karena koalisi harus terbangun kalau ada mutual trust (saling percaya) dan mutual respect (saling sepaham). Dan dengan Pak Prabowo saya merasakan adanya syarat koalisi itu," ucap SBY usai melakukan pertemuan tertutup selama 2,5 jam dengan Prabowo.

Sikap SBY ini lah yang dipersoalkan istana. Melalui juru bicaranya, Ali Mochtar Ngabalin, Istana berpendapat, pernyataan SBY tersebut menggambarkan seakan-akan tidak ada komunikasi dan sulit membangun kesepakatan dengan Jokowi. Terlebih, untuk memutuskan bergabung ke koalisi umat, tidak ada komunikasi ke istana.

“Pak SBY, tolong, jangan lupa. Komunikasi sudah terbangun selama ini. Kok tiba-tiba seperti ini? Ini ibarat kita sudah melamar, kemudian ada lamaran lagi di atasnya. Harusnya batalkan dulu lamaran sebelumnya,” tegas Ngabalin kepada INDOPOS melalui hubungan telepon.

Ia mengakui, sudah ada kesepakatan untuk memberi kursi menteri kepada AHY. Namun ternyata itu masih belum memuaskan hati SBY. “Sudah ada jabat tangan, kata sepakat. Kalau AHY (disyaratkan) Cawapres, ya sabar-sabarlah dulu. Tapi kalau menteri ini, menteri itu, sudah oke. Sudah tidak ada masalah,” ujar tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut. (dil)