TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Anies-Sandi mengancam akan menindak tegas setiap pegawai yang melakukan pungutan liar (pungli). Ancaman disampaikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan menunjuk contoh yang sudah dilakukan terhadap seorang pegawai Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Si pegawai diberikan sanksi peniadaan Tunjangan Kerja Daerah selama satu tahun. A, inisial si pegawai, terbukti telah menerima uang sebesar Rp 8 juta secara bertahap dari warga yang mengurus sertifikat rumah. Perbuatannya terungkap setelah korban mengadu ke DPRD DKI beberapa hari lalu.

“Laporkan, akan kami akan tindak lanjut segera,” ujar Sandiaga Uno di Balai Kota, Rabu 25 Juli 2018.

Sandiaga Uno mengakui adanya lurah dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki peforma di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, dia menambahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) sedang melakukan evaluasi. 

"Ya seperti organisasi lain, ada yang yang plus ada yang minus,"  katanya.

Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menunjukkan perbedaan mereka dari masa Pemerintahan Gubernur Basuki T. Purnama atau Ahok untuk kasus PNS pungli. Kalau Anies-Sandi hapus tunjangan kerja selama satu tahun, Ahok tak segan-segan mendemosi dan bahkan memecat pejabat dan pegawai DKI praktek upeti.

Per Oktober 2016 Ahok menyatakan telah memecat delapan pegawai di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) karena terbukti mempersulit masyarakat mengurus perizinan. Ini persis yang dilakukan A di Gandaria Utara.

Pada April 2017 Ahok juga menginstruksikan seorang lurah yang tertangkap tim sapu bersih pungli untuk segera dipecat. Sebelum cuti untuk kampanye pilkada 2017 lalu Ahok mengaku menekan surat keputusan pemecatan untuk 40 orang anak buahnya.

sumber

Jadi lebih baik kebijakan siapa menurut anda?