Berbeda dengan Privatisasi BUMN pada jaman SBY yg ternyata berhaluan liberal - yaitu pembangunan didasarkan pada pertumbuhan hutang untuk konsumtif, jaman Jokowi pembangunan didasarkan pada pertumbuhan hutang untuk aset produktif dan penguatan BUMN.

Pada tahun 2008, merupakan tahun yang dianggap sebagai ledakan privatisasi BUMN. Pemerintahan SBY mengumumkan akan melego 44 BUMN. Para ekonom menilai, privatisasi 44 BUMN tersebut sangat fantastis.

Pada tahun 2009, Pemerintahan SBY telah melakukan program privatisasi terhadap 30 BUMN.

Lalu pada tahun 2013, dilaporkan bahwa total 36 BUMN telah melantai di bursa saham, dan 90 persen saham dikuasai pihak asing. Total utang BUMN sebesar Rp3.488 triliun pada 2014.

Berikut 36 Perusahaan negara yang telah diprivatisasi oleh pemerintahan SBY:
1. PT Asuransi Jasa Indonesia,
2. Bank Tabungan Nasional,
3. Jakarta Lloyd,
4. Krakatau Steel,
5. Industri Sandang,
6. PTB Inti,
7. Rukindo,
8. Bahtera Adi Guna,
9. PT Perkebunan Nusantara III,
10.PT Perkebunan Nusantara IV,
11.PT Perkebunan Nusantara VII,
12.Sarana Karya.
13.Semen Batu Raya,
14.Waskita Karya,
15.Sucofindo,
16.Surveyor Indonesia,
17.Kawasan Berikat Nusantara,
18.Kawasan Industri Medan,
19.Kawasan Industri Makasar,
20.Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
21.BNI Persero,
22.Adhi Karya,
23.Pembangunan Perumahan (melalui IPO),
24.Kawasan Industri Surabaya,
25.Rekayasa Industri.
26.PT Dirgantara Industri,
27.Boma Vista,
28.PTB Barata,
29.PTB Inka,
30.Dok Perkapalan Surabaya,
31.Dok Perkapalan Koja Bahari,
32.Biramaya Karya,
33.Yodya Karya,
34.Kimia Farma dan Indo Farma
35.PT Kraft Aceh, dan
36.Industri Kapal Indonesia.( Seruu.com, 2 Maret 2013)

Apa Perbedan Privatisasi Antara SBY dan Megawati?

Pertama, juga harus dibedakan garis politik antara Megawati dengan garis politik SBY. Kebijakan politik Megawati adalah berdikari, dan yang menjadi semangat kerja pemerintah adalah “mengurangi secara signifikan jumlah utang negara” dan bertahan atas gebukan IMF yang ditandatangani pada tahun 1999. Sementara di era SBY, ekonomi politik berhaluan liberal, pembangunan didasarkan pada pertumbuhan hutang bukan pertumbuhan produksi.

Megawati wajib meneruskan keputusan pemerintah sebelumnya di masa Presiden BJ Habibie dalam SAP (Structural Adjustment Program). Dan hal ini adalah bagian dari desakan dunia luar seperti IMF dan World Bank. Sementara garis politik SBY menjalankan privatisasi sebagai bagian dari politik mandor langsung World Bank.

Kedua, Megawati melakukan politik anggaran yang menutup APBN, saat itu APBN defisit mewarisi berantakannya ekonomi di masa kejatuhan Suharto yang hancur lebur. Megawati harus menutupi hal itu karena dampak krisis 1997 bila tidak diselamatkan lewat politik penyelamatan anggaran darurat akan berimbas ke banyak sektor ekonomi, ini artinya Megawati melakukan “Politik Penyelamatan Anggaran di Masa Darurat”, dan bagaimana kronologis penjualan aset BUMN, telah dijabarkan di sini.

Sementara di masa SBY, anggaran APBN cenderung surplus dan tidak kekurangan berhutang dan privatisasi besar-besaran terus dilakukan, dan ini merupakan skenario neoliberal, yang merupakan antitesis dari politik Megawati.

Ketiga, privatisasi di jaman SBY amat massif, dan tentunya akan memperlemah struktur kekayaan negara karena privatisasi ini dibarengi dengan sistem politik neoliberal dimana pemodal masuk dan menyerbu seluruh lini kekayaan negara sementara negara sama sekali tidak memiliki kekuatan bersaing dengan pemodal-pemodal asing. Di masa Megawati privatisasi 12 BUMN tujuannya itu untuk segera menyelesaikan hutang.

Ketiga hal ini bisa menjelaskan kenapa SBY seakan-akan membenarkan politik utang dan politik liberalisasi. Sementara itu, banyak kalangan terus berteriak soal privatisasi Indosat sebagai titik nol negara tidak mempertahankan asetnya, tanpa pernah mencoba mencari tahu bahwa penjualan itu untuk menyelesaikan hutang dan keluar sebagai negara yang berdikari secara ekonomi, menguasai pasar regional dan produktif.

http://liputanislam.com/opini/lomba-...-siapa-menang/


So, pilih mana.. jaman sby atau jokowi?
Jaman Jokowi

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mempublikasikan total utang BUMN sebesar Rp4.800 triliun pada Juli 2018 atau meningkat sekitar 38% dari Rp3.488 triliun pada 2014.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta penilaian kinerja keuangan perusahaan pelat merah tidak hanya dilihat dari besarnya utang. Pasalnya, utang yang dimiliki oleh BUMN merupakan pembiayaan produktif.

"Pinjaman itu untuk kita membangun, yang dimanfaatkan untuk aset produktif. Itu hal utama yang harus dilihat. Penerimaan dari aset itu bisa untuk mengembalikan utang," ujarnya usai menghadiri acara Buka Bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan 3.500 Anak Yatim di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (8/6).

Menurutnya utang tersebut sebagian besar merupakan utang BUMN perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK).

"Itu sebagian besar DPK, tabungan masyarakat juga. Jadi kalau benar-benar dari utang pinjaman atau obligasi mungkin sekitar Rp 2.000 triliunan," terangnya.

Meski begitu total aset BUMN naik 57% dari 2014 sebesar Rp 4.577 triliun menjadi Rp 7.212 triliun di akhir 2017. Total ekuitas juga naik 119% dari Rp 1.089 triliun menjadi Rp 2.387 triliun di 2017.

"Ya namanya kalau mau ekspansi ya harus (berutang), tidak mungkin dari duit sendiri semua," tegasnya.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4054642/penjelasan-pemerintah-soal-utang-bumn-capai-rp-4800-t


https://nasional.sindonews.com/read/1312882/16/utang-bumn-terus-naik-1528483124