Pada 2014, utang luar negeri BUMN tercatat Rp 382 triliun dan meningkat menjadi Rp450 triliun pada 2015. Lalu, terjadi penurunan hingga menjadi Rp425 triliun pada 2016.

Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyatakan, nilai utang tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan milik swasta maupun pemerintah. ’’Itu minimal 25 persen di-hedging (lindung nilai). Khususnya bagi BUMN yang posisinya terbuka. Artinya, dia pinjam dolar, tetapi revenue-nya bisa rupiah,’’ ujarnya di gedung DPR kemarin (24/7).

Dia menjelaskan, saat ini BUMN masih menunggu momen yang tepat untuk menerbitkan utang luar negeri. Sebab, di tengah tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, utang dapat membebani keuangan BUMN.

Pada 2017, komposisi utang luar negeri terbesar berasal dari pemerintah mencapai Rp2.402,00 triliun. Utang luar negeri swasta Rp1.881,00 triliun. Beberapa BUMN pun telah kembali mencari utang dari luar negeri untuk pendanaan ekspansi perseroan.

Misalnya, PT Inalum (Persero) yang tengah mencari utang luar negeri Rp 55,4 triliun untuk membiayai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijaya menuturkan, pihaknya mempertanyakan utang luar negeri BUMN yang terus membengkak. ’’Seperti Pertamina diberi penugasan seolah-olah subsidi. Jangan begini, makin banyak utangnya,’’ tegasnya.


https://radartegal.com/berita-ekonom...ung.24452.html


puji Tuhan

terimakasih pak jokowi