Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Usut Extra Judicial Killing menilai tindakan tembak mati terhadap terduga pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan dalam Operasi Kewilayahan Mandiri merupakan jalan pintas aparat kepolisian dalam pengamanan menjelang Asian Games 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Masyarakat, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Imparsial.

Pernyataan mereka menanggapi ucapan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto yang mengatakan bahwa tembak mati telah sesuai prosedur operasi standar yang dimilikinya.

"Fenomena pembunuhan di luar putusan pengadilan seolah sebagai jalan pintas menanggulangi kejahatan jalanan jelang perhelatan Asian Games," ujar Peneliti ICJR, Sustira Dirga di LBH Jakarta, Minggu (22/7).

Dalam operasi kewilayahan mandiri yang berlangsung pada 3 Juli hingga 12 Juli tersebut, Polda Metro Jaya setidaknya telah mengamankan sekitar 1.952 orang. Sebanyak 320 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dan 1.551 orang menjalani pembinaan.

Dari 320 orang tersebut, sebanyak 52 orang ditembak karena melawan petugas dan 11 di antaranya pun tewas.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Ma'ruf Bajammal mengatakan sejauh ini polisi menyebut tiga alasan, sehingga akhirnya tindakan tegas dilakukan. Alasan-alasan tersebut adalah melakukan perlawanan, penyerangan dan melarikan diri.

"Kami mempertanyakan profesionalitas, sejauh ini kategori alasan penembakan ada tiga yaitu melakukan penyerangan, perlawanan dan mencoba melarikan diri," tuturnya.

Menurut Ma'ruf, tindakan tegas tersebut tidak memperlihatkan ketegasan, tetapi menunjukkan sebuah kefrustasian pemerintah. Tindakan tegas dalam melumpuhkan kejahatanpun hanya dilakukan dalam momen tertentu, seperti momen penggalakan terhadap narkotika dan momen menjelang Asian Games seperti saat ini.

"Penegakan hukum di Indonesia belum dilakukan secara efektif. Presiden atau kapolri tidak benar untuk memberikan pesan tegas karena hanya diberikan momen tertentu," ungkapnya

Ma'ruf menduga polisi juga dapat menggunakan pemilihan umum mendatang sebagai momen menumpas kejahatan berikutnya.

"Menurut kami sama sekali tidak memberikan pesan tegas tapi justru memperlihatkan kefrustasian pemerintah, tahun depan bisa jadi atas nama pemilu," ucapnya