INILAHCOM, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat ikut berpengaruh pada subsidi listrik. Bahkan, nilai subsidi listrik diprediksi melebihi yang ditetapkan dalam APBN 2018 senilai Rp52,66 triliun.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan merinci subsidi litrik pada APBN 2018 sebesar Rp47,66 triliun dan penggantian subsidi listrik pada tahun lalu dianggarkan Rp5 triliun, sehingga total subsidi listrik tahun ini sebesar Rp52,66 triliun.

"Subsidi listrik ditetapkan di APBN Rp52,66 relasiasi 25,01 triliun rupiah," kata Jonan, Jakarta.

Jonan memprediksi subsidi listrik Rp 59,99 triliun. Namun untuk memastikanya harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kami lihat apakah melebihi seperti outlook kami Rp 59,99 triliun kami nggak tau, realsiasi setelah diaudit BPK," ujar Jonan.

Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng juga mengatakan hal senada. Dia menyebut membengkaknya subsidi karena rupiah melemah terhadap dollar AS dan kenaikan harga minyak Indonesia Indonesian Crude Price (ICP).

Sebab, kata dia, kedua komponen tersebut merupakan bagian dari pembentukan tarif listrik.

Selain itu, penambahan jumlah pelanggan bersubsidi dengan daya 450 volt amper (va) dan 900 va tidak mampu juga menyumbang pembengkakan subsidi listrik.

"ICP kan (naik) sedangkan tarif nggak naik, jumlah pelanggan niak 4 sampai 5 persen yang 450 dan 900," kata dia. [hid]

https://m.inilah.com/news/detail/2469128/rupiah-loyo-subsidi-listrik-bengkak&grqid=WkN3qtJ_&s=1&hl=id-ID


Rupiah Terus Terpuruk, Ancaman Krisis Ekonomi di Depan Mata Sulit Dihindari!


POJOKSATU.id, JAKARTA – Terus tergerusnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing bisa jadi menjadi ancaman serius ekonomi di depan mata dan sulit dihindari.

Karena itu, Bank Indonesia (BI) harus memiliki timing yang cermat, tepat dan cepat. Sebab, BI tidak selalu berada di pasar dalam setiap titik dan waktu.

BI harus memastikan bahwa jangan sampai kecepatan pelemahan melebihi kecepatan intervensi BI.

Indonesia Utang Lagi “Kalau Andalkan Utang Semua Orang Bisa, Gak Perlu Jokowi”

Demikian disampaikan Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza dalam keterangannya, Senin (2/7/2018).

Akan tetapi, ia mengingatkan, pelemahan rupiah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal kenaikan suku bunga The Fed.

“Tetapi disumbang juga oleh faktor internal yaitu kinerja perekonomian nasional,” jelasnya.

Pemerintah Jokowi Naikkan BBM, Hidayat Nur Wahid Geleng-geleng: Untuk Kesekian Kali…

Salah satunya, kata Handi, adalah kondisi current account barang dan jasa menjadi salah satu pemicu pelemahan rupiah.

Tren defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembelian terhadap mata uang dolar AS lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah.

Berdasarkan data BPS, lanjutnya, nilai impor semenjak Januari 2018 mengalami defisit perdagangan mencapai 670 juta dolar AS.

BBM Naik, Menkeu Presiden Soeharto: Pemerintah Banyak Utang

“Defisit itu terjadi karena nilai impor yang mencapai 15,3 miliar dolar AS, sedangkan kinerja ekspor hanya 14,46 miliar dolar AS,” bebernya.

Lebih parah lagi, neraca perdagangan bulan Mei 2018 mengalami defisit sebesar 1,52 miliar dolar AS.

Hal ini disebabkan nilai impor lebih tinggi sebesar 17,64 miliar dolar AS dibandingkan dengan nilai ekspor yang sebesar 16,12 miliar dolar AS.

BBM Naik, Jangan-jangan Buat Modal Jokowi di Pilpres 2019…

Untuk mengatasi hal itu, BI menurutnya tidak bisa sendiri dalam menjaga dampak yang ditimbulkan dari pelemahan rupiah saat ini.

“Perlu ada bauran kebijakan monter dan fiskal (policy mix) oleh regulator yang tepat. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu terus dimaksimalkan dalam rangka menjaga neraca pembayaran, cadangan devisa, defisit dan inflasi,” sarannya.

Berdasarkan data BI, lanjut Handi, dalam menjaga stabilitas rupiah, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 6,89 persen dari 132 miliar dolar AS pada Januari menjadi 122,9 miliar dolar AS pada Mei 2018.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar tak lagi menganggap enteng pelemahan rupiah yang terjadi saat ini melalui pernyataan para pejabatnya.

“Justru pemerintah harus menunjukkan kewaspadaan yang mendalam,” tegasnya.

BBM Naik Lagi, Usai Gerindra dan PKS, Giliran Demokrat Serang Jokowi

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan setiap pengeluaran yang terkait kurs dalam kondisi terkendali.

Apalagi asumsi kurs dalam APBN 2018 masih dipertahankan sebesar Rp13.400 bisa dipastikan kondisi tersebut akan berdampak terhadap belanja subsidi BBM serta pembayaran pokok maupun bunga utang yang semakin menumpuk.

Jika tidak ditangani secara hati-hati, ingatnya, bahaya krisis ekonomi akan siap mengancam kapan saja.

BBM Naik, PKS: Ganti Presiden Jokowi! Bermasalah Terus

“Yang paling penting harus dijaga oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi masyatakat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir juga harus menjadi signal bagi pemerintah untuk mulai realistis dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Tetapi mengesampingkan stabilitas perekonomian masyarakat,” ujar Handi.

Ketua Parpol Pendukung Jokowi Jadi Mafia BBM, Siapa?

Dia menilai, banyak kebijakan pemerintah yang tidak menunjukkan keberpihakan langsung kepada masyarakat.

Diantarannya adalah menaikan harga BBM, tarif tol dan harga pangan, semuanya akan bermuara pada daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan maayarakat yang semakin menurun.


“Ditambah lagi Pemilu Presiden sudah di depan mata,” demikian Handi Risza.



(rm/ruh/pojoksatu)

http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/07/02/rupiah-terus-terpuruk-ancaman-krisis-ekonomi-depan-mata-sulit-dihindari/amp/