PENATAAN pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat seolah tidak pernah selesai. Sejumlah PKL justru kian ramai mengokupasi trotoar.

Salah satunya di Jalan Kunir, Jalan Lada dan Jalan Pos, PKL memenuhi trotoar jalan. Bahkan di antaranya hingga menggunakan jalan. Hal itu membuat kawasan itu macet setiap harinya.

Di kondisi seperti itu, dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saling lempar tanggung jawab. Padahal kawasan Kota Tua akan jadi salah satu pusat destinasi wisata Asian Games yang tinggal satu bulan lagi

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Irwandi meminta ketegasan Satpol PP untuk menertibkan PKL yang memenuhi trotoar di kawasan Kota Tua.

"Kami sudah tanya ke Pak Wali (Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Efendi) bagaimana nih penertiban sistemnya, kan saya enggak punya anggota. Saya dari dulu teriak-teriak tergantung Satpol PP bersih enggak bersihnya," ujar Irwandi, Senin (16/7).

Pihaknya sudah menyediakan tempat lokasi binaan di Taman Kota Intan di Jalan Cengkeh. Namun, pedagang kembali memenuhi trotoar jalan

"(Ditempatkan) di Kota Intan kan keluar lagi. Jangan Satpol PP lempar ke saya lagi. Harus tegas. Kalau saya (Dinas KUMKMP) kan enggak ada pasukan kecuali kami dikasih satgas nih 100 orang. Kalo bisa saya jadi komandannya saya pedang di depan hahaha," cetusnya.

Terkait kesiapan Asian Games, Kota Tua akan dijadikan tempat suvenir para tamu dari berbagai negara. Ia akan menyediakan 50 boothpedagang yang menjual suvenir Asian Games.

Nanti kami sistemnya bukan ada di jalanan. Nanti adanya di pingir Musem Fatahillah, di deket kantor Imigrasi misalnya ada 3 booth, di deket pintu keluar ada dua booth. Jadi cantik, enggak numpuk di tengah. Enggak ganggu orang," jelas Irwandi.

Di sisi lain, Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengaku heran dengan sikap Dinas UMKMP. Kembalinya pedagang ke jalan dari Lokbin Kota Intan karena letaknya yang jauh dari Museum Fatahillah sebagai pusat keramaian.

Ia menyarankan agar Dinas KUMKMP menyediakan lokasi baru untuk pedagang. Salah satu lahan yang disarankan yakni di lahan milik Pos Indonesia yang letaknya tak jauh dari Museum Fatahillah.

"Saya enggak mengerti (dengan Dinas UMKP). Kalau cuma ditertibkan enggak akan selesai. (Setelah) tertibkan, anggota santai, (mereka) masuk lagi. Cari lokasi baru misalnya di lahan Kantor Pos Indonesia, koordinasi sama konsorsium (Kota Tua). Saya rasa Dinas UMKMP cuma males data PKL lagi," kata Tamo. (X-12)

http://m.mediaindonesia.com/read/det...tanggung-jawab