Proyek cetak sawah bernilai Rp317 miliar itu pengerjaannya dipercayakan pada PT Sang Hyang Seri.


Selanjutnya perusahaan tersebut melempar proyek kepada PT Hutama Karya, PT Indra Karya, PT Brantas Abipraya, PT Yodya Karya.

Seperti dilaporkan proyek tersebut merupakan proyek patungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara seperti Bank Negara Indonesia, Askes, Pertamina, Pelabuhan Indonesia, Hutama Karya, Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Gas Negara.

Penyimpangan pengadaan 16 unit mobil jenis electric microbus dan electric executive bus pada PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara dan PT Pertamina.

Kasus ini telah ditingkatkan kepenyidikan meski belum menetapkan seorang tersangka. Yang jelas dari hasil penyelidikan tim satgasus menduga adanya penyimpangan karena 16 mobil tidak dapat digunakan. Mobil itu dihibahkan ke UI, ITB, UGM, Unibraw dan Universitas Riau tanpa ada kerja sama yang berakibat ketiga BUMN tersebut mengalami kerugian.

Mantan Direktur Utama PT PLN Batubara (PLNBB), Khairil Wahyuni yang jadi korban kriminalisasi di tubuh PLN akibat dianggap membongkar dugaan mega korupsi PT PLN (persero) terkait sewa 5 Kapal Turki pembangkit tenaga listrik hingga ‘merampok’ uang negara lebih Rp100 Triliun, akhirnya mengungkap bukti kriminalisasi dirinya.

“Pelunasan uang muka PT PLNBB terhadap PT TME pemenang tender pengadaan batu bara sebesar Rp477 miliar dilaporkan korupsi oleh elit PLN, padahal itu disetujui RUPS Sirkuler 2011. Supaya mengkriminalisasi mulus, belakangan klien saya dituduh membuat kajian palsu terkait penetapan kalori batu bara yang diplintir berdasarkan sertifikat Secufindo,” kata Erwan Suryadi, SH kuasa hukum Khairil Wahyuni.

KPK telah menggeledah rumah Direktur Utama PLN, Sofyan Basri.

Namun, Sofyan, sambung Febri, masih dinyatakan sebagai saksi kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. “Sekarang kami masih fokus pada dua tersangka,” kata Febri (juru bicarak KPK)
Sabtu (14/7/2018) lalu KPK menduga tersangka kasus suap PLTU Riau-1, Eni Maulatti Saragih (EMS), tidak melakukan perbuatan itu sendirian.

Sofyan pun menyebut saat rumahnya digeledah KPK, dirinya memang sedang tidak berada dirumah.
Lantas ia pun mengaku kaget mendengar kabar tersebut dan segera bergegas pulang ke rumahnya yang terletak di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat itu.

“Saya tidak di rumah. Datang (KPK), kaget lah. Lumrah kan,” kata Sofyan Basir saat menggelar konferensi pers di Kantor PLN, Jakarta Sekatan, Senin (16/7/2018).
Sofyan pun menekankan kalau statusnya pada penggeledahan yang berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1 adalah saksi.
“(Status saya) Saksi lah,” ungkap Sofyan Basir.

Mantan Direktur Utama BRI itu juga mengaku kalau pada saat pemeriksaan KPK meminta informasi mengenai PLTU Riau-1 dan sejumlah dokumen yang mendukung.

Sofyan Basir melontarkan penyelidikan KPK yang dinilai dilakukan secara baik, adil, terbuka dan profesional.
“Kami senang dengan kerja KPK yang profesional. KPK dan PLN sudah punya kerjasama untuk mengawal proyek nasional PLN. Hasilnya, beberapa juga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Kami akan proaktif agar mencegah korupsi,” ungkap Sofyan Basir.

indoadvokat.id

(*indoadvokat.id masih terus mencoba mengonfirmasi keabsahan surat keterangan Bank Mandiri tersebut)