Jakarta, Gatra.com - DPRD DKI Jakarta kecewa dengan kinerja lurah di era Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pasalnya, pungutan liar alias pungli kembali marak dan terang-terangan dilakukan oleh lurah.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pungli oleh lurah yaitu terkait penerbitan surat keterangan kelurahan atau PM-1. Surat ini digunakan warga sebagai syarat menerbitkan sertifikat tanah dari girik.

"Sekarang mau dapat PM1 ada harganya, di mainin ini sama lurah. Dipungutin biaya, enggak ada duit, ini enggak bisa jalan lurah," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7).

Pras (sapaan Prasetio) merahasiakan oknum lurah pelaku pungli. Dalam waktu dekat ini, PDIP berjanji akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) lurah yang melakukan pemerasan kepada warga.

Selain pungli, pelayanan publik di kelurahan semakin turun. Politisi PDIP ini mengatakan, banyak lurah kini bersikap seperti bos dan tidak mau memberikan pelayanan kepada warga.

"Sekarang lurah bersikap seperti bos, jam delapan pagi belum ada di kelurahan. Nah, ini tim kita sedang kerja mau tangkap OTT saat pungli. Ini laporan masuk sudah banyak," kata Prasetio.

https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/332502-Di-Era-Anies-Sandi-Pungli-di-Kelurahan-Makin-Marak

Mau di OTT ama PDIP.