Pajak hotel dan restoran di daerah obyek wisata Bukit Lawang diduga bocor. Pasalnya, sebagaian besar hotel dan restoran yang dibangun pihak swasta berdiri di atas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari hasil bincang-bincang dengan warga di Bukit Lawang belum lama ini, diketahui bahwa pembangunan obyek wisata yang terkenal hingga mancanegara itu sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, khususnya bangunan hotel dan restoran.

Menurut warga, perhatian Pemerintah di Bukit Lawang dapat dirasakan saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Gubernur Sumut. Ketika itu, tebing sungai obyek wisata Bukit Lawang dan bendungan dibangun.

Namun setelah Syamsul Arifin kandas, pembangunan tidak pernah lagi dilakukan di Bukit Lawang.

"Pasca banjir bandang, kami pernah mengajukan pembangunan Bukit Lawang. Namun usulan tersebut tidak pernah ada realiasinya," ujar J Ginting, yang merupakan salah seorang warga sekitar Bukit Lawang.

Menurutnya, karena tidak ada realiasi, akhirnya masyarakat melakukan pembangunan secara mandiri.

"Masing-masing warga mengambil lahan dan membangun hotel serta restoran. Kalau sekarang kondisi Bukit Lawang tak karuan, ya bukan salah masyarakat lagi," ucapnya.

Mengingat tidak adanya sentuhan Pemkab Langkat, sebut J Ginting, maka masyarakat pasti keberatan jika ada pengutipan retribsi maupun pajak.

"Kalau dari awal dikelola Pemerintah, mana mungkin masyarakat keberatan dengan retribusi dan pajak," ucapnya.

Dari bincang-bincang tersebut, terindikasi sejumlah restoran dan hotel di obyek wisata Bukit Lawang tidak membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat alias "Bocor".

Menindak lanjuti hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat, Dra Muliani S, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/7), mengaku pajak dan restoran itu tetap dipungut.

Namun sayang, Muliani tidak dapat menjelaskan secara mendetail berapa restoran dan hotel yang dikenakan pajak, serta berapa penghasilan pajak restoran dan hotel setiap tahunnya dari obyek wisata Bukit Lawang tersebut.

"Datanya ada sama Kabid saya. Kebetulan Kabidnya lagi keluar," ucapnya.

Restoran dan hotel di Bukit Lawang berdiri di atas DAS, sehingga pembangunan tidak menggunakan izin dari pihak terkait. Hal itupun tidak ditepis oleh Muliani.

"Pemerintah mana mungkin berani mengeluarkan izin, karena pembangunannya di DAS. Ini memang baik untuk ditindak lanjuti, nanti kami koordinasikan lebih lanjut ke Dinas Pariwisata dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)," sebutnya.

Pantauan di lokasi, sebuah hotel berlantai empat masih dalam tahap pembangunan di pinggir DAS. Informasi yang berkembang, hotel tersebut didanai oleh warga negara Jerman yang menikah dengan warga setempat.[rgu]

http://www.rmolsumut.com/read/2018/0...-Diduga-Bocor-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingat lae, kita itu putera daerah sumut bukan tukang korupsi kayak jawa, tidak ada namanya korupsi di sumut yah, kalaupun ada minim sekali dibanding dengan di pulau jawa, pulau nya koruptor

DI sumut hanya ada istilah "HILANG", "LUPA", "BOCOR"

Pajak selama 3 tahun "HILANG" tanpa jejak, Pajak tambang belasan tahun "LUPA" naruh dimana, Pajak Galian belum setor juga karena penyakit "LUPA", lae, jangan suudzon yah, kitak2 putera daerah sumut jujur2, ga kayak jawa tukang koruptor

https://www.kaskus.co.id/thread/5b15...rancam-kolaps/

https://www.kaskus.co.id/thread/58e6...-saber-pungli/

https://www.kaskus.co.id/thread/5a99...ubara-ditahan/



Petisi Bani Hilang Lupa Bocor

#SABERPUNGLISUMUTHOAX