TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Property Watch (IPW) menilai ground breaking hunian dengan tanpa uang muka atau DP Nol Rupiah yang telah dilakukan terlalu terburu-buru karena aturan dan mekanismenya belum ada. CEO IPW, Ali Tranghanda, menyebutkan hal tersebut bukan karena masalah dana yang bakal mempersulit program Pemprov DKI Jakarta, tapi ketersediaan lahan.

Ali mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus lebih serius menyusun program rumah untuk rakyat Jakarta, karena banyak masyarakat Jakarta yang menantikan program ini bila benar dapat direalisasikan. "Masak sudah ground breaking terus tidak ada kelanjutannya, apalagi ini program pemerintah daerah,” katanya dari keterangan resmi dikutip, Senin, 16 Juli 2018.

Dengan program ini, kata Ali, Pemprov juga harus siap menyediakan dana Rp 2,7 triliun atau sebesar 4 persen dari APBD DKI saat ini untuk target awal 50 ribu kepala keluarga. “Harusnya Pemprov tidak terlalu banyak berkutat dengan skema DP Nol Rupiahnya. Karena sebagus apapun skemanya yang penting tanahnya ada atau tidak. Bila masalah lahannya sudah ada, maka skema apa pun bisa dibuat," ujarnya.

Lebih jauh Ali memperkirakan Pemprov DKI Jakarta bakal menghadai kendala dengan penyediaan lahan untuk program hunian DP Nol Rupiah itu. Oleh karena itu, IPW mengharapkan Pemprov dapat menggandeng BUMN/BUMD untuk bersama-sama merealisasikan program tersebut atau melakukan revitalisasi lahan-lahan Pemprov.

Sebelumnya Pemprov DKI telah melakukan ground breaking proyek DP 0 Rupiah pada 18 Januari 2018 yang lalu di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa. Meskipun gambar dan aturan belum ada, namun ground breaking ini telah dilakukan untuk menandakan keseriusan Pemprov DKI merealisasikan program unggulannya tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa penyaluran hunian tersebut nantinya bisa dilakukan setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk pada bulan April. Skema pembiayaannya, lanjut dia, diadopsi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digunakan pemerintah pusat.

Namun belakangan, terkait program DP Nol Rupiah itu, Pemprov DKI menarik pernyataan dan mengatakan bahwa pembentukan BLUD tidak jadi dilakukan dan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun sampai saat ini di bulan Juli 2018 belum ada tanda-tanda UPT akan dibentuk.


https://bisnis.tempo.co/read/1107726...lUtama_Click_3