Jakarta - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) PKS ramai-ramai mengundurkan diri lantaran diminta meneken surat pengunduran diri bertanggal kosong. PKS menjawab persoalan itu.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian mengungkapkan setiap partai memiliki aturan, kode etik, dan fatsun masing-masing. Hak setiap orang untuk menaati atau tidak.
"Semua partai punya aturan, kode etik, dan fatsun yang harus diikuti. Pilihannya apakah kita mau menaatinya atau memilih pisah mencari yang lain. Kami hargai hak masing-masing individu," kata Pipin saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (13/7/2018).
Pipin menjelaskan dua surat itu adalah bagian dari penjaringan caleg berkualitas oleh partainya. Partainya ingin memiliki kader yang total kepada PKS.
"Kami sebagai partai memiliki kriteria caleg yang ketat dan harus siap totalitas melayani rakyat," ujarnya.
Pipin mengatakan, dalam berpolitik, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam menyikapi sesuatu. Dia meminta para bacaleg tak menyalahartikan dua surat tersebut.
"Berpolitik dan menjadi caleg itu butuh kedewasaan, kematangan, dan harus selesai dengan diri dan keluarganya," kata Pipin.
Pipin juga menampik ada perpecahan di tubuh internal. Ia memastikan partainya tetap solid meski sejumlah isu menerpa.
"Alhamdulillah, hingga kini PKS tetap solid dan optimistis menghadapi Pemilu 2019. Banyak kader dan tokoh daerah dan nasional yang saat ini sedang proses menyelesaikan syarat-syarat daftar pencalegan dari PKS," sebutnya.
Sebelumnya, salah satu eks bacaleg PKS Ahmad Zainuddin mengungkapkan alasannya mundur. Yaitu adanya surat edaran Presiden PKS Nomor 02 tertanggal 26 Juni, yang mengharuskan meneken surat pernyataan kesediaan mundur dan surat pengunduran diri dengan tanggal dikosongkan.
"Dua surat ini akan menjadi belenggu bagi saya, yang menghalangi kemerdekaan saya, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah memilih saya," ujarnya.
