REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Spanduk yang menyebut Filipina sebagai 'provinsi Cina' secara misterius muncul di jembatan di Manila pada Kamis (12/7). Hal ini tentu saja memicu kemarahan di media sosial pada apa yang merupakan ulang tahun kedua dari kemenangan Manila atas Beijing dalam kasus arbitrase yang penting.



Istilah 'provinsi Cina' dan 'Laut Cina Selatan' cenderung bergeser artinya di Twitter. Sementara laporan berita tentang kemunculan tiba-tiba spanduk terpal merah di sepanjang jalan raya utama menghasilkan ribuan komentar di Facebook.

Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas spanduk, yang menampilkan karakter Inggris dan Cina dan bendera Cina diapit oleh naga tersebut. Otoritas kota terlihat mencopot beberapa di antaranya, yang terlihat di setidaknya lima lokasi.

Emojis yang menunjukkan kemarahan atau kejutan mendominasi komentar di media sosial di samping foto-foto dari tanda-tanda, yang mengatakan "Selamat datang di Filipina, Provinsi Cina".

Sebelumnya Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan dua tahun lalu bahwa Cina tidak memiliki gelar bersejarah atas perairan Laut Cina Selatan. Serta Cina telah melanggar hak kedaulatan Filipina dengan menghalangi nelayannya dan membangun pulau buatan di Zona Ekonomi Eksklusif.

"TIDAK LUCU", kata mantan pengacara umum dan kepala pengacara untuk kasus Filipina, Florin Hilbay, memposting di akun media sosialnya, seperti dikutip The Star, Kamis (12/7).

Beberapa pengguna menuduh oposisi politik membuat tanda-tanda untuk mendiskreditkan hubungan pemanasan pemerintah dengan Cina. Yang lain mencela pemerintah karena tidak menantang dengan tegas terhadap Cina di Laut Cina Selatan.

"Ini terlalu banyak. Negara dijual," kata seorang pengguna Facebook.

Kedua negara memiliki sejarah perselisihan tentang kedaulatan maritim, tetapi di bawah Presiden Rodrigo Duterte, yang menjabat hanya dua minggu sebelum keputusan Hague, Manila telah mengambil pendekatan damai dan menginginkan pinjaman, perdagangan, dan investasi Cina. Duterte sering memuji rekan Cina, Xi Jinping dan pada bulan Februari menyebabkan kehebohan ketika dia bercanda menawarkan Filipina ke Beijing sebagai provinsi Cina.

Juru bicara Duterte, Harry Roque, menyebut spanduk itu 'tidak masuk akal'. Ia mengatakan kemungkinan musuh politik pemerintah berada di belakang mereka. Kementerian luar negeri Cina tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.