Calon siswi mengisi formulir pendaftaran SMP di kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018). Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membatalkan 78 ribu SKTM palsu yang digunakan untuk mendaftar sekolah.
Proses verifikasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) menemukan ada 78 ribu surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu yang digunakan calon siswa tahun ini.

Berdasarkan data Dinas, 78.065 SKTM palsu sebanyak itu digunakan untuk mendaftar di SMA atau SMK di seluruh Jawa Tengah. Dokumen palsu ini akhirnya dibatalkan dan tak diakui.

Jumlah pendaftar untuk SMA sebanyak 113.092 siswa. Mereka memperebutkan 113.325 kursi. Sedangkan calon siswa SMK ada 108.460 anak. Mereka berebut menduduki dengan 98.486 bangku. Jadi 221.552 anak memperebutkan 211.811 bangku sekolah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memerintahkan seluruh sekolah menerjunkan langsung para guru untuk memverifikasi SKTM.

“Banyak komplain terkait SKTM yang masuk ke saya. Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,” ujar Ganjar, Selasa (10/7/2018) seperti dikutip dari Solopos.com.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan telah mengumpulkan kepala sekolah atau perwakilannya untuk memverifikasi penggunaan SKTM.

Sejumlah sekolah sudah memverifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng kepolisian untuk menerangkan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu.

“Ya, bekerja sama dengan polsek atau polres setempat untuk menjelaskan tentang aturan hukumnya. Seperti SMA 1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” ujarnya seperti dipetik dari Metrotvnews.com

Penggunaan SKTM dalam PPDB ini dijadikan modus untuk menaikkan peringkat calon siswa agar mendapat peluang lebih besar masuk ke sekolah yang mereka inginkan.

PPDB online dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Aturan ini mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu minimal 20 persen dari kuota yang dibutuhkan. Tapi tak disebut batas maksimalnya sehingga menjadi perdebatan.

"Saya pastikan, setelah ini saya bertemu pak menteri (Pendidikan) dan sistemnya harus diubah. Masukan ke saya sudah banyak sekali, secara sosiologis tidak aplikatif karena ada penyalahgunaan SKTM,” kata Ganjar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengeluhkan hal ini. Menurutnya, SKTM diperuntukkan bagi siswa yang benar-benar tidak mampu. Namun, SKTM justru digunakan untuk mereka yang ingin diterima sekolah, karena pemilik SKTM mendapat prioritas.

Muhadjir meminta, SKTM yang dipakai mendaftar, harus dicek di lapangan. "Kalau memang betul-betul dia terbukti bukan dari keluarga tidak mampu supaya disadarkan untuk ditarik," kata Muhadjir, Selasa (10/7/2018) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Ketua DPR Bambang 'Bamsoet' Soesatyo meminta kepolisian mengusut penyalahgunaan SKTM ini. Sebab, perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana.

Bamsoet juga mengingatkan seluruh panitia PPDB untuk melakukan cek dan pemeriksaan ulang atas dokumen-dokumen yang ditetapkan sebagai persyaratan sebagai peserta didik baru.

"Jika sampai ada dokumen yang dipalsukan maka hal tersebut merupakan tindak pidana penipuan dan pemalsuan," kata dia Senin (10/7/2018) seperti dikutip dari Merdeka.com.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kan-sktm-palsu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Penetapan pemenang Pilkada 2018 tunggu putusan sengketa di MK

- 9 Sektor perkasa lambungkan IHSG

- Rencana bisnis PGN usai akuisisi Pertagas