- Beranda
- Berita dan Politik
Presiden Jokowi Harus Berani Selamatkan Garuda Indonesia dari Kebangkrutan
...
TS
q4bill
Presiden Jokowi Harus Berani Selamatkan Garuda Indonesia dari Kebangkrutan
Presiden Jokowi Harus Berani Selamatkan Garuda Indonesia Dari Kebangkrutan
June 18, 2018
Presiden Jokowi (Ilustrasi)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani mengambilkan langkah berani untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Sebagai National Carrier Flag, Garuda harus secepatnya ditolong. Bila perlu biaya-biaya operasional yang memberatkan perusahaan berpelat merah itu dihapus.
Bagaimana caranya? Presiden Jokowi bisa membuatkan kebijakan yang ramah terhadap perusahaan milik BUMN tersebut. Dengan kata lain negara harus hadir melakukan proteksi. Dalam bentuk apa? Yakni melalui kebijakan yang berpihak.
Misalnya, melakukan subsidi silang atau biaya intensif. Kaitannya ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN bisa melakukan kordinasi dengan pihak Pertamina menerapkan intensif biaya. Berupa avtur (aviation turbine) dengan harga murah sebagai upaya mengurangi chost operasinal penerbangan. Kemudian memberlakukan parking free, khusus kepada Garuda.
Tak hanya itu, pemerintah juga bisa melakukan proteksi kebijakan dengan memprioritaskan jalur penerbangan terbaik kepada Garuda. Begitupun juga dengan jalur-jalur penerbangan short time, Garuda harus lebih diutamakan.
Contoh-contoh tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemilik kebijakan. Siapa? Pemerintah. Apakah kemudian pemerintah berdosa bila menerapkan itu? Sebaliknya, pemerintah justru akan berdosa hingga tujuh turunan bila sampai hati membiarkan Garuda bangkrut atau beralih kepemilikan.
Garuda adalah aset berharga milik bangsa Indonesia. Dan selamanya harus tetap menjadi milik Indonesia. Maka sudah sepantasnya diselamatkan dan diperjuangkan.
Sebaimana diketahui, bahwa semua keuntungan Garuda yang didapat sepenuhnya untuk negara. Beda cerita jika kondisi ini dialami Lion Air, yang sepenuhnya saham dikuasai asing dan swasta.
Untuk itu, pemerintah harus benar-benar memperjuangkannya dan melakukan proteksi kebijakan yang berpihak terhadap perusahaan milik negara tersebut. Cukuplah kiranya cerita suram PT Indonesia Satelit (Indosat) dan kasus maskapai penerbangan Merpati yang berujung tragis. Namun tidak untuk Garuda Indonesia.
Sebagaimana diketahui, kondisi PT Garuda Indonesia trendnya terus memburuk. Defisit keuangan tengah membelit perusahan berpelat merah ini. Sepanjang tahun 2017, Garuda mencatatkan kerugian mencolok. Pada kuartal III-2017, kerugian mencapai angka 221,9 juta dolar AS (Rp 2,99 triliun). Pada kuartal I-2017 Garuda mencatat kerugian sebesar 99,1 juta dolar AS. Angka ini meningkat pada kuartal II-2017 yang mencapai 184,7 juta dolar AS.
https://nusantaranews.co/presiden-jo...-kebangkrutan/
Berpikir Rancu Ala Jokowi, Ketika Garuda Digembosin dan Lion Air Dibesarin
April 14, 2017
BJ Habibie Presentasikan Pesawat R80 Pada Jokowi/Foto: Dok. Lebah Master/Nusantaranews
NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo benar-benar telah melakukan blunder yang sulit untuk diterima nalar. Satu persatu aset negara jatuh ke tangan asing. Kalau dulu negara kehilangan aset seperti Indosat, kapal tanker Pertamina, dan lain lain, kini kita kembali kehilangan bandara Halim Perdanakusuma di tangan pemerintah yang lahir dari partai politik nasionalis.
Tidak tanggung tanggung, kali ini yang diambil asing adalah aset pertahanan strategies TNI Angkatan Udara yakni bandara. Perusahaan yang mengambil pun adalah perusahaan penerbangan swasta Lion Air yang diduga adalah milik negara tetangga yang mau bangkrut yakni Singapura. Proses ini terjadi setelah Lion Air memenangkan sengketa atas Bandara Halim Perdanakusuma di Mahkamah Agung (MA) melawan Koperasi TNI Angkatan Utara dan PT Angkasa Pura.
Lion Air akan menjadi air mata bagi bangsa Indonesia. Perusahaan ini cepat atau lambat akan menjadi pukulan telak yang akan melumpuhkan kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketahanan sektor penerbangan.
Bagaimana tidak perusahaan ini mewariskan beban yang luar biasa besar bagi ekonomi Indonesia. Perusahaan Lion Air bagaikan vacuum cleaner akan menyedot ekonomi rakyat Indonesia untuk dikirimkan ke Singapura, Amerika dan Eropa. Perusahaan yang dibangun dengan utang segunung telah digaransi oleh pemerintah melalui skema export credit agencies(ECA).
Berapa utang perusahaan yang dijamin oleh pemerintah ini? Yakni seluruh hutang yang digunakan untuk pembelian pesawat Boeing dan Airbus. Sebagaimana diketahui bahwa PT. Lion Mentari Airlines telah mendapatkan utang dalam bentuk 230 pesawat dari Boeing Co Amerika Serikat senilai USD 22.4 miliar dan 234 Airbus jet dari Eropa senilai USD 24 miliar dolar. Sebuah pinjaman tanpa studi kelayakan sama sekali, apakah ini layak untuk Indonesia atau tidak.
Dengan demikian utang perusahaan Lion yang dijamin oleh pemerintah Indonesia atas segala resiko operasi dan politik mencapai Rp. 603 triliun lebih pada tingkat kurs sekarang! Utang yang tidak akan sanggup dibayarkan oleh seluruh penumpang pesawat terbang di negeri ini. Utang dengan skema ECA adalah utang yang sangat beresiko sehingga negara menjaminnya.
Suatu hari jika terjadi provokasi yang berlanjut pada sengketa antara Lion Air dengan pemerintah Indonesia, yang kemudian membawa resiko bagi operasi Lion Air, maka itu akan menjadi kesempatan emas bagi Lion untuk mengubah utang mereka menjadi utang pemerintah Indonesia sebagaimana perjanjian export credit agencies (ECA) dengan alasan pemerintah tidak menjalankan prinsip investment protection.
Itulah mengapa Lion Air akan jadi pemenang dalam dispute/sengketa dengan pemerintah Indonesia sebagaimana terjadi baru baru ini. Sengketa dan arbitrase selalu menjadi alat korporasi untuk memeras pemerintah negara lemah. Dan sekali lagi Jokowi menjadi korban perjanjian internasional yang tidak dikenalinya.
*Salamuddin Daeng, Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
https://nusantaranews.co/berpikir-ra...air-dibesarin/
Terbitkan Surat Utang Ke Singapura, Ekonom: Nyawa Garuda Diserahkan Ke Pihak Asing
June 27, 2018
Garuda Indonesia (Ilustrasi Dok. Nusantaranews)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada 19 April 2018 lalu, pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk resmi menerbitkan global bond atau surat utang global. Surat ini rencananya akan diterbitkan di Singapura tahun ini.
Menanggapi hal itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menegaskan bahwa penerbitan surat utang ke Singapura ini dinilai sebagai langkah yang keliru. “Jadi, kalaupun terpaksa mengeluarkan surat utang (bond) yang pertama harus ditawarkan sebagai prioritas utama adalah sindikasi BUMN atau masyarakat Indonesia sehingga beban utang Garuda Indonesia ada di dalam negeri,” kata Defiyan Cori kepada Nusantaranews.co beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, dengan melihat masih adanya alternatif opsi dalam kerangka menyelamatkan keuangan dan mengembangkan bisnis inti BUMN Garuda Indonesia yang juga strategis, maka menurut dia, perintah pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 harus dijalankan pemerintah.
“BUMN adalah sebuah entitas bisnis sebagai usaha bersama dan cabang produksi penting harus dikuasai negara yang akan menggerakakkan roda perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran orang banyak,” sambungnya.
Menurutnya, BUMN bagaimanapun juga adalah sebuah entitas bisnis yang merupakan usaha bersama dan cabang produksi penting. Karenanya harus dikuasai oleh negara. “Karena BUMN lah yang akan menggerakakkan roda perekonomian nasional dalam mencapai kemakmuran orang banyak bukan hanya orang per orang seperti yang terjadi dalam usaha korporasi yang bersifat kapitalistik,” ungkap Defiyan.
Dirinya menjelaskan, dengan menerbitkan surat utang (bond) sebesar US$ 750 juta ke pasar global sama halnya menjual BUMN ke asing. “Menerbitkan surat utang ke pasar global berarti menyerahkan nyawa BUMN kepada pihak asing yang kalau dalam bahasa politik sederhana merupakan menambah beban utang kepada pihak ketiga dengan menyerahkan BUMN Garuda Indonesia sebagai jaminannya.”
“Artinya kedaulatan pengelolaan BUMN ini sudah tak lagi menjadi pengendalian penuh negara, tentu saja dengan segala konsekuensi materi perjanjian surat utang global tersebut,” tegasnya.
Baca Juga:
- Soal Kondisi Garuda, Pemerintah Dinilai Sengaja Melakukan Pembiaran
- Para Pilot Akan Ambil Sikap Tegas Jika Ada yang Ingin Hancurkan Garuda
Sebagain informasi, sebelumnya Direktur Utama Pahala N Mansury seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Gedung Manajemen Garuda, pada Kamis, 19 April 2018 mengatakan bahwa transaksi material penerbitan global bond dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar US$ 750 juta.
https://nusantaranews.co/terbitkan-s...e-pihak-asing/
----------------------------
Kisah zaman Megawati jadi Presiden dan PDIP sedang berkuasa di tahun 2004 lalu, kayaknya terulang kembali saat ini ... jual, jual, jual ... asset negara pada dijualin. Hanya saja rezim yang sekarang "lebih halus''' yaitu melalui pelepasan saham ke pihak asing dengan modus menerbitkan surat utang sehingga BUMN itu menjadi tergadaikan ke asing. Bila BUMN itu nggak sanggup membayar utangnya, dan Pemerintah membiarkan kayak kasus MERPATI dulu, yaa otomatis BUMN ybs di 'take over' oleh pemegang surat utang terbesar dari BUMN itu.
tien212700 memberi reputasi
1
10.9K
84
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.3KThread•41.1KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru