JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran pada Pilkada Jawa Barat 2018. Untuk menyikapi hal tersebut, kata Prabowo, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

“Kita siap untuk ambil langkah-langkah untuk menggugat seandainya pengumumannya dinyatakan bahwa calon-calon kita dinyatakan kalah,” kata Prabowo usai menerima calon gubernur Jawa Barat Sudrajat di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (7/7/2018).

Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said juga telah bertemu Prabowo Subianto. Sudirman mendatangi kediaman Prabowo pada Jumat malam kemarin.

“Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas, ini sedang kami teliti semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengemukakan adanya intervensi dari kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

“Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah selanjutnya. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat,” kata dia.

Prabowo menambahkan, pihak akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan. Ia menyatakan, akan mengambil sikap melalui jalur hukum.

“Kita juga tidak mau terus menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar, kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan,” kata dia.

Menurut Prabowo, indikasi penyimpangan pada pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

“Ini sangat-sangat merugikan bangsa, konsensus kita bangun negara berdasarkan konsesi, kita harus hormati kepentingan rakyat, karena itu KPU bertanggung jawab pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar,”kata dia.

Karena itu Prabowo menghimbau dan mengingatkan para petugas KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan rakyat.

“(KPU) Untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan dan ingin keadilan ditegakkan,” ujar Prabowo.