PRESIDEN Joko Widodo di awal masa pemerintahannya telah menjadikan transportasi laut sebagai salah satu tulang punggung Nawacita. Namun, sejak dikumandangkan pada 2014 itu, banyak peristiwa menggiriskan hati yang terjadi. Tak sekadar terkuaknya kebobrokan di Kementerian Perhubungan, sejatinya di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun juga kerap terjadinya musibah dalam transportasi laut. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Kementerian Perhubungan tak serius mencegah dan menindak praktek korupsi yang berulang kali terjadi. Sementara pengamat transportasi menilai kasus korupsi di Ditjen Perhubungan Laut linier dengan pelayanan transportasi laut yang rendah.


Tahun silam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono melalui operasi tangkap tangan.. Itu adalah insiden ketiga yang dialami lembaga itu sejak 2015.  Kasus korupsi pembangunan balai pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran di Sorong, Papua, merupakan kasus rasuah pertama di lembaga itu dalam tiga tahun terakhir. Pada Oktober 2015, KPK menetapkan Bobby Reynold Mamahit, kala itu berstatus orang nomor satu di Ditjen Perhubungan Laut, menjadi tersangka pada perkara tersebut.  Agustus 2016, Bobby divonis bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Ia dinyatakan merugikan keuangan negara sebesar Rp40,1 miliar.



Keprihatinan akan maraknya kasus korupsi pada unsur yang membawahi kebijakan dan regulasi transportasi laut seirama dengan maraknya musibah dalam transportasi laut. Dalam tiga tahun terakhir, menurut catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), musibah atau kecelakaan laut cenderung meningkat. Selama 2016, KNKT menangani 15 kasus, lebih banyak dibanding 2015 sebanyak 11 kasus. Pada 2017, angka kecelakaan dilaut mencapai 17 kasus. Dan pada 2018 ini, masih di pertengahan tahun, disebutkan sudah terjadi 9 indisen pada transportasi laut.

Tenggelamnya KM Sinar Bangun dan Lestari Maju 

Kecelakaan pada transportasi laut kerap terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah. Bahkan, secara umum, memang tidak ada perhatian. Perhatian pemerintah lebih banyak ke pesawat dan transportasi darat. Faktor penyebab lainnya, kurangnya pengawasan pemerintah.

Jika diamati lebih cermat kecelakaan ini lebih banyak terjadi pada transportasu laut atau kapal-kapal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yang kita kenal sebagai pelayaran rakyat. Itu biasanya ada dua (sebabnya): maintenance-nya lemah. Kedua, kontrol pada saat mau naik kapal itu juga lemah. Itu yang menjadi penyebab tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba, Medan, Sumatera Utara, pada 17 Juni lalu. Dan juga tengelamnya kapal Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, 3 Juli.

Musibah pada transportasi laut secara umum disebabkan muatan kapal yang melebihi kapasitas, sementara jumlah pelampung  di kapal juga tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Itu bukti tidak ada kontrol. Syahbandar, sebagai pihak yang paling menentukan dalam keberangkatan kapal,  tidak melakukan pengecekan berapa jumlah pelampung, berfungsi tidak, dan bagaimana emergency exit-nya. Banyak dugaan bahwa kesemuanya tidak pernah dikontrol."




Dalam transportasi laut, Syahbandar memiliki tanggung jawab dalam memutuskan apakah kapal bisa berlayar atau tidak dalam kondisi cuaca apapun. Pengoperasian kapal yang ada di wilayahnya juga menjadi tanggung jawab Syahbandar. Apakah kapal tersebut layak melaut atau tidak. 
Di sisi lain, di perairan Indonesia yang memiliki ombak yang tinggi, pemerintah seharusnya mengganti kapal-kapal kecil dengan kapal–kapal yang lebih besar. 



DPR Beri Perhatian Kenaikan Anggaran dan Desak Audit 

Disadari jika hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan terkait kebijakan pada transportasi laut dan perilaku dari para penanggung-jawab transportasi laut ini. Hal itu juga yang membuat kelangsungan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dan Kemenhub yang membahas anggaran dan isu-isu terkini berlangsung cukup alot. Penyebabnya, banyak anggota Komisi V mempertanyakan soal rentetan kecelakaan kapal yang terjadi akhir-akhir ini. 

Sebagaimana yang diminta oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, para anggota dewan habis-habisan mengkritisi soal maraknya kecelakaan transportasi laut saat ini. Para anggota dewan akhirnya memang memperjuangkan kenaikan anggaran keselamatan transportasi baik di darat, udara dan laut, namun mereka juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit pada Dirjen Perhubungan Darat, Udara dan Laut. Khusus untuk Dirjen Perhubungan Laut, audit  menyeluruh wajib diprioritaskan terhadap seluruh perangkat dan alat transportasi laut yang beroperasi di perairan Indonesia. Hal ini harus segera dilakukan untuk menghindari musibah serupa di kemudian hari.

Menyikapi banyaknya insiden atau musibah pada transportasi darat, udara dan laut, DPR yang dalam hal ini dipresentasikan melaluiKomisi V akan mendorong pemerintah untuk memberi prioritas pada anggaran anggaran keselamatan transportasi, guna mendukung peningkatan upaya-upaya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.*