Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengatakan pertimbangan itu merujuk pada hasil Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan pada Rabu 27 Juni lalu. Di mana mayoritas kader PDIP justru kalah telak jika dibandingkan dengan lawan mereka.

Padahal, selama kampanye, sosok Jokowi selalu diidentikkan dengan para kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Jika memang kalah, maka itu artinya masyarakat menilai kepemimpinan Jokowi telah gagal membawa keadaan bangsa ini ke arah yang lebih baik.

"Saya rasa pilkada itu sebuah resonansi publik terhadap kinerja Jokowi yang gagal sehingga terimbas pada Pilkada yang diusung PDIP. Sebagai partai utama pengusung PDIP paling kena getahnya. Rakyat tahunya Jokowi itu PDIP, begitu sebaliknya," jelasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/7).







Kekecewaan masyarakat yang merasa Jokowi tak berhasil pada pemerintahan periode pertama, menurutnya bakalan berimbas banyaknya calon anggota legislatif dari PDIP tumbang dengan caleg lain. Ujung-ujungnya, PDIP bisa saja tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) atau tak lolos ke Senayan.

"Haqul yakin Jokowi kalah dan PDIP bisa tidak lolos PT," sebutnya.

Makanya, lanjut Andrianto, sangat riskan bagi PDIP untuk tetap bersikukuh ingin mengusung Jokowi di ajang pesta rakyat lima tahunan itu.

"Baiknya mereka berpisah," pungkasnya


http://politik.rmol.co/read/2018/07/...galkan-Jokowi-


caleg 2019 berat untuk PDIP yang selama ini menguasai kursi dewan, 2019 akan tergerus

bergitu juga dengan kawan kawan karena kasus pilkada jakarta masih berbekas di ingatan rakyat karena PDIP, golkar, nasdem, hanura, ppp, psi mendukung penista agama