Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

q4billAvatar border
TS
q4bill
Prabowo Kritik Utang RI Rp 9.000-T, Sri Mulyani Beri Jawaban Menohok
Prabowo Kritik Utang RI Rp 9.000 Triliun, Sri Mulyani Beri Jawaban Menohok

25 Jun 2018, 18:45 WIB


Menkeu Sri Mulyani. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati yaitu dengan mengikuti perundang-undangan dan mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Dia juga memastikan pemerintah akan menjaga keuangan negara dengan baik.


Pernyataan Sri Mulyani tersebut untuk menepis pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang melontarkan kritik atas utang Indonesia saat ini. Prabowo menyatakan total utang sampai saat ini hampir mencapai Rp 9.000 triliun. Jumlah itu merupakan gabungan seluruh komponen seperti utang pemerintah, utang BUMN, ditambah dengan utang lembaga keuangan.

"Yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, jumlah utang yang digabung sebanyak Rp 9.000 triliun sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas. Sehingga, tidak sesuai jika kemudian total utang secara keseluruhan langsung dibandingkan dengan negara lain.


"Di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitaskan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," jelasnya.


"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi, ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap perbandingan yang sama juga," tambahnya.
Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hingga 31 Mei 2018 posisi utang Indonesia sebesar Rp 4.169 triliun.


"Posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Itu dibanding seluruh PDB tetap di bawah 29 persen kan sekitar itu," tandas Sri Mulyani. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read...awaban-menohok


Jokowi: Saat Saya Dilantik Utang Negara Rp 2.700 T, Bunganya Rp 250 T
Sabtu 07 April 2018, 14:43 WIB


Jokowi saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018. (Ray Jordan/detikcom)

Bogor - Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal isu utang negara selama dia menjabat Presiden RI. Dia menjelaskan, sedari awal dia dilantik, utang negara sudah ribuan triliun.

Jokowi mengatakan dirinya sadar 'diserang' oleh berbagai isu. Saat ini, dia 'diserang' isu utang negara yang membengkak.

"Ganti lagi isu utang," kata Jokowi saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018, yang dihadiri ribuan relawan, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2018).

Baca juga: Pemerintah Masih Tarik Utang, Ini Alasannya

Jokowi menjelaskan, sejak dirinya dilantik, Indonesia sudah memiliki utang sebesar Rp 2.700 triliun. Nilai itu kemudian terus membengkak akibat adanya bunga.

"Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000," kata Jokowi.

"Ngerti nggak ini?" tambah Jokowi.

Baca juga: Jelaskan Utang di FB, Sri Mulyani: 1 Jam Komentar Sudah Ratusan

Dia pun meminta masyarakat berpikir jernih terkait isu utang negara selama dia memimpin. Dia menegaskan tidak mungkin menambah utang negara dalam jumlah besar.

"Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu. Enak aja," katanya.

https://news.detik.com/berita/395886...ganya-rp-250-t


Indef: 
Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 7.000 Triliun
21/03/2018, 22:23 WIB 


Ilustrasi rupiah(Thinkstock) 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengungkapkan, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan Riza mengatakan, hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. 

Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara  utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," ujarnya Riza saat diskusi dengan media di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018). 

Baca juga: Faisal Basri: Pemerintah Obral Utang, Indonesia Dijajah oleh Pasar 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga akhir Februari 2018, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan SBN yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN sekitar Rp 2.359,47 triliun atau 62,62 persen diterbitkan dalam denominasi rupiah serta dalam denominasi valas sebesar Rp 897,78 triliun atau 18,11 persen. Sementara untuk utang luar negeri swasta tahun 2017 telah tembus sebesar USD172 miliar atau sekitar Rp 2.322 triliun dengan kurs Rp 13.500 per dollar AS. 

"Besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati. Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. 

Baca juga: Bangun Infrastuktur Pakai Utang dari China, Negara-Negara Ini Malah Bangkrut 

Menurut dia, saat ini pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing. Dia mengatakan, ada kehawatiran jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lantaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Terlebih disaat pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari kepemilikan SBN. "Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita enggak bisa merdeka, enggak bisa suka-suka pakai anggaran, enggak bisa cawe-cawe," kata Faisal.
https://ekonomi.kompas.com/read/2018...-7.000-triliun

--------------------------

Utang yaa tetap utang, Sri!
sesuk sing mbayar dudu awakmu, opomaneh Jokowi!

sing membayar yang anak cucu kita semua!

emoticon-Malu


0
11.7K
124
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671.2KThread41.1KAnggota
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.