Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, dari awal publik sudah mencurigai bahwa holding BUMN migas yakni antara Pertamina dan PGN akan berakibat  kisruh. Karena holding sarat dengan permainan oligarki yang bertarung dalam sektor migas. Muara dari konflik ini nantinya pastilah kerugian masyarakat yang harus membayar gas dengan harga mahal.

"Publik sudah mengingatkan dari awal bahwa holding ini haruslah dimulai dengan regulasi atau perundang undangan yang kuat dan jelas. Tidak boleh didasarkan pada keinginan sesaat pemerintah," ujar Salamuddin kepada Harian Terbit, Minggu (1/7/2018).

Menurutnya, karena peraturan holding BUMN lemah maka akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pihak tertentu. Namun jika dilandasi oleh UU holding maka peluang moral hazard dapat diminimalisir. Apalagi dalam sistem yang ada sekarang bisnis gas memiliki rantai yang panjang untuk mencapai end user. Dalam rantai bisnis dari hulu sampai ke hilir inilah aktor aktor politik bermain. Mereka membentuk oligarki untuk mengambil keuntungan bagi koneksi dan jaringan bisnisnya.

"Okigarki ini adalah orang orang yang berkuasa baik di pemerintahan maupun di DPR," tegasnya.

Salamuddin menuturkan, permainan oligarki yang paling menonjol di dalam BUMN gas adalah peran para trader swasta. Mereka memgambil keuntungan cukup besar dalam proses distribusi gas yang yang dihasilkan oleh BUMN baik oleh Pertamina Gas (Pertagas), maupun oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). Saat ini PGN dan Pertagas tengah digabungkan dalam skema yang tidak clear, cenderung tumpang tindih dan mekanisme yang berubah ubah dari rencana awal yang secara tehnis dan detail hanya pemerintah yang tau.

"Namun intinya akan terjadi bongkar pasang BUMN baik organisasinya maupun orang orangnya," paparnya.

Lebih lanjut Salamuddin mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa bongkar pasang dalam perusahaan BUMN semacam ini sudah pasti akan menimbulkan gesekan keras. Karena akan membawa konsekuensi pergantian pemain khususnya trader gas. Di Pertagas sendiri ada pemain, demikian juga di PGN ada pemainnya. Para pemain di PGN ditentukan oleh pemegang saham PGN yakni pemerintah dan swasta. 

"Sementara di Pertagas para pemainya ditentukan oleh pemerintah sendiri sebagai pemegang saham 100 persen Pertagas," jelasnya.

Tentu saja, sambung Salamuddin,  kedua belah pihak akan mempertahankan kepentingannya masing masing. Sehingga kondisi kedua BUMN ini jelas akan chaos. Jika berdamai maka BUMN migas akan jadi lahan jarahan ramai ramai. Itulah akibat dari kebijakan yang tidak dilandasi oleh tujuan yang jelas. Namun jika pemerintah memiliki tujuan yang benar seharusnya fokus mengatasi kurang efektif dan efisiennya distribusi gas ke end user. 

"Sumber masalahnya adalah peran para trader yang sangat dominan. Jadi kalau mau memperbaiki sistem pengelolaan gas maka peran trader dalam rantai bisnis ini diminimalisir. Seharusnya BUMN bisa mengerjakan sendiri distribusi gas sampai ke hilir. Namun semua itu harus didasarkan pada UU," jelasnya.

Salamuddin memaparkan, jika menggunakan sistem yang ada sekarang, ditambah lagi dengan mekanisme akuisisi yang tidak jelas, maka hanya akan menjadi pertarungan antara oligarki, yang paling kuat akan menyingkirkan yang lain. Demikian dengan yang menolak dan menerima berpotensi ditunggangi oleh kepentingan yang bermain. Pertarungan antara oligarki itu sedang berlangsung sekarang.

"Hasilnya rakyat dan BUMN dirugikan. Harga gas mahal, industri bangkrut, pembangkit listrik gas tidak efisien karena harga gas mahal dan masyarakat menerima dampak tingginya harga gas," paparnya.

https://m.harianterbit.com/welcome/read/2018/07/01/99359/25/25/Holding-BUMN-Rugikan-Rakyat-dan-Industri-Harga-Gas-Jadi-Mahal

Masak sih mahal