Jakarta: Partai Gerindra disebut meminta jatah Rp2,5 miliar ke Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa. Uang itu diminta oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Djunaidi.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pengawal pribadi Mustafa, Erwin Mursalim soal permintaan uang dari DPRD Lampung Tengah. Erwin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Mustafa.

Erwin menjelaskan, ia mengetahui soal permintaan uang itu dari cerita Aan Riyanto selaku PNS Bina Marga Lampung Tengah. "Aan bercerita anggota dewan minta uang. Kalau rinciannya saya enggak tahu," ungkap Erwin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.

Jaksa kemudian membacakan keterangan Erwin dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa penyidik KPK. Dalam BAP-nya, Erwin menjelaskan ada permintaan sejumlah uang dari anggota DPRD dan Partai Gerindra.

"Bahwa uang yang diberikan belum cukup atas permintaan dari masing-masing partai dan anggota DPRD, di mana permintaan tersebut yang saya ketahui adalah untuk Partai Gerindra Rp2,5 miliar atas permintaan Djunaidi," kata jaksa saat membacakan BAP milik Erwin.

Jaksa melanjutkan, selain Partai Gerindra, uang juga harus diberikan kepada Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Djunaidi sebesar Rp2 miliar dan untuk seluruh anggota DPRD Lampung Tengah Rp2 miliar.

"Bahwa permintaan tersebut saya dapat dari sodara Aan yang menyampaikan permintaan kepada Taufik Rahman (Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah). Benar itu?" tanya jaksa.

Erwin membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut. Ia juga mengaku sempat mengambil uang dari Aan untuk diserahkan ke Djunaidi.

Uang dari Aan itu kemudian ia kembali serahkan kepada Ismail, yang ia sebut sebagai salah satu orang kepercayaan Achmad Djunaidi sebesar Rp1,2 miliar. Uang itu ia berikan secara bertahap.

"Diserahkan Rp500 juta, Rp500 juta, Rp200 juta. Jadi, total Rp1,2 miliar diserahkan ke Ismail, lalu kasih ke Djunaidi," ungkapnya.

Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa didakwa menyuap anggota DPRD Rp9,6 miliar. Suap tersebut agar anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Suap itu dilakukan Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman. Sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima uang haram tersebut antara lain; Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddin.

Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
http://www.metrotvnews.com/amp/GNGqGlLk-gerindra-disebut-minta-rp2-5-miliar-ke-bupati-mustafa

(FZN)