TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bereaksi atas anjuran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menganjurkan masyarakat menerima uang atau sembako dari peserta pilkada. “Jadi para kontestan atau calon jangan mengajak masyarakat masuk dalam pusaran arus transaksional dengan menawarkan kebendaan ataupun uang,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang lewat pesan singkatnya, Ahad 24 Juni 2018.  

Saut mengajak masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang menawarkan benda atau uang dengan tujuan dipilih dalam pencoblosan. Menurut Saut, pemimpin yang melakukan politik transaksional tidak akan bisa menyejahterakan masyarakat. Saut menuturkan menyejahterakan masyarakat bukanlah dengan cara memberikan iming-iming berupa barang dan materi.

“Ada beberapa negara di dunia, rakyatnya gembira walau mereka masih tinggal di gubuk reot. Hal ini karena demokrasinya jalan tanpa transaksional serta pemimpinya berkarakter dan berintegritas,” kata Saut.

Saut mengatakan, para pemilih bisa memanfaatkan masa tenang untuk melihat kembali karakter dan integritas para calon kepala daerah. Ia mengajak masyarakat untuk membandingkan track record dan program antara satu calon dengan yang lain. “Cross check dan recheck lagi mana yang lebih berpotensi untuk membawa kesejahteraaan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara,” kata Saut.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan saran soal masyarakat menerima uang suap itu lewat video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya pada Kamis, 21 Juni lalu. Menurut Prabowo, sembako atau uang suap itu pada dasarnya adalah hak rakyat. Ia yakin duit yang digunakan untuk menyuap adalah uang haram yang diambil dari hak masyarakat Indonesia.


"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu saya anjurkan kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang terima saja karena itu hak rakyat," kata Prabowo.

Namun, meski menganjurkan untuk menerima pemberian menjelang Pilkada, Prabowo meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dalam memilih calon kepala daerah. "Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran."




Masyarakat kok di anjuran terima uang haram...???? Capres apa ini????