TEMPO.CO, Jakarta -- Misteri gelar "Ratu" yang melekat pada nama Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan diungkap Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang. Ratu pada Atut bukan gelar kebangsawanan seperti halnya gelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas, permaisuri Keraton Yogyakarta (baca pula: Tokoh Banten Bingung dengan Gelar Ratu Atut, Asal-usul Gelar Ratu dan Tubagus), dan Miing Bagito: Gelar Ratu/Tubagus tak Penting).

Franky, begitu pengusaha terigu itu biasa disapa, ingat betul gelar ratu diberikan oleh Yayasan Kartini di Hotel Hilton Jakarta, sekarang Hotel The Sultan, pada 21 April 1998. "Gelar itu diberikan sebelum ribut-ribut reformasi 1998," katanya kepada Tempo, Senin, 21 Oktober 2013.

Menurut Franky, gelar itu disematkan karena Atut dinilai aktif dalam isu-isu gender dan mengangkat harkat perempuan. "Sebagai aktivis," katanya. Ia memastikan gelar itu bukan diperoleh Atut dengan cara membeli atau menyuap. "Ada penilaian." Kegiatan penganugerahan ratu digelar atas dukungan dan sokongan perusahaan Franky. "Kami sebagai partisipan."

Selebriti lain yang mendapat gelar sama adalah Krisdayanti, diva pop Indonesia. Namun gelar Ratu Krisdayanti, menurut Franky, sudah dicabut. "Alasannya apa, saya tidak tahu," katanya.

Karena bukan nama, Atut tidak mencantumkan gelarnya pada kartu identitas atau dokumen resmi. Salah satunya pada paspor. Nama Gubernur Atut hanya Atut Chosiyah Chasan. Sementara Tubagus Wardana hanya Chaeri Wardana Chasan. Nama Chasan diambil dari nama ayahnya, Chasan Sochib. Atut dan Chaeri adalah anak Chasan dari pernikahan dengan istri pertama.

Chaeri alias Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi awal Oktober lalu karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mengamankan pemilihan Bupati Lebak, Banten, yang disokongnya.

KPK sedang menelisik pertemuan Akil, Atut, dan Wawan yang diduga mengatur putusan pemilihan Bupati Lebak. Wawan, Bendahara Partai Golkar Banten, dan Akil kini menjadi tersangka penyuapan pemilihan itu. Keduanya diterungku di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.