Video seorang diplomat perempuan asal Indonesia yang menjawab tudingan adanya pelanggaran HAM di Papua menjadi viral di dunia maya. Namun, tak banyak yang tahu siapa perempuan itu.

Dia adalah Ainan Nuran, staf Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jawaban untuk negara-negara Oseania dia sampaikan dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (27/9).

DIkutip dari laman usindo.org, Ainan mengeyam S1 di jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia hingga lulus pada 2009. Dia menekuni spesialisasi studi masyarakat transnasional.

Setelah mendapat gelar sarjana, Ainan sempat magang di NGO yang mengurus masalah HAM. Dia juga pernah mengajar tari Saman untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta.

Baru pada 2010, Ainan menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Di lembaga yang kini dipimpin Retno Marsudi, Ainan dipercaya menjadi staf urusan ekonomi di PTRI PBB.

Menjadi pegawai negeri sipil di negeri Paman Sam tampak tidak disia-siakan Ainan. Dia kembali menuntut ilmu di sana, tepatnya di Colombia University untuk studi Pembangunan Politik dan Ekonomi.



Dalam Sidang Umum PBB kala itu, Ainan menegaskan Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia.Dia bahkan menuding balik para pemimpin Pasifik mendukung gerakan separatis di negara berdaulat.

"Negara-negara ini sudah tertipu dengan bodohnya oleh individu pembawa agenda kelompok separatis yang mengeksploitasi isu hak asasi manusia," ujar Ainan.

"Mengapa kekhawatiran mereka tidak diangkat ke forum yang lebih tepat, yaitu siklus ke-3 tinjauan periodik Indonesia di Dewan HAM PBB," tambah dia.

Kepada pemimpin negara Vanuatu dan Solomon Islands, Ainan mengatakan bahwa kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mengalami kemajuan pesat dalam tiga tahun terakhir. Pembangunan jalan lebih dari 4.000 kilometer, pembangunan 30 pelabuhan dan tujuh bandara, adalah buktinya.

Dia juga mengatakan bahwa 2,8 juta warga Papua sekarang mendapat pelayanan kesehatan dasar yang gratis. Begitu pula di sektor pendidikan yang cuma-cuma untuk 360 ribu pelajarnya.

Ainan menegaskan, Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan akan tetap seperti itu.

Ini bukan kali pertama Indonesia dikritik oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik terkait kondisi HAM di Papua Barat. Tahun lalu ada enam negara yang melancarkan kritikan di PBB, yaitu Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Tahun ini pengkritik Indonesia berkurang menjadi dua, yaitu Tuvalu dan Solomond Island.

Pada Sidang Umum PBB 2016, perwakilan RI di PBB juga menurunkan diplomat wanita untuk menjawab tudingan tersebut, yaitu Nara Rakhmatia Masista.

Writer : Teuku Muhammad Valdy Arief
Editor : Tio