Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

LordFariesAvatar border
TS
LordFaries
Demokrat Balas Tudingan Istana soal Pj Gubernur TNI Era SBY
Pihak Istana menyebut pengangkatan anggota Polri sebagai Pj Gubernur bukanlah hal baru, sebab hal serupa juga pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menanggapi hal itu, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menilai pihak Istana hanya mencari-cari pembenaran atas kebijakan mereka tersebut.

"Karena sulit menemukan pembenaran, walhasil Istana secara oportunistis melihat ke belakang, mencari persamaan dan preseden dari kebijakan Presiden SBY," ujar Rachland dalam keterangannya, Selasa (19/6).

Sebab, ia menilai biasanya pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu berusaha membedakan diri dari pemerintahan era SBY. Sehingga, menurut Rachland, kebiasaan tersebut baru akan berubah jika diperlukan untuk mencari pembenaran atas kebijakan yang salah dan dirasa mendesak seperti yang terjadi saat ini.

"Disebutlah pengangkatan Setia Purwaka dan Tantri Ali, keduanya perwira tinggi TNI yang diangkat oleh Presiden SBY sebagai Pj Gubernur sebagai preseden untuk membenarkan pengakatan M Iriawan atau Iwan Bule oleh Jokowi kemarin sebagai Pj Gubernur Jabar," lanjutnya.

Ia juga menduga, Istana dengan sengaja menutupi fakta bahwa kedua perwira TNI tersebut sudah alih status dari militer menjadi sipil saat diangkat. Hal ini, tentunya berbeda dengan kasus pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar yang hingga saat ini masih berstatus perwira aktif.

"Lalu, dengan memaksakan polisi aktif menjadi Pj Gubernur tepat saat Pilkada akan berlangsung, Istana dengan sengaja mengabaikan dan mengentengkan protes publik yang sedari awal mencemaskan kemungkinan penggunaan kekuatan polisi untuk memenangkan paslon tertentu," ucap Rachland.
"Di sini, presiden dapat dinilai merusak profesionalitas dan imparsialitas Polri," imbuhnya.

Selain itu, menurutnya, Presiden Jokowi juga bisa dinilai sedang membangun sebuah negara polisi hanya untuk tujuan politik pribadinya. Rachland menyebut, masyarakat patut cemas sebab oportunisme kebijakan Istana tersebut adalah gejala dari merayapnya otoriterisme Istana dalam politik di Indonesia.

https://m.kumparan.com/@kumparannews/demokrat-balas-tudingan-istana-soal-pj-gubernur-tni-era-sby

Saya lg di jabarnistan. Macet parah... Mampir cr yg anget2 dulu
-1
2.9K
38
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
672KThread41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.