Demokrat Minta Masyarakat Hormati Keputusan Kepolisian Soal SP3 Habib Rizieq

Beranda

...

Berita dan Politik
Demokrat Minta Masyarakat Hormati Keputusan Kepolisian Soal SP3 Habib Rizieq

kongkalingkong.

16-06-2018 14:47

Demokrat Minta Masyarakat Hormati Keputusan Kepolisian Soal SP3 Habib Rizieq

AKURAT.CO, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyayangkan sikap Kepolisian yang dinilai terburu-buru menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam perkara kasus chat berkonten pornografi dengan Firza Husein.

“Dulu sejak awal kasus mencuat, publik pecah. Ada yang mendukung penetapan HRS sebaga tersangka ada yang menolak karena dianggab sebagai kriminalisasi dengan bukti bukti yang diduga rekayasa. Namun Polri menetapkan HRS sebagai tersangka di tengah pecahnya publik menyikapinya,” kata Ferdinand kepada AKURAT.CO, di Jakarta, Sabtu (16/5)

Menurut Ferdinand bahwa saat ini publik sudah mengetahuai bahwa apa yang dilakukan oleh Kepolisian keliru dalam penetapan tersebut karena mengabaikan aspirasi dari masyarakat dalam kasus tersebut.

“Sekarang, publik juga terpecah menyikapi kabar SP3 yang diterima oleh HRS di Arab. Ini sontak membuat publik ada yang bersyukur dan ada yang marah,” imbuhnya.

Ferdinand meminta kepada Polri untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait pertimbangannya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang menjerat nama pimpinan Fort Pembela Islam (FPI) tersebut.

“Ini perlu dijelaskan agar publik mengerti. Selain itu yang perlu dijelaskan juga adalah, apakah SP3 benar sudah dikeluarkan? Itu menjadi kewajiban Polri untuk menjelaskan,”

“Dan bagi pihak yang tidak menerima terbitnya SP3 tersebut, sikahkan menempuh jalur hukum untuk menggugatnya. Itu lebih baik daripada membangun opini kontra di tengah publik,”

Namau demikian, Ferdinand meminta kepada masyarakat untuk menghormati Kepolisian yang menerbitkan SP3 untuk tidak melanjutkan kasus tersebut karena dinilai tidak memiliki cukup bukti atau bahkan jika karena buktinya ternyata palsu.

“Jadi sekali lagi, agar publik mengerti, sebaiknya polri segera umumkan ke publik,” pungkasya

[url]https://akuraS E N S O Rnews/id-241587-read-demokrat-minta-masyarakat-hormati-keputusan-kepolisian-soal-sp3-habib-rizieq[/url]

Quote:

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada:
a) penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
b) penuntut umum

Demikian penjelasan singkat kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

waduh citra alat penengak hukum semakin buram kredibilitas penyidik bakal meroket turun kok menuntut BB ngak kuat emoticon-Malu