Jakarta - Partai Golkar menepis tudingan 'telinga' pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tipis dibanding dengan era SBY. Menurut Golkar, yang 'kupingnya' tipis kalau dikritik akan marah-marah atau curhat dan kedua hal itu bukanlah kebiasaan Jokowi.

"'Kuping' tipis juga sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan Pak Jokowi. Orang yang 'kupingnya' tipis biasanya punya dua kebiasaan menghadapi kritik, kalau nggak marah- marah ya curhat. Dua-duanya bukan kebiasaan Pak Jokowi," kata Wasekjen Golkar Sarmuji kepada detikcom, Kamis (14/6/2018).

Selain itu, Sarmuji juga mengomentari soal tudingan dari Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menduga kalau akun Twitter-nya @LawanPolitikJKW di-suspend lantaran kerap menuliskan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kalau akun yang mengkritik Jokowi kena suspend pemerintah, maka akun milik Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah di-suspend lebih dulu.

"Apa yang disinyalir Ferdinand pembekuan akunnya karena mengkritik pemerintah kan baru dugaan. Tak elok dugaan dianggap sebagai kepastian apalagi diiringi dengan tudingan. Jika benar mengkritik pemerintah kena suspend, akun Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang lebih sering mengkritik pemerintah pasti sudah kena suspend terlebih dulu. Toh kedua akun tersebut tidak kena suspend. Sebaiknya Ferdinand tidak mengedepankan praduga dengan mengaitkan suspend akunnya dengan kritik kepada pemerintah," ujar Sarmuji.

Sebelumnya, Demokrat memprotes keras pembekuan atau suspend sejumlah akun Twitter, salah satunya @LawanPolitikJKW milik Ferdinand. PD lalu membandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi.

"Tidak salah kemudian kita berpikir pemerintah sekarang represif dan membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi kan. Karena bertubi-tubi ini dari kejadian foto yang diunggah Pak Amien Rais yang dikenal oposan terhadap pemerintah hari ini mendadak dihapus Instagaram, dan hari ini beberapa akun Twitter termasuk akun teman kami Ferdinand Hutahaean yang di media sosial dikenal kritis kepada pemerintah malah di-suspend, kan memang terjadi di pemerintahan sekarang ini," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6).

"Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kritik Jansen.

Sementara itu, Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.

"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara.