Kehadiran Yahya Cholil Staquf ke Israel dan Yerusalem mengundang polemik. Pasalnya, pada diri Yahya melekat jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Katib Aam PB Nadhlatul Ulama.

Komunitas Palestina di Indonesia pun mengutuk dan menyesalkan kunjungan Yahya ke Negeri Zionis tersebut.

"Komunitas Palestina di Indonesia mengutuk dan menyesalkan kunjungan ini dan melihatnya sebagai kekecewaan besar bagi rakyat Palestina, terutama dimana Bapak Staquf merupakan sosok agama dan pejabat Indonesia walaupun beliau menyatakan kepergiannya secara pribadi dalam pidatonya di depan American Jewish Committee (AJC) di Yerusalem," demikian poin pertama dari sembilan poin dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/6).

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Komunitas Palestina di Indonesia, Murad Halayqa, mereka menilai langkah yang diambil Yahya pada waktu yang tidak tepat. Ini karena pada waktu dyang sama Israel melanjutkan kebijakannya yang dinilai rasis dan agresif terhadap rakyat Palestina.

"Di mana ratusan pengunjuk rasa damai dibunuh dan ribuan terluka oleh tentera Israel sejak Maret yang lalu dalam rangka partisipasi di 'Great March of Return' di Gaza," demikian lanjutan poin pertama pernyataan tersebut.

Komunitas itu menegaskan dukungan kepada rakyat Palestina haruslah melalui pintu gerbang kepemimpinan Palestina di Ramallah, bukan lewat Israel.

"Kami melihat waktu kunjungan ini dan di tempatnya (Yerusalem) merupakan dukungan kepada posisi Israel dan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," demikian poin ketiga dalam pernyataan itu.

Mereka pun menyebut langkah Yahya sebagai bentuk kelalaian sang tokoh atas hak rakyat Palestina.

Selain itu, kunjungan Yahya ke Israel dan pertemuannya dengan Wakil Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, juga dinilai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Israel yang disebut sebagai penjajah.

"Langkah ini bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2017, yang menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibukota Israel dengan mayoritas 128 negara termasuk Indonesia," demikian lanjutan poin ketiga.

Komunitas itu pun mementahkan pernyataan yang menyebut apa yang dilakukan Yahya itu merupakan warisan dari visi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Komunitas itu menegaskan tindakan Yahya tak bisa disamakan dengan yang dilakukan mendiang Gus Dur.

"Presiden Wahid mencoba untuk memainkan peran dalam proses perdamaian selama masanya 1999-2001 atas persetujuan kepemimpinan Palestina pada waktu itu di mana masih ada payung internasional untuk proses perdamaian, sedangkan situasi saat ini berbeda di mana AS berpihak dengan Israel, dan Israel masih melanjutkan kebijakan pendudukan yang menargetkan tempat-tempat suci dan kepemimpinan dan bangsa Palestina,"demikian bunyi poin kelima.

Atas dasar itu, komunitas tersebut menegaskan tak ada alasan atau logika yang bisa menjustifikasi langkah Yahya. Apalagi, setelah keputusan Israel pada 29 Mei lalu yang mencegah warga Kristen dan Muslim Indonesia untuk mengunjungi tempat suci di Yerusalem, dan wilayah Palestina.

Lebih lanjut, mereka melihat kunjungan Yahya justru memberi legitimasi untuk mengangkat Israel dari isolasi internasional.

"Rakyat Palestina mengekspresikan penolakannya terhadap kunjungan ini melalui pernyataan Kemlu Palestina, partai-partai Palestina, dan Kampanye Palestina untuk memboikot Israel yang menganggap kunjungan ini sebagai dukungan kepada pendudukan dan kami benar-benar merasa terluka dengan kunjungan ini," demikian poin kesembilan dalam pernyataan tersebut.

Sebelumnya, dikutip dari situs Nadhlatul Ulama pada 12 Juni 2018, Yahya menyatakan kunjungannya ke Israel tak lepas dari melanjutkan pekerjaan Gus Dur.

"Idealisme dan visi yang dimiliki Gus Dur adalah keberlangsungan umat manusia dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tak bisa dicapai secara instan. Kini giliran murid-murid beliau untuk melanjutkan pekerjaan tersebut," ujar Yahya mengungkap pernyataannya dalam forum dialog dengan Direktur Hubungan Antaragama Rabi David Rosen.

Yahya bertolak ke Israel atas undangan Universitas Tel Aviv untuk menjadi pembicara dengan tema 'Shifting the Geopolitical Calculus; From Conflict to Cooperation'.