MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan mendapat hak imunitas (kekebalan) yang tercantum dalam Tata Tertib DPRD Medan yang baru saja disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Medan.

Dalam tata tertib tersebut dituliskan bahwa pada Pasal 61 ditambahkan satu ayat yang berbunyi “Dalam hal anggota DPRD diduga tersangkut masalah hukum maka proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan persetujuan Pimpinan DPRD”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hal tersebut tidak ada diatur.

Sontak hal itu dibantah keras Ketua Panitia Khusus Pembahasan Tata Tertib DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis. Katanya pasal itu bukan bermaksud menghalangi aparat penegak hukum memeriksa anggota DPRD Medan. Akan tetapi lebih kepada bentuk koordinasi penegak hukum dengan BKD dan pimpinan DPRD Medan, khususnya untuk kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Ya nggaklah. Misalkan, ada anggota (DPRD Medan) yang kasus rumah tangga, perdata. Kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” kilahnya, Selasa (5/6).

Godfried pun mengakui tidak ada klasifikasi pelangaran hukum pada bagian penjelasan. Untuk menentukan mana kasus hukum yang bisa langsung ditindak dan mana yang harus berkoordinasi dengan BKD DPRD Medan. “Minimal kita dikasih tahu lah kalau ada anggota yang tersangkut hukum,” kilahnya lagi.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Sumut, Agus Suryadi, menilai pasal yang dimuat tersebut sangat rancu dan multi tafsir. Terkesan menjadi benteng bagi DPRD Medan yang terjerat kasus hukum.

“Pasal ini harus bisa dijelaskan oleh DPRD Medan. Tidak multi tafsir bagi penegak hukum dan penegakkan hukum yang adil. Prinsipnya, secara sosiologis semua warga negara sama di mata hukum,” sebut Agus.(wol/mrz/data2)

http://waspada.co.id/medan/anggota-d...-hak-imunitas/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anggota dHewan sumut mau diperiksa kasus korupsi, maka KPK perlu minta rekomendasi dari BKD dulu, dimana anggota BKD juga isinya abang kitak kitak lae

Sejahat jahat nya DPRD pulau jawa, sebaik baiknya DPRD putera daerah sumut


Petisi DPRD Republik Ormas

#SABERPUNGLISUMUTHOAX