Oleh Joe Cochrane


Sholat Jumat di UIN Syarif Hidayatullah, di luar Jakarta. Sekitar 20 persen dari enam juta siswa universitas dan pascasarjana negara memilih jurusan studi Islam.

JAKARTA, Indonesia- Seperti banyak mahasiswa, Abdul Hamid tidak berpikir terlalu banyak tentang kehidupan setelah lulus.
Setelah semua, Mr. Hamid, 20, hanya di tahun kedua di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, di luar Jakarta, ibukota Indonesia. Dia menghabiskan hari-harinya di Fakultas Teologi Universitas Islam, di dalam jurusan studi agama komparatif, dan malam harinya bergaul dengan teman-teman dan mendengarkan musik.

Ditekan tentang rencana sesudah lulus, Hamid mengangkat bahu dan tersenyum. "Insya Allah, mengajar," katanya, menggunakan kata Arab untuk "Insya Allah." "Sebagian besar mahasiswa di bidang saya pergi untuk mengajar orang-orang muda di pesantren."

Tapi apa yang mungkin menjadi panggilan terhormat dalam negara mayoritas Muslim yang paling padat di dunia, guru agama berlebih bukanlah kebutuhan Indonesia, kata para ahli pendidikan, ekonom dan pemimpin bisnis di sini.

Mereka mengatakan negara itu memiliki kekurangan pekerja terampil - mulai dari bidang dari layanan medis sampai pertanian - dan akan membutuhkan puluhan juta lebih dalam dekade mendatang. Hal ini terutama perlu lebih insinyur, masalah yang bisa menggagalkan rencana ambisius Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan infrastruktur usang Indonesia.

"Ada berbagai macam profesional di mana ada masalah," kata Christopher Manning, seorang profesor ekonomi pensiun pada Australian National University di Canberra, yang telah meneliti perekonomian Indonesia selama beberapa dekade. "Jika Anda berbicara dengan setiap perusahaan multinasional, ada pertanyaan tentang manajer. Ada pertanyaan tentang insinyur. "

Namun dari enam juta universitas dan pascasarjana siswa di Indonesia, sebanyak 20 persen memilih jurusan studi Islam, menurut Kementerian Ristek. Dan lulusannya sering tidak mendapatkan pekerjaan di bidang yang mereka pilih.

Ekonomi Indonesia, yang analisisnya pada 2012 dipublikasikan secara luas diprediksi akan menyalip Jerman dan Inggris pada tahun 2030, telah berkembang pada tingkat yang mengecewakan di sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, melambat kebanyakan oleh penurunan harga batu bara dan komoditas lainnya. Dan tenaga kerjanya tertinggal dari orang-orang negara Asia berkekuatan besar seperti China, India dan Korea Selatan pada daya saing dan produktivitas indeks global.

"Masalahnya adalah keterampilan kualitas dan produktivitas," kata Eko Prasetyo, Direktur Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, cabang dari Departemen Keuangan Indonesia yang telah memberikan lebih dari 15.000 beasiswa pascasarjana sejak 2013.

"Kita harus memproduksi lebih insinyur. Kita harus menghasilkan lebih banyak peneliti, "katanya. "Kita tidak bisa hanya menjadi ekonomi yang dipimpin oleh sumber daya alam."

Setelah Presiden Joko menjabat pada 2014, pemerintahannya menyatakan prioritas untuk selusin bidang studi beasiswa yang didanai negara, termasuk teknologi informasi, keperawatan dan pariwisata. Tapi Pak Joko, seorang Muslim konservatif secara sosial, memasukan studi agama di antara bidang tersebut, meskipun itu sudah menjadi pilihan populer bagi siswa.

Rajiv Biswas, kepala ekonom Asia-Pasifik untuk IHS Ekonomi, yang berbasis di London, mengatakan bahwa memproduksi lebih banyak pekerja terampil, termasuk insinyur dan teknisi, harus "salah satu prioritas strategis bagi pemerintah Indonesia pada dekade berikutnya."

"Indonesia diperkirakan memiliki kekurangan tahunan sekitar 30.000 lulusan teknik per tahun, dan ini adalah rintangan utama untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri manufaktur," katanya. "Pemerintah Indonesia perlu memberikan prioritas tinggi untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan untuk mengatasi kekurangan keterampilan ini, termasuk universitas untuk sains dan teknik serta lembaga teknis."

Negara ini diperkirakan memiliki 57 juta pekerja terampil sekarang, dan akan membutuhkan 113 juta pada tahun 2030 berdasarkan tingkat pertumbuhan saat ini, kata Mr. Biswas.

Suatu tantangan yang menakutkan. Kurang dari 10 persen dari 250 juta penduduk Indonesia memiliki pendidikan tingkat universitas, menurut survei angkatan kerja nasional tahun 2015 yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia yang memiliki gelar universitas bekerja sebagai guru, menurut data dari Bank Pembangunan Asia. Hanya 8 persen adalah insinyur.

Analis mengatakan ketidakseimbangan tenaga kerja profesional ini menghambat pemerintah Mr. Joko saat ia mencoba, dengan meriah, untuk melaksanakan senilai proyek infrastruktur nasional senilai ratusan miliar dolar, mulai dari laut dan bandara untuk jalan raya dan pembangkit listrik baru.

Salah satu tujuan ambisius adalah untuk menciptakan tambahan 35.000 megawatt pasokan listrik melalui pembangkit batu bara baru pada 2019, bentangan besar yang sekarang di tahun kedua. Tapi ada kekhawatiran di antara para pemimpin bisnis tentang apakah pemerintah bisa melakukannya.

"Ketika mereka memasuki tahap konstruksi, mereka akan menghadapi kekurangan ini insinyur. Pertanyaannya menjadi: Dari mana datangnya para insinyur ? "ujar Heru Dewanto, Direktur Utama Cirebon Power, yang mengoperasikan enam pembangkit listrik di Provinsi Jawa Barat dan membangun ketujuh. Lebih dari setengah dari lulusan insinyur yang dihasilkan oleh Indonesia berkarir di bidang lain, seperti perbankan, kata Heru, yang adalah wakil presiden dari Lembaga Insinyur Indonesia. "Mengapa? Karena pekerjaan itu memberikan pendapatan yang lebih baik, "katanya.

Hal yang sama berlaku dari lulusan di banyak daerah, termasuk studi Islam. Ainun Na'im, sekretaris jenderal kementerian pendidikan tinggi, kata hampir setengah dari studi Islam lulusan berakhir di pekerjaan yang tidak terkait dengan agama, seperti komunikasi dan hubungan masyarakat. Dan lulusan Indonesia dalam berbagai bidang mengambil pekerjaan yang tidak berhubungan bukan karena mereka membayar lebih, tapi karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan di profesi yang mereka pilih.

"Hal ini terjadi ketika, misalnya, lulusan universitas memenuhi syarat untuk menjadi seorang akuntan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan di daerah itu, jadi daripada menganggur mereka menjadi sopir taksi," kata Emma R. Allen, seorang ekonom negara untuk Asian Development Bank di Jakarta.

"Tingkat ketidakcocokan tinggi seperti itu biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang lemah dan transisi lambat untuk kegiatan yang bernilai lebih tinggi di seluruh perekonomian," kata Allen.

Masalah dengan sistem pendidikan negara cukup dalam. Hanya 43 persen orang Indonesia telah menyelesaikan sekolah dasar, menurut biro statistik pemerintah. Sebuah studi Juni oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang meliihat di 34 negara menemukan bahwa orang Indonesia yang bekerja di Jakarta mencetak terakhir di melek huruf, angka dan pemecahan masalah.

Situasinya membaik. Misalnya, pada tahun 2015, 57 persen penduduk Indonesia yang lulus SD melanjutkan untuk melanjutkan studi mereka, dibandingkan dengan 40 persen pada tahun 2002, menurut angka pemerintah. Dan proporsi usia kuliah Indonesia universitas menghadiri telah meningkat menjadi 25 persen dari 20 persen dalam dekade terakhir. Namun para analis mengatakan lebih diperlukan.

"Secara kuantitas, itu sebuah prestasi," kata Sutarum Wiryono, seorang pejabat senior proyek pendidikan di Bank Pembangunan Asia. "Tapi dari segi kualitas, tidak."

Sumur
http://www.nytimes.com/2016/12/18/wo...ing-unmet.html