Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah belakangan ini. PDIP geram dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat tersebut.

"PDIP merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam siaran tertulisnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Terlebih, beberapa kepala daerah yang terkena OTT KPK itu merupakan kader PDIP. Dia mengatakan, PDIP telah memberi sanksi berat kepada kadernya yang terbukti korupsi.

"Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya. Tetapi kenapa masih terjadi?" ujar Hasto.

"Apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas kita, atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul?" lanjut dia.

Menurut dia, PDIP mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. PDIP, lanjut dia, tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor.

Oleh karena itu, PDIP memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK yang melaksanakan OTT dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dalam hukum dan sesuai mekanisme.

Beberapa hari lalu, KPK melakukan OTT di Blitar dan Tulungagung. Dia pun mempertanyakan OTT yang dilakukan KPK tersebut.

"Saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya? Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," kata Hasto.

"Ada apa di balik ini?" lanjut dia.

https://m.liputan6.com/news/read/3556170/hasto-pdip-banyaknya-ott-tapi-korupsi-tetap-terjadi-mengapa

Karena yg korupsi kepala batu