Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menaikkan tunjangan bintara pembina desa (babinsa) sebesar 771% atau sekitar delapan kali lipat, dari Rp310.000 menjadi Rp2,7 juta per bulan.

Namun kenaikan yang efektif berlaku Juli 2018 itu dinilai politis dan memantik pertanyaan soal peran kekinian babinsa yang pernah dianggap kaki tangan rezim Orde Baru.

Pengamat militer dari Institute for Defense Security and Peace Studies, Mufti Makarim, menyebut Jokowi harus menjelaskan dasar kenaikan tunjangan babinsa tersebut.

Mufti mengatakan remunerasi rentan dianggap politis karena diumumkan di tengah ketidakpastian lingkup tugas dan fungsi babinsa serta jelang pemilu 2019.

"Mereka ada di desa-desa. Tahun 2019 ada pilpres, menurut saya publik melihat motif politik. Itu harus dijawab karena saya tidak menemukan rasionalitas nonpolitik remunerasi ini," ujar Mufti, Rabu (06/06).

"Setiap pilpres selalu ada isu babinsa. Perlu argumentasi yang dapat diterima dan pertimbangan yang masuk akal dengan dekatnya momen-momen ini," ujarnya melalui sambungan telepon.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Mohamad Sabrar Fadilah, menyebut sekitar 60.000 babinsa yang ada saat ini merupakan salah satu elemen penting lembaganya. Ia menyangkal politisasi babinsa.

"Mereka (babinsa) adalah ujung tombak TNI dalam berbagai hal. Saya kira tidak ada isu politik. Presiden dan Panglima TNI sudah katakan itu," ujar Fadilah di Jakarta.

Kepada pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin lalu, Jokowi membantah ingin mengambil keuntungan dari babinsa dalam pemilu mendatang. "Tidak ada," ucapnya.

Jokowi berkata, kenaikan tunjangan perlu diberlakukan karena babinsa selama ini telah bekerja nyata di tengah masyarakat pedesaan. Ia berharap kenaikan upah dapat mengatrol efektivitas kerja babinsa.

"Babinsa berada di wilayah, terutama di pelosok. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama di desa, pelosok, dan pinggiran," tutur Jokowi.

Babinsa, tentara yang rentang pangkatnya terentang dari kopral satu hingga sersan mayor, secara struktural berada di bawah komando rayon militer (korem).

Merujuk Peraturan Kepala Staf TNI AD/19/IV/2008, babinsa bertugas mengumpulkan data geografi, demografi, dan kondisi sosial di wilayah kerjanya.

Aturan itu juga mewajibkan babinsa melaporkan setiap perkembangan situasi sosial kepada komandan korem.

Kajian akademis bertajuk Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional: Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi, babinsa disebut merupakan kelanjutan fungsi teritorial TNI.

Peneliti dari Universitas Riau yang menyusun kajian itu, Hasanuddin dan Ary Nugraha, menyebut fungsi teritorial tentara pada era Orde Baru lekat dengan kepentingan politik dan modal.

"Hak rakyat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat dan mencegah partisipasi politik rakyat yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim," tulis mereka soal target fungsi teritorial ABRI itu.

Ketika Komando Teritorial ABRI dilikuidasi pasca-reformasi, kata Hasanuddin dan Ary, fungsi teritorial tersebut diserahkan ke babinsa.

Merujuk UU 34/2004 tentang TNI, babinsa merupakan bagian dari pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara.

Penelitian berjudul The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power, yang ditulis Angel Rabasa dan John Haseman, memotret kecenderungan politis babinsa pada rezim Orde Baru.

"Komandan Kodim dimanfaatkan untuk tugas politik di tingkat kabupaten, seperti komandan Koramil di kecamatan, dan babinsa di pedesaan," tuding mereka.

Terhadap fenomena itu, Rabasa dan Haseman menyebut tak akan ada pejabat tinggi militer yang akan mengakui keterlibatan tentara dalam politik Orde Baru.

Belakangan, pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, melibatkan babinsa dalam berbagai program sipil, yang tak berkaitan dengan pertahanan.

TNI membuat program Tentara Manunggal Membangun Desa, yang namanya hampir serupa dengan jargon ABRI di era Orde Baru, Tentara Masuk Desa. TNI mengklaim masuknya tentara ke desa dapat menggenjot pembangunan infrastruktur pedesaan.

Menteri Pertanian Arman Sulaiman, tahun 2015, mengeluarkan peraturan yang memuat pedoman bagi babinsa dalam meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai.

Di berbagai daerah, babinsa turun ke sawah, seperti di Korem 072/Pamungkas di Yogyakarta yang menugasi babinsa mendampingi petani menanam pajale atau padi, jagung, dan kedelai.

Maret 2017, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerbitkan surat edaran ke seluruh bawahannya tentang pengerahan jajaran TNI Angkatan Darat dalam penanaman padi di seluruh sawah di provinsi itu.

Mayjen Widagdo Hendro Sukoco, saat masih menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI, menyebut babinsa memegang peran strategis dalam program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.

Selain pertanian, babinsa di Koramil 0805/03 Geneng, Ngawi, Jawa Timur, juga membantu bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi balita.

"Masyarakat barangkali menganggap babinsa mampu melakukan itu," ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Mohamad Sabrar Fadilah, saat ditanya tentang tugas babinsa yang beraneka rupa.

Pengajar ilmu sosial dan politik Universitas Padjajaran, Muradi, menganggap menilai peran babinsa di wilayah sipil itu tak melanggar ketentuan UU TNI. Menurutnya, peran itu lebih positif dibandingkan status 'mata dan telinga Orde Baru' yang dilekatkan pada babinsa.

"Selama tidak terus-menerus atau temporer, peran itu tidak masalah. Yang penting ada perubahan paradigma, dari yang agresif di rezim Orde Baru, kini lebih banyak mencatat dan melakukan aksi preventif," tutur Muradi.

Kenaikan tunjangan ini, kata Muradi, sepatutnya menjadi penangkal babinsa mencari pendapatan di luar tugas kemiliteran. "Dengan honor sebelumnya, mereka punya potensi melakukan tindakan menyimpang," ucapnya.

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44387207

Mantap