- Beranda
- Berita dan Politik
Anies Minta Sandi Tak Bicara soal Reklamasi
...
TS
hpriyonoon
Anies Minta Sandi Tak Bicara soal Reklamasi
Anies Minta Sandi Tak Bicara soal Reklamasi
Dhio Faiz, CNN Indonesia | Jumat, 08/06/2018 11:28 WIB
Bagikan :
Sandiaga Uno mengatakan ada permintaan khusus dari Anies Baswedan kepada dirinya agar tidak memberi komentar apapun soal reklamasi. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berbicara soal reklamasi.
Akibat larangan itu, Sandi enggan memberi komentar apapun soal reklamasi, khususnya penyegelan 932 bangunan di Pulau D kemarin, Kamis (7/6).
"Nanti semua statement reklamasi akan diarahkan untuk dijawab oleh Bapak Gubernur. Ini permintaan khusus dari beliau," kata Sandi saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).
Lihat juga:
Anies dan Ratusan Satpol PP Segel Bangunan di Pulau Reklamasi
Pewarta bertanya kepada Sandi soal kelanjutan nasib para konsumen yang telah memesan unit di Pulau D pascapenyegelan.
Mantan pengusaha itu menyerahkan sepenuhnya persoalan reklamasi kepada Anies.
"Saya serahkan semuanya kepada Bapak Gubernur yang kemarin memimpin sendiri," lanjut Sandi.
Anies bersama tiga ratus petugas Satpol PP telah menyegel 932 bangunan di Pulau D, Kamis (7/6). Mantan Mendikbud itu beralasan semua bangunan yang didirikan PT Kapuk Naga Indah itu tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Lihat juga:
Reklamasi Pulau D, Warisan Bermasalah Sejak Orde Baru
Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tak akan mengurusi soal kerugian konsumen Pulau D yang terlanjur membeli unit di sana.
Menurutnya Pemprov DKI hanya bertindak selaku saksi, bukan pihak terlibat. Dengan demikian permasalahan itu harus diselesaikan antara pembeli dengan penjual saja.
"Lain kali kalau mau bertransaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua pastikan yang dijualnya adalah barang dengan legalitas. Pembelinya pun memastikan barang yang memiliki dasar hukum yang kuat. Dua-duanya adalah pihak yang sudah dewasa, menjalankan ini secara sadar," kata saat diwawancara CNNIndonesia TV, Kamis (7/6).
pantungan
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/2242431/original/003041100_1528362129-20180607-Reklamasi-1.jpg)
seperti diketahui, pulau D sudah pernah disegel sebelumnya, dan saat itu tidak ada satupun gubernur yang mejeng.
lalu apa yang menyebabkan wan abud sampai harus rela2 berpanas2an untuk pasang muka menyegel pulau D kali ini ?
ane prediksi : ini cara instan untuk memperoleh polularitas untuk tujuan tertentu !!
seperti diketahui, raperda ditarik oleh wan abud untuk diganti dengan raperda versi wan abud, padahal raperda yang lama hanya menyisakan pembahasan tentang kontribusi tambahan.
artinya pembahasan masalah zona sudah ok ( atas dasar ini pemgembang berani membangun dengan asumsi zona sudah ok )
masalah imb, tinggal menyusul begitu raperda disahkan.
ane duga wan abud akan mengubah zona, dengan demikian imb tidak bisa terbit, konsekuensinya bangunan harus dibongkar.
bayangkan jika ini menjadi headline, popularitas wan abud akan meroket, karena terbukti ada 58 % warga yang gampang dipengaruhi.
dulu wan abud minta HGB dicabut dengan tujuan yang sama, tapi karena BPN tidak menuruti keinginan wan abud, akhirnya jalan ini yang ditempuh.
ini hanya masalah etika dan moralitas, Gubernur sewajarnya melanjutkan proyek2 sebelumnya ( yang sudah berjalan) , bukan mengganti semua dari awal .
sedang apa yang akan dilakukan wan abud ini hanya untuk memuaskan ego nya tanpa peduli 'kerusakan' yang ditimbulkannya (contoh nyata lainnya penggunaan lapang monas)
jadi pahamkan kenapa wan abud minta wagabener tidak bicara reklamasi ?
karena wagabener orang bisnis, wagabener akan cenderung kompromis, hal yang diharamkan wan abud untuk mencapai tujuannya.
Dhio Faiz, CNN Indonesia | Jumat, 08/06/2018 11:28 WIB
Bagikan :
Sandiaga Uno mengatakan ada permintaan khusus dari Anies Baswedan kepada dirinya agar tidak memberi komentar apapun soal reklamasi. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berbicara soal reklamasi.
Akibat larangan itu, Sandi enggan memberi komentar apapun soal reklamasi, khususnya penyegelan 932 bangunan di Pulau D kemarin, Kamis (7/6).
"Nanti semua statement reklamasi akan diarahkan untuk dijawab oleh Bapak Gubernur. Ini permintaan khusus dari beliau," kata Sandi saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).
Lihat juga:
Anies dan Ratusan Satpol PP Segel Bangunan di Pulau Reklamasi
Pewarta bertanya kepada Sandi soal kelanjutan nasib para konsumen yang telah memesan unit di Pulau D pascapenyegelan.
Mantan pengusaha itu menyerahkan sepenuhnya persoalan reklamasi kepada Anies.
"Saya serahkan semuanya kepada Bapak Gubernur yang kemarin memimpin sendiri," lanjut Sandi.
Anies bersama tiga ratus petugas Satpol PP telah menyegel 932 bangunan di Pulau D, Kamis (7/6). Mantan Mendikbud itu beralasan semua bangunan yang didirikan PT Kapuk Naga Indah itu tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Lihat juga:
Reklamasi Pulau D, Warisan Bermasalah Sejak Orde Baru
Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tak akan mengurusi soal kerugian konsumen Pulau D yang terlanjur membeli unit di sana.
Menurutnya Pemprov DKI hanya bertindak selaku saksi, bukan pihak terlibat. Dengan demikian permasalahan itu harus diselesaikan antara pembeli dengan penjual saja.
"Lain kali kalau mau bertransaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua pastikan yang dijualnya adalah barang dengan legalitas. Pembelinya pun memastikan barang yang memiliki dasar hukum yang kuat. Dua-duanya adalah pihak yang sudah dewasa, menjalankan ini secara sadar," kata saat diwawancara CNNIndonesia TV, Kamis (7/6).
pantungan
seperti diketahui, pulau D sudah pernah disegel sebelumnya, dan saat itu tidak ada satupun gubernur yang mejeng.
lalu apa yang menyebabkan wan abud sampai harus rela2 berpanas2an untuk pasang muka menyegel pulau D kali ini ?
ane prediksi : ini cara instan untuk memperoleh polularitas untuk tujuan tertentu !!
seperti diketahui, raperda ditarik oleh wan abud untuk diganti dengan raperda versi wan abud, padahal raperda yang lama hanya menyisakan pembahasan tentang kontribusi tambahan.
artinya pembahasan masalah zona sudah ok ( atas dasar ini pemgembang berani membangun dengan asumsi zona sudah ok )
masalah imb, tinggal menyusul begitu raperda disahkan.
ane duga wan abud akan mengubah zona, dengan demikian imb tidak bisa terbit, konsekuensinya bangunan harus dibongkar.
bayangkan jika ini menjadi headline, popularitas wan abud akan meroket, karena terbukti ada 58 % warga yang gampang dipengaruhi.
dulu wan abud minta HGB dicabut dengan tujuan yang sama, tapi karena BPN tidak menuruti keinginan wan abud, akhirnya jalan ini yang ditempuh.
ini hanya masalah etika dan moralitas, Gubernur sewajarnya melanjutkan proyek2 sebelumnya ( yang sudah berjalan) , bukan mengganti semua dari awal .
sedang apa yang akan dilakukan wan abud ini hanya untuk memuaskan ego nya tanpa peduli 'kerusakan' yang ditimbulkannya (contoh nyata lainnya penggunaan lapang monas)
jadi pahamkan kenapa wan abud minta wagabener tidak bicara reklamasi ?
karena wagabener orang bisnis, wagabener akan cenderung kompromis, hal yang diharamkan wan abud untuk mencapai tujuannya.
0
2.8K
28
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671KThread•40.9KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru