TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Blitar Santoso meminta Wali Kota Samanhudi Anwar menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semakin cepat Samanhudi menyelesaikan persoalannya, kata dia, akan meminimalisir kegaduhan di lingkungan birokrasi Kota Blitar.

Santoso mengatakan, secara psikologis penangkapan yang dilakukan KPK kepada sejumlah pelaksana proyek pemerintah, yang diikuti penetapan tersangka terhadap Samanhudi Anwar telah memengaruhi kondisi birokrasi di Kota Blitar. Terlebih lagi sejumlah aparatur sipil negara turut diperiksa penyidik KPK dalam kasus itu. “Ini (penetapan status tersangka walikota) musibah yang mengejutkan kita semua,” kata Santoso, di Blitar Jumat, 8 Juni 2018.

Untuk menghindari kegaduhan di kalangan aparatur sipil negara, Santoso meminta kepada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar segera menyerahkan diri kepada KPK. Penyerahan diri tersebut diharapkan bisa segera memperjelas duduk perkara korupsi yang dituduhkan, agar tidak menjadi issue negatif di seluruh pegawai Pemkot Blitar.

Santoso sendiri mengaku tidak mengetahui keberadaan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar saat ini. Kontak terakhir yang dia lakukan dengan Samanhudi dilakukan dua jam sebelum penangkapan KPK terhadap pengusaha di Blitar, Rabu 6 Juni 2018. Belakangan KPK mengumumkan status tersangka kepada Samanhudi Anwar sekaligus mengumumkan status buron kepada Komandan Kawulo Alit itu.

Akibat tidak adanya Samanhudi di kantor, seluruh komando aktivitas pemerintahan dikendalikan oleh Santoso. Kekosongan jabatan ini diisi oleh Santoso hingga keluar keputusan hukum tetap terhadap Samanhudi. “Jadi selama itu pula tidak ada kebijakan penting yang bisa saya keluarkan,” kata Santoso.

Desakan untuk menyerahkan diri kepada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar juga dilakukan puluhan warga Kota Blitar. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di perempatan Jalan Merdeka, untuk mendesak Samanhudi keluar dari tempat persembunyian. “Walikota harus menghadapi kasus ini dengan ksatria,” kata Trianto, koordinator aksi warga.

Tak hanya meminta Samanhudi menyerah, Trianto juga mendesak KPK menyelidiki seluruh pejabat yang diduga terlibat dalam lingkaran korupsi itu. Trianto meyakini jika aksi suap yang dilakukan pengusaha Susilo juga menyebar ke hampir seluruh kepala dinas kota dan kabupaten Blitar.

Selain mendesak penyerahan diri Wali Kota Blitar Samanhudi, massa juga menyatakan pembelaan terhadap institusi KPK dari tekanan politik yang melemahkan. Termasuk pembahasan revisi KUHP yang saat ini sedang digodok pemerintah.

sumur