Biasa Paling Keras Suarakan Soal Pulau Reklamasi Berizin, Kali ini Luhut Cuma Bilang Begini

08 Juni 2018 08:34 Penulis: R24/ibl

Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan
Riau24.com- Kamis kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan 300 personil Satpol PP, melakukan penyegelan terhadap 932 bangunan di Pulau D.

Tidak hanya itu dia juga melakukan penyegelan lahan di Pulau C, walaupun belum ada bangunan maupun kegiatan pembangunan di pulau itu.

Terkait dengan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yang biasa mengeluarkan pernyataan keras tentang pulau itu berizin dan sesuai aturan, saat ini enggan mengomentari hal itu.

"Saya tidak tahu, tanya saja Pemprov (DKI Jakarta)," ujar Luhut, yang dikutip dari tirto.id, Kamis, 7 Juni 2018.

Kemudian, ketika didesak tentang perihal tersebut, Luhut sendiri tetap enggan berkomentar lebih jauh tentang penyegelan itu.

"Saya tidak tahu, gimana yang mau saya tanggapi," kata dia lagi.

Untuk diketahui, sebelumnya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta itu dimulai lagi setelah Luhut mencabut moratorium pada 5 Oktober 2017, yang membatalkan surat moratorium Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, bertanggal 19 April 2016.

Luhut beralasan, pencabutan moratorium itu karena kegiatan reklamasi tidak merusak lingkungan dan sesuai rencana pemerintah. Bahkan, pembangunan itu sudah sesuai dengan kajian tim peneliti dari sejumlah pakar dan Bappenas.

"Ini ketuanya Pak Ridwan (Djamaluddin), Ketua Ikatan Alumni ITB yang membuat kajian. Ada Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?," kata Luhut.

Bahkan, saat itu Luhut sendiri juga tidak peduli jika Pemprov DKI Jakarta keberatan dengan pencabutan moratorium tersebut.

"Harus (terimalah). Kalau dia (Gubernur DKI Jakarta) tidak mau, kan banyak yang mau," tuturnya.

http://m.riau24.com/berita/baca/90929-biasa-paling-keras-suarakan-soal-pulau-reklamasi-berizin-kali-ini-luhut-cuma-bilang-begini/
++++
Hanura Sebut Penyegelan Pulau D Hanya Pencitraan, Anies Bilang Begini

Rakyatku
2018/06/08 12:28
Ikuti

- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi dengan santai pernyataan Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah yang menyebut penyegelan Pulau D reklamasi hanya pencitraan dan menuntaskan janji politik.

Menurut Anies, justru langkah yang diambil sudah tepat karena terbukti ada pelanggaran. "Kalau IMB tidak ada dan ada bangunan, terus gimana? Apakah gubernur harus diam saja? Kalau ada bangunan yang dibangun tanpa menggunakan IMB ya harus ditindak, justru menjadi keliru kalau gubernur mendiamkan," kata Anies, Jumat (8/6/2018).

Anies menjelaskan, penyegelan Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta sebagai upaya Pemprov dalam melakukan penegakan aturan. "Itulah sebenarnya, malah kita harus lebih fokus karena saya fokusnya penindakan pada penegakkan aturan, ya itulah jawabnya," bebernya.

Anies menambahkan, 934 bangunan di Pulau D akan disegel dulu. Setalah ada badan pelaksana reklamasi sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta baru kemudian akan disusun rencana untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mulai dari penentuan zonasi sampai bentuk jalannya.

"Dari rencana itulah kemudian diterjemahakan dalam tata ruang yang nanti akan diperdakan. Nah dari sana baru kemudian kita bicara tentang bangunannya, mana wilayah menjadi zona perkantoran, mana zona perumahan, mana zona hijau, mana zona biru, mana tempat untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, jalannya bentuknya bagaimana, lebarnya berapa, itu semua harus ditentukan dulu lewat perda rencana tata ruang zonasi," jelas Anies.

"Nah itu belum ada, karena itu pada sekarang dihentikan dulu, kita akan bereskan itu," sambungnya, seperti dilansir laman Detikcom.

Sebelumnya, Inas Nasrullah menyebut ada lobi-lobi di balik penyegelan pulau tersebut. Anggota DPR RI ini pun kemudian mengungkit janji politik Anies saat kampanye soal penghentian reklamasi. Inas mengatakan semua pulau di teluk reklamasi perlu dihentikan.

"Menurut saya, ini hanya pencitraan karena sebenarnya ada lobi-lobi. Janji politiknya adalah menghentikan reklamasi, maka harus semuanya disegel, bukankah begitu?," ungkap Inas.

Inas mempertanyakan alasan Anies tak menyegel seluruh pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, dalam kampanyenya, Anies bersama sang wakil, Sandiaga Uno, menolak adanya reklamasi itu. "Gimana dengan pulau-pulau reklamasi yang lain?" tutur Inas.

Inas vs anis..
And the winner is Anis with ibuk2 satpol pp..
Anis strongzzzz....
Gimana koment agan2..