JawaPos.com- Partai Gerindra meminta publik jangan memilih PDIP di Pemilu 2019 mendatang. Hal itu dikarenakan PDIP menduduki peringkat kedua partai yang kadernya paling banyak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Merespons tudingan tersebut, Ketua DPP PDIP Hamka Haq menegaskan, pihaknya bukanlah partai yang paling korup. Menurutnya, tidak pantas PDIP disebut partai terkorup karena banyak partai lain yang lebih memalukan dalam hal korupsi.

"Partai terkorup itu siapa presiden (partai) yang pernah korupsi, siapa ketua umumnya yang pernah korupsi," tegas Hamka di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Anggota Komisi VIII DPR ini pun lantas membeberkan partai-partai yang dibuat malu karena kadernya melakukan korupsi.
Seperti Partai Golkar yang malu karena Ketua Umumnya Setya Novanto jadi koruptor proyek pengadaan e-KTP.

Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpaksa menelan pil pahit gara-gara Ketua Umumnya Surya Dharma Ali juga korupsi.
Contoh lain lagi, mitra dekat Gerindra, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena Presidennya Lutfi Hasan Ishaaq terbukti melakukan korupsi.
Hamka juga menyebut Partai Nasdem yang terpaksa kena malu gara-gara Sekretaris Jenderalnya Patrice Rio Capella, dan Partai Demokrat yang dipermalukan oleh Anas Urbaningrum.

"Kalau soal siapa yang paling terkorup itu, Golkar ketua umumnya, ‎Demokrat ketua umumnya, Nasdem sekjennya, PKS presidennya, dan PPP ketua umumnya," katanya.

Sementara itu, lanjut Hamka, tidak ada petinggi PDIP yang tersangkut kasus korupsi. Kalaupun ada kader PDIP yang menjadi pesakitan KPK, yang bersangkutan hanyalah kader biasa.

"PDIP tidak ada pimpinan partai, hanya kroco-krocosaja," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut, salam Bupati Purbalingga Tasdi memperlihatkan bahwa partai yang dimotori Megawati Soekarnoputri, PDIP, merupakan partai korup.

"Salam metal Bupati Purbalingga yang dipertontonkan di KPK mengingatkan PDIP sebagai parpol nomor terbanyak (anggotanya) diciduk KPK," ujar Andre saat dihubungi, Rabu (6/6).
Sebagaimana diketahui, Tasdi mengacungkan salam metal tiga jari saat tiba di Gedung KPK.

Bahkan selesai diperiksa dan menggunakan rompi oranye, dia kembali mengacungkan salam metal.
Tasdi ditetapkan sebagai tersangka suap pembangunan Purbalingga Islamic Center. KPK menangkap Tasdi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya di Purbalingga, Senin (4/6). KPK ‎kemudian membawanya ke Jakarta untuk diperiksa pada Selasa (5/6) pagi.

Dalam perkara ini, Tasdi disangkakan menerima Rp 100 juta terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018. Uang tersebut diduga bagian dari commitment fee yang diminta Tasdi dari pemenang proyek sebanyak Rp 500 juta.

"Uang itu diduga bagian dari commitment fee sebanyak 2,5 persen dari total proyek senilai Rp 22 miliar," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Selain Tasdi, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Bagian Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Purbalingga, Hadi Iswanto sebagai tersangka penerima suap dan tiga kontraktor, Hamdani Kosen, Libra Nababan, serta Ardirawinata Nababan sebagai tersangka pemberi suap.‎

Salam metal diketahui sebagai salam yang biasa digunakan kader PDIP. Tasdi merupakan salah satu kader PDIP yang merintis karirnya dari bawah. Saat ditangkap KPK, Bupati Purbalingga itu masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Purbalingga hingga 2020.

JAWAPOS